Pemerintah memastikan pembatalan Perda akan otomatis terjadi apabila kepala daerah baik itu bupati maupun gubernur kembali membuat Perda bermasalah.
Selasa, 14 Jun 2016 18:00 WIB
Pramono Anung. (Foto: setkab.go.id)
Pemerintah memastikan pembatalan Perda akan otomatis terjadi apabila kepala daerah baik itu bupati maupun gubernur kembali membuat Perda bermasalah. Kata Menteri Sekretaris Kabinet, Pramono Anung, otomatis terjadi pasca 3143 Perda dibatalkan kemarin.
Menurut Pramono Anung, Perda-Perda tersebut sudah bertolakbelakang dengan peraturan yang diatasnya. Kata dia, ini merupakan salah satu cara Pemerintah untuk memperbaiki sistem antara pusat dan daerah.
Most Popular / Trending
Recent Podcast
September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.
Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.
Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.
KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.
Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.
