Share This

Eks-Napi Korupsi Boleh Nyaleg

Desakan datang dari kanan kiri kepada KPU untuk segera melaksanakan putusan MA. Mulai dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), partai, sampai caleg yang namanya sempat dicoret KPU.

OPINI , EDITORIAL

Selasa, 18 Sep 2018 05:29 WIB

Ilustrasi tikus koruptor

Ilustrasi: Tikus Koruptor

Komisi Pemilihan Umum (KPU ) bersikeras menunggu salinan putusan Mahkamah Agung (MA ) yang membolehkan ekskoruptor mencalonkan diri sebagai legislator. Sebelumnya aturan KPU menyebutkan sebaliknyaTapi kata KPU, waktu terlalu sempit untuk mengubah aturan yang dikalahkan MA itu. Tahapan pembuatan revisi itu panjang. Mulai dari uji publik, konsultasi dengan Pemerintah dan DPR sampai pengesahan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Belum lagi sosialisasi aturan kepada peserta dan penyelenggara Pemilu di daerah. 

Desakan datang dari kanan kiri kepada KPU untuk segera melaksanakan putusan MA. Mulai dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), partai, sampai caleg yang namanya sempat dicoret KPU. Apalagi lusa adalah waktu pengumuman Daftar Caleg Tetap, DCT. 

KPU masih punya peluang untuk bertahan dengan aturan yang mereka bikin. Pada 7 tahun silam, MA membuat aturan revisi tentang Hak Uji Materiil. Di situ disebutkan ada semacam jeda  90 hari. Artinya, aturan yang dikalahkan MA baru batal demi hukum setelah 90 hari putusan MA dikirim kepada KPU. KPU kemarin sudah bersurat kepada MA untuk minta salinan putusan. 

Putusan MA sudah keluar dan KPU seyogyanya melaksanakannya. Apalagi KPU sempat berkelit menjalankan putusan Bawaslu dengan dalih menunggu putusan MA. Berlama-lama bersikap bisa membuat tahapan Pemilu molor. Kini saatnya memikirkan cara lain mencari caleg bersih; misalnya dengan menandai mereka yang eksterpidana korupsi. 

 
Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.