Kemenkeu Dorong Akselerasi Pelaksanaan APBN Sejak Awal Tahun

"Ekonomi pada wilayah DKI Jakarta makin menguat dengan realisasi pendapatan dan hibah APBN Regional sampai dengan 31 Januari 2023 mencapai Rp138,81 triliun (10,21% dari target)."

KBR, Jakarta – Kementerian Keuangan di DKI Jakarta, Kanwil Ditjen Perbendaharaan, Kanwil Ditjen Pajak, Kanwil Ditjen Bea dan Cukai, serta Kanwil Ditjen Kekayaan Negara lingkup DKI Jakarta kembali menyelenggarakan konferensi pers Kinerja APBN 2023 Wilayah DKI Jakarta periode s.d. 31 Januari 2023, ini sebagai wujud dari sinergi dan kolaborasi unit. Dalam konferensi pers tersebut, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta Alfiker Siringoringo, Kepala Kanwil Ditjen Pajak Wajib Pajak Besar Arif Yanuar, Kepala Kanwil Ditjen Bea dan Cukai Jakarta Rusman Hadi, serta Kepala Bidang Kepatuhan Internal, Hukum, dan Informasi Kanwil Ditjen Kekayaan Negara DKI Jakarta Didik Hariyanto memberikan keterangan terkait kinerja APBN di Provinsi DKI Jakarta.

Ekonomi pada wilayah DKI Jakarta makin menguat dengan realisasi pendapatan dan hibah APBN Regional sampai dengan 31 Januari 2023 mencapai Rp138,81 triliun (10,21% dari target), sedangkan pagu belanja terealisasi sebesar Rp16,34 triliun (2,73% dari pagu) yang berdampak pada surplus regional sebesar Rp122,46 triliun (16,07% dari target). Adapun inflasi pada Januari 2023 sebesar 0,09% (m-to-m), 0,09% (y-to-d), dan 3,83% (yoy). “Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Bumi dan Bangunan, serta Cukai juga mengalami pertumbuhan positif yang sangat bagus. Realisasi Penerimaan Perpajakan di DKI sampai dengan 31 Januari 2023 sebesar Rp112,41 triliun, mengalami peningkatan sebesar 39,43% dibandingkan periode yang sama tahun 2022. Alhamdulillah, ini tentu menjadi sinyal yang bagus di awal tahun. Mudah-mudahan sepanjang tahun 2023 penerimaan perpajakan masih bisa bertumbuh dengan baik," sebut Kepala Kanwil Ditjen Pajak Wajib Pajak Besar.

Dinamika kasus COVID-19 di DKI Jakarta terus berlanjut. Pada Januari 2023, kasus terkonfirmasi COVID-19 DKI Jakarta adalah sebanyak 1.539.553 orang. Pasien yang harus melakukan perawatan sebanyak 129 orang atau menurun cukup signifikan sebanyak 54,26% dibandingkan Desember 2022, dengan tingkat kesembuhan sebesar 98,92% atau 1.522.973 orang. Sementara itu, kasus yang terkonfirmasi meninggal dunia mencapai 15.942 orang atau naik 1,06% dibandingkan periode bulan sebelumnya. Menurunnya pasien dirawat menunjukkan makin terkendalinya COVID-19 di DKI Jakarta, tetapi masyarakat diminta untuk tetap hati-hati dan waspada.

Perkembangan Ekonomi Regional

Pada triwulan IV tahun 2022, konsumsi rumah tangga mengalami pertumbuhan sebesar 5,64% (yoy) sejalan dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 4,85% (yoy). Pemerintah melalui belanja APBN terus mendorong peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya Nilai Tukar Petani (NTP) sebesar 1,68 poin atau menjadi sebesar 107,57 poin, dan meningkatnya Nilai Tukar Nelayan (NTN) sebesar 1,19 poin atau menjadi sebesar 105,27 poin pada periode Januari 2023.

Kondisi Fiskal Regional:

Kinerja penerimaan positif melebihi target. Penerimaan Dalam Negeri DKI Jakarta s.d. 31 Januari 2023 berhasil mencapai Rp138,81 triliun (10,21% dari target), naik 47,88% dibandingkan periode yang sama tahun 2022. Peningkatan tersebut ditopang kenaikan realisasi Perpajakan sebesar 39,43% karena peningkatan penerimaan dari jenis pajak antara lain PPh Pasal 22, PPh Pasal 22 Impor, PPh Pasal 26, PPN Dalam Negeri, dan PPnBM, serta kenaikan realisasi Bea dan Cukai sebesar 21,71% dikarenakan kenaikan tarif Cukai Hasil Tembakau sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.010/2022 dan Nomor 192/PMK.010/2022. Adapun Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mengalami peningkatan sebesar 109,28% dibandingkan periode yang sama tahun 2022.

Kinerja Belanja. Belanja APBN Wilayah DKI Jakarta s.d. 31 Januari 2023 terealisasi sebesar Rp16,34 triliun atau 2,73% dari pagu, meningkat 47,47% dikontribusi oleh kenaikan Belanja Barang sebesar 357,99% dan Belanja Bantuan Sosial sebesar 9,91% dibandingkan periode yang sama tahun 2022.

Kinerja Penyaluran TKDD. Realisasi Belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) s.d. 31 Januari 2023 mencapai Rp0,89 miliar. Realisasi tersebut terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH) yang terealisasi sebesar Rp0,89 miliar atau 0,01% dari pagu Alokasi DBH sebesar 15,30 triliun. Pada tahun 2023, Provinsi DKI Jakarta tidak mendapatkan alokasi Dana Insentif Daerah (DID), meskipun demikian alokasi pagu TKDD Provinsi DKI Jakarta SP-2/WPB.12/2023 2/2 tahun 2023 secara keseluruhan mengalami peningkatan sebanyak Rp1,56 triliun atau 9,02% dibandingkan tahun 2022. Hal ini disebabkan adanya penambahan alokasi Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Transfer Hibah.

Neraca Perdagangan

Ekspor Januari 2023 di DKI Jakarta terealisasi sebesar US$4,78 miliar, mengalami peningkatan 4,13% dibandingkan Desember 2022. Adapun Impor Januari 2023 sedikit mengalami pelambatan, dengan realisasi sebesar US$6,44 miliar atau turun 1,97% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Strategic Issues dan Local Issues

Strategic Issues. Pemerintah terus berkomitmen mendukung pemberdayaan UMKM di wilayah DKI Jakarta melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Pembiayaan Ultra Mikro (UMi). Sampai dengan Januari 2023, belum terdapat realisasi penyaluran KUR. Sedangkan pada Pembiayaan UMi, terdapat realisasi penyaluran sebesar Rp31,04 miliar kepada 7.203 debitur, dengan peningkatan sebanyak Rp15,36 miliar atau 97,96% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kerja sama Pusat Investasi Pemerintah (PIP) dengan platform digital dan kebijakan PIP untuk menambah jumlah penyalur di tahun 2023 menjadi kontributor dalam meningkatnya penyaluran Pembiayaan UMi di Januari 2023 ini.

Local Issues. Pada Januari 2023, kegiatan impor yang relatif stabil memberikan kontribusi pada pertumbuhan penerimaan PPN Impor. Kemudian, dibukanya kembali penerbangan komersial internasional di Bandara Halim Perdanakusuma turut menyumbang dalam peningkatan penerimaan Bea Masuk. Selain itu, makin bertambahnya Pejabat Lelang Kelas II di wilayah DKI Jakarta mengindikasikan transaksi jual beli melalui lelang makin diminati oleh masyarakat. Hal ini memberikan potensi PNBP yang makin bertambah dari sektor lelang. Adapun sisi Belanja masih perlu didorong untuk diakselerasi lagi realisasinya, karena satuan kerja masih melakukan perubahan penetapan pejabat perbendaharaan, melakukan revisi untuk Halaman III DIPA triwulan I, serta adanya dispensasi besaran Uang Persediaan (UP) sehingga satker belum dapat mengajukan UP dan melakukan transaksi keuangan.

Peluang Investasi Daerah: Sentra Primer Tanah Abang. Sentra Primer Tanah Abang (SPTA) adalah Proyek Pembangunan Kembali Perkotaan di atas lahan seluas 27,26 Hektar di Jakarta Pusat, yang ditugaskan oleh Pemerintah Daerah DKI Jakarta sesuai dengan Pergub Provinsi DKI Jakarta No. 41 Tahun 2014. Proyek yang berlokasi di di Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta ini direncanakan dibangun dengan luas 11,23 hektar sebagai bagian dari Pengembangan Terpadu di lahan seluas 27,26 hektar. Pembangunan Sentra Primer Tanah Abang bertujuan untuk menciptakan kompleks kepadatan yang nantinya akan terhubung dengan Kawasan Berorientasi Transit (TOD) dan rumah yang terjangkau. Proyek Sentra Primer Tanah Abang ini memiliki nilai investasi mencapai Rp13,93 triliun dengan jangka waktu pengembalian selama 9 tahun dan laju pengembalian investasi (IRR) sebesar 22,91%.

Ketahanan Pangan: Sinergi Program Pemerintah di Ketahanan Pangan. Sampai dengan Januari 2023, Pemerintah telah merealisasikan belanja infrastruktur ketahanan pangan melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebesar Rp277,12 miliar, yang digunakan untuk pembangunan prasarana jaringan sumber daya air. Selain itu, Pemerintah juga menganggarkan Rp991,07 miliar untuk program strategis ketahanan pangan DKI Jakarta yang terdiri dari Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan, Program Pengawasan Keamanan Pangan, dan Program Penanganan Kerawanan Pangan yang beberapa tujuannya mengawasi ketersediaan pangan dan kemudahan akses pangan masyarakat.

Baca juga: Demi Maksimalkan Penyerapan APBN, Kemenkeu Mulai Terapkan Program RCE - kbr.id

• advertorial
• apbn
• fiskal
• bea dan cukai