Pemerintah sedang menimbang sertifikasi untuk influencer guna mencegah penyebaran disinformasi. Di China, praktik ini sudah diterapkan. Influencer di negara itu tak bisa sembarangan membuat konten untuk topik sensitif, seperti kedokteran, hukum, pendidikan, atau keuangan. Mereka wajib mengantongi sertifikat di bidang terkait terlebih dulu.

Survei UNESCO menunjukkan, 62% influencer tak memverifikasi konten sebelum membagikannya. Ini berisiko fatal karena mereka dapat menyebarkan misinformasi, hoaks, bahkan propaganda. Selama belum ada aturan jelas, publik perlu waspada dan cermat saat mengkonsumsi konten yang diunggah influencer. Ingat! Sebagian influencer mencari cuan dengan mempromosikan produk atau jasa.

Kesadaran kritis dan literasi media sosial penting untuk membentengi diri dari terbawa arus banjir informasi. Jangan sampai kita menjadi korban sekaligus pelaku penyebaran disinformasi dan hoaks. Simak selengkapnya podcast Cek Fakta "Risiko Disinformasi di Era Ekonomi Viral: Saatnya Atur Influencer?". Episode ini didukung oleh Internews.