Pandemi Terkendali Dahulu, Ekonomi Pulih Kemudian

"Penanganan pandemi COVID-19 menjadi kunci untuk pemulihan ekonomi"

KBR, Jakarta - Pemerintah mulai melakukan pelonggaran pada kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Pelonggaran tersebut di antaranya sekolah di daerah level 1-3 PPKM diizinkan melaksanakan pembelajaran tatap muka, pembukaan mal dengan kapasitas 25 persen di empat kota dengan syarat pengunjung memiliki kartu vaksin, pelonggaran kegiatan keagamaan dan sektor industri esensial berbasis ekspor bisa bekerja di kantor (work from office) 100 persen dengan minimal dua shift kerja.

Namun pemerintah diwanti-wanti untuk berhati-hati pada kebijakan pelonggaran ini agar tak justru menimbulkan masalah baru.

Pemerintah diminta serius menangani pandemi Covid-19 terlebih dahulu. Karena itu syarat utama untuk memulihkan ekonomi Indonesia yang meradang, terdampak pandemi.

Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat (IAKMI) Hermawan Saputra mengatakan seharusnya pemerintah berhati-hati dalam memberikan pelonggaran pada kebijakan PPKM. Sebab pelonggaran yang terjadi bisa berpotensi menularkan Covid-19.

"Pada dasarnya pelonggaran ini belum bisa secara terbuka dan penuh, karena kasus yang terjadi penurunan sebetulnya tidak terlalu signifikan dan masih sangat rentan. Sebenarnya pemerintah disamping tetap memperketat aktivitas di Jawa Bali, juga harus mengantisipasi efek pingpong yang mungkin terjadi dari melonjaknya kasus di luar Jawa Bali, di provinsi-provinsi lain di Indonesia," kata Hermawan kepada KBR (10/8/2021).

Baca juga:

• PPKM Diperpanjang Lagi, Berikut Perbedaannya   
• Dampak PPKM: Kemnaker Sebut 1.500-an Perusahaan Lapor Akan PHK Pekerjanya   

Tatap muka

Sementara itu, Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Retno Listyarti mewanti-wanti pemerintah agar berhati-hati soal kebijakan pembelajaran tatap muka.

Retno meminta agar pemerintah ketika membuka sekolah untuk pembelajaran tatap muka tidak berdasarkan level wilayah, melainkan harus memenuhi 3 syarat yakni kesiapan di sekolah mulai dari infrastruktur maupun protokol kesehatan, 70 persen warga sekolah harus sudah divaksin, dan angka positivity rate di wilayah itu harus di bawah 5 persen.

Retno juga meminta pemerintah daerah jujur terkait angka positify rate yang punya peran penting dalam menentukan pembukaan sekolah.

"Pemerintah daerah harus jujur dengan positivity rate. Karena kadang kan tidak jujur, misalnya kalau mau positivity rate rendah, tinggal dikurangi aja pengetesan. Ketika pengetesan rendah, otomatis positivity ratenya turun. Jangan sampai kayak semangka, seolah-olah zonanya hijau padahal dalamnya merah. Atau ngakunya kuning seperti buah kenari luarnya kuning tapi dalamnya merah. Nah kita berharap jujur di luar hijau dalamnya juga hijau," kata Retno (10/8/2021).

Dari sisi ekonomi, Ekonom dari Indef Evi Noor Afifah meminta ada kesepakatan dan kesadaran semua daerah untuk satu suara soal prioritas pengendalian Covid19 sebelum memikirkan soal pertumbuhan ekonomi.

Baca juga:

• BPS: Perekonomian Indonesia Tumbuh 3,31 Persen di Triwulan II-2021 
• Pertumbuhan Ekonomi Menurut Menteri Keuangan, Menteri Investasi, dan Faisal Basri 

2 fokus

Evi Noor Afifah menilai ada tujuan yang sama yang perlu dicapai daerah. Yang pertama, angka positivity rate ditekan di bawah 5 persen, namun mesti dipastikan kasus terkendali, bukan karena testing yang rendah.

"Kemudian berkaitan dengan positivity rate harus mengendalikan juga kematian. Dan target vaksinasi yang 70 persen harus tercapai. Kalau dua hal itu bisa dipegang maka daerah akan lebih leluasa untuk kemudian mulai improve soal perekonomian. Artinya apa? Sembuh dulu, baru tumbuh," kata dia saat diskusi daring (10/8/2021).

Evi Noor Afifah juga meminta pemerintah fokus kepada kebijakan kesehatan masyarakat. Kebijakan kesehatan masyarakat dapat menghambat penularan serta menurunkan tingkat infeksi.

Ia mengatakan jika kebijakan kesehatan masyarakat tak diimplementasikan maka bakal berdampak negatif kepada perekonomian indonesia. Sebaliknya, jika dijalankan maka bakal membantu memulihkan ekonomi RI.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pertumbuhan ekonomi 7,07 persen pada triwulan kedua menunjukkan bahwa mesin pertumbuhan mulai pulih.

Namun dia tak menampik ke depan ada tantangan yang besar terkait pertumbuhan ekonomi. Untuk itu, pemerintah akan berupaya melakukan penanganan Covid-19 agar mobilitas masyarakat bisa meningkat dan momentum pertumbuhan ekonomi bisa terjaga di triwulan selanjutnya.

"Kita berharap momentum pertumbuhan ekonomi bisa terjaga. Ini hanya bisa dilakukan apabila seluruh pelaku ekonomi dan masyarakat ikut menjaganya. Kita masih berharap pertumbuhan ekonomi antara range 5,7 dengan 4,0 untuk kuartal 3 nanti. Ini sebuah tantangan, karena kita hanya bisa melakukan di upper end, apabila varian delta bisa dikendalikan dan mobilitas serta kegiatan ekonomi mulai bisa berjalan secara normal kembali," kata Sri saat konpers daring (5/8/2021)

Editor: Agus Luqman

• pandemi covid-19
• Vaksinasi Covid-19
• PPKM Darurat
• PPKM Level 4
• pelonggaran ppkm
• pemulihan ekonomi