Peningkatan Konsumsi dan Perdagangan Sambut Ramadan Dorong Surplus APBN Maret 2023

"Ekonomi pada wilayah DKI Jakarta makin menguat dengan realisasi pendapatan dan hibah APBN Regional sampai dengan 31 Maret 2023 mencapai Rp392,76 triliun (28,85% dari target)."

KBR, Jakarta – Sebagai wujud dari sinergi dan kolaborasi unit Kementerian Keuangan di DKI Jakarta, Kanwil Ditjen Perbendaharaan, Kanwil Ditjen Pajak, Kanwil Ditjen Bea dan Cukai, serta Kanwil Ditjen Kekayaan Negara lingkup DKI Jakarta kembali menyelenggarakan konferensi pers Kinerja APBN 2023 Wilayah DKI Jakarta periode s.d. 31 Maret 2023. Dalam konferensi pers tersebut, Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara Kementerian Keuangan, Made Arya Wijaya menyampaikan overview perekonomian dan fiskal Indonesia serta Amplifikasi APBN KiTa secara nasional per bulan Maret 2023.

“Indeks Keyakinan Konsumen ini menunjukkan bagaimana masyarakat kita optimis untuk melakukan konsumsi. Ini juga angkanya sangat baik, ada di 123,3 menunjukkan kalau daya konsumsi kita masih sangat baik. Dan untuk indeks penjualan ritelnya tumbuh di angka 4,8%,” ungkap Made Arya Wijaya.

Adapun Pelaksana Tugas Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta Sugiyarto, Kepala Kanwil Ditjen Pajak Jakarta Pusat Yunirwansyah, Kepala Kanwil Ditjen Bea dan Cukai Jakarta, Rusman Hadi, serta Kepala Kanwil Ditjen Kekayaan Negara DKI Jakarta, Mahmudsyah, memberikan keterangan terkait kinerja APBN di Provinsi DKI Jakarta.

Ekonomi pada wilayah DKI Jakarta makin menguat dengan realisasi pendapatan dan hibah APBN Regional sampai dengan 31 Maret 2023 mencapai Rp392,76 triliun (28,85% dari target), sedangkan pagu belanja terealisasi sebesar Rp100,77 triliun (16,65% dari pagu) yang berdampak pada surplus regional sebesar Rp291,99 triliun (38,61% dari target). Sedangkan inflasi pada Maret 2023 sebesar 0,36% dihitung dari bulan sebelumnya (m-to-m), 0,64% dihitung dari awal tahun periode berjalan (y-to-d), dan 4,00% dihitung dari periode yang sama tahun sebelumnya (yoy).

“Pendapatan Negara seperti yang tadi saya sampaikan, tumbuh hampir di semua komponen, belanja negara juga terus dioptimalkan untuk mendukung peran APBN dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat," jelas Sugiyarto pada Konferensi Pers APBN KiTa Regional DKI Jakarta Periode Data s.d. 31 Maret 2023 di Aula Kanwil DJPb Provinsi DKI Jakarta (18/04).

Dinamika kasus COVID-19 di DKI Jakarta terus berlanjut. Pada Maret 2023, kasus terkonfirmasi COVID-19 DKI Jakarta adalah sebanyak 1.546.579 orang. Pasien yang harus melakukan perawatan sebanyak 1.698 orang atau meningkat sebanyak 150,81% dibandingkan Februari 2023, dengan tingkat kesembuhan sebesar 98,86% atau 1.528.900 orang. Sementara itu, kasus yang terkonfirmasi meninggal dunia mencapai 15.981 orang atau naik 0,11% dibandingkan periode bulan sebelumnya. Perkembangan kasus COVID-19 pada Maret 2023 relatif stabil dibandingkan bulan sebelumnya, tetapi perlu diwaspadai lonjakan pasien dirawat sebesar 150,81%. Pemerintah dan masyarakat terus bersinergi dalam pencegahan COVID-19, salah satunya melalui vaksinasi di wilayah DKI Jakarta yang hingga 31 Maret 2023 telah mencapai 12,59 juta jiwa untuk vaksin pertama, 10,95 juta jiwa untuk vaksin kedua, 5,34 juta jiwa untuk vaksin booster pertama, dan 0,64 juta jiwa untuk vaksin booster kedua.

Perkembangan Ekonomi Regional

Pada triwulan IV tahun 2022, konsumsi rumah tangga mengalami pertumbuhan sebesar 5,64% (yoy) sejalan dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 4,85% (yoy). Pemerintah melalui belanja APBN terus mendorong peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan. Hal ini sejalan dengan meningkatnya Nilai Tukar Petani (NTP) sebesar 0,33 poin atau menjadi sebesar 107,09 poin, dan meningkatnya Nilai Tukar Nelayan (NTN) sebesar 0,97 poin atau menjadi sebesar 106,34 poin pada periode Maret 2023. Bila dibandingkan dengan NTN Nasional pada Maret 2023 sebesar 105,58 poin, NTN DKI Jakarta pada Maret 2023 lebih tinggi 0,76 poin.

Kondisi Fiskal Regional

Kinerja Penerimaan makin menguat. Penerimaan APBN DKI Jakarta s.d. 31 Maret 2023 mencapai Rp392,76 triliun (28,85% dari target), meningkat 26,50% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya didukung oleh terakselerasinya hampir seluruh komponen penerimaan. Adapun kinerja penerimaan APBN DKI Jakarta s.d. 31 Maret 2023 didorong oleh antara lain aktivitas ekonomi yang terus meningkat pada triwulan I tahun 2023, tercermin pada kenaikan tingkat konsumsi dalam negeri oleh rumah tangga dan industri, peningkatan volume perdagangan mendekati bulan Ramadan, serta nilai impor dari komoditas utama yang masih menjadi penyumbang Bea Masuk terbesar.

Kinerja Belanja tumbuh. Belanja APBN Wilayah DKI Jakarta s.d. 31 Maret 2023 terealisasi sebesar Rp100,77 triliun atau 16,65% dari pagu, mengalami peningkatan 6,31% atau sebesar Rp5,98 triliun dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Realisasi Belanja K/L yang mencapai Rp97,07 triliun (16,56% dari pagu) utamanya untuk pembayaran Belanja Modal Satker Polri, Belanja Bantuan Sosial Satker Kemendikbud, dan Pembayaran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Satker Kementerian Agama dengan nilai total lebih dari Rp4 triliun.

Kinerja Penyaluran Transfer ke Daerah positif. Realisasi Belanja Transfer ke Daerah (TKD) s.d. 31 Maret 2023 mencapai Rp3,70 triliun atau sebesar 19,54% dari pagu. Realisasi tersebut terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH) yang terealisasi sebesar Rp3,06 triliun, dan realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebesar Rp639,35 miliar dengan tiga komponen realisasi terbesar adalah Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp493,72 miliar, Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Kesetaraan sebesar Rp6,32 miliar, dan BOP Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebesar Rp6,30 miliar.

Neraca Perdagangan Tumbuh

Ekspor Maret 2023 di DKI Jakarta terealisasi sebesar US$4,8 miliar, meningkat US$0,57 miliar dari bulan Februari 2023. Adapun Impor Maret 2023 turut mengalami pertumbuhan dengan realisasi US$7,28 miliar, meningkat US$1,7 miliar dari bulan Februari 2023.

Strategic Issues

Penyaluran KUR dan UMi. Pemerintah terus berkomitmen mendukung pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di wilayah DKI Jakarta melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Pembiayaan Ultra Mikro (UMi). Sampai dengan Maret 2023, realisasi KUR mencapai Rp1,08 triliun yang disalurkan kepada 17.028 debitur. Sedangkan pada Pembiayaan UMi, realisasi penyaluran mencapai Rp44,59 miliar kepada 10.767 debitur. Beberapa upaya yang telah dilakukan Pemerintah dalam mendukung pemberdayaan UMKM di wilayah DKI Jakarta adalah dengan membangun Pojok UMKM dengan peserta sejumlah 8 UMKM, dan melaksanakan Bazar UMKM Kemenkeu Satu.

Peluang Investasi Daerah: Pembangunan Jakarta Sewerage System (JSS) Zona 5. Jakarta Sewerage System adalah satu upaya Pemprov DKI Jakarta dalam meningkatkan pengelolaan air limbah di DKI Jakarta, dengan kapasitas pengelolaan 109.000 m³/hari. JSS Zona 5 berlokasi di sisi utara kawasan Waduk Sunter Utara yang mencakup wilayah seluas 4,6 hektar dari 20 kelurahan di lima kecamatan di Jakarta Utara dan Pusat, dengan jangkauan kepada 696.849 penduduk. Proyek milik Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta ini memiliki nilai investasi mencapai Rp5,40 triliun.

Baca juga: Surplus Regional DKI Jakarta Dukung Menguatnya Perekonomian - kbr.id

• advertorial
• pajak
• surplus
• Keuangan