Indonesia dan Filipina sama-sama berjuang menghadapi gelombang disinformasi di era digital, namun dengan pendekatan hukum yang berbeda: Indonesia mengandalkan revisi UU ITE yang dinilai makin komprehensif tapi masih menyisakan celah tafsir, sementara Filipina bertumpu pada preseden pengadilan dan prinsip clear and present danger untuk membatasi ujaran. Di balik berbagai terobosan itu, muncul pertanyaan yang sama—bagaimana menindak hoaks tanpa mengorbankan kebebasan berpendapat sebagai fondasi demokrasi?