Per tanggal 10 Agustus, seluruh konten yang mengandung unsur pornografi tidak bisa lagi diakses melalui penyedia layanan internet nasional. Kementerian Komunikasi dan Informatika memastikan 15 penyedia layanan internet (ISP) dan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) telah menerapkan fitur safe aman di seluruh mesin pencari.
Sebelumnya, gambar porno masih bisa diakses di mesin pencari dengan menonaktifkan mode aman yang disediakan Google pada bagian pengaturan. Nah dengan pengaktifan mode aman oleh ISP, pemerintah mengklaim pengguna tidak dapat mengakses pornografi.
Perang memberangus konten negatif bukan hal baru bagi pemerintah. Tujuannya jelas, melindungi anak dari paparan konten porno dan kekerasan seksual. Kominfo telah melakukannya melalui kebijakan Trust Positif sejak 2010. Pada kurun 2014-2017 sebanyak 16.500 lebih situs pornografi diblokir. Jumlah situs yang diblokir terus bertambah setiap tahun. Jika pada 2014 pemblokiran dilakukan terhadap 3.600an situs maka pada Januari 2018, Kominfo mengaku mengantongi 8 ribuan aduan konten pornografi.
Lantas apakah jurus mengaktifkan mode aman pada jaringan seluler bakal ampuh? Belum tentu. Ibarat kata pepatah, ada banyak jalan menuju Roma.
Yang lebih penting dan mendasar sebetulnya memberesi dari sisi hulu: dengan meningkatkan kemampuan dan kualitas literasi penggunaan internet dan media sosial. Program edukasi berinternet mesti makin bunyi dan masif menjangkau masyarakat ke segala lapisan. Sebab keinginan mengakses konten, apapun itu, murni keinginan pribadi. Makin terdidik pengguna internet, tentu makin punya pertimbangan rasional menyaring konten apa saja yang hendak diakses.
Siapa pun tak mungkin lepas dari kritik. Kalau semua kritik dianggap menyerang, serta dibawa ke ranah hukum, tak bakal ada yang berani bicara terbuka atas apa pun.
TPF menyebut motif balas dendam karena adanya dugaan penggunaan wewenang secara berlebihan yang dilakukan Novel ketika menangani kasus. 
Jika selama enam bulan ini tim tidak bisa membeberkan nama pelaku atau dalang penyerangan Novel, tentu sangat mengecewakan. Artinya, tim gagal bekerja. Waktu dan anggaran terbuang tanpa hasil. 
Bila terindikasi dan didukung bukti kuat melakukan korupsi harus berani menindaknya. Beranikah para polisi, jaksa, dan hakim itu menindak kolega atau bekas atasannya?
Tak ada lagi 01 dan 02, kata Jokowi, yang ada hanya Garuda Pancasila.
Tuan Presiden, segera keluarkan amnesti, karena ini harapan satu-satunya bagi Nuril, setelah PK nya ditolak. Tunjukkan bahwa keadilan masih memihak korban, juga perempuan.
Badan Pusat Statistik (BPS ) sudah mewanti-wanti pemerintah agar waspada dengan kenaikan harga-harga terutama cabai, karena diperkirakan bakal memicu inflasi. 
Ombudsman RI menemukan dugaan maladministrasi dalam proses pemilihan anggota KPI yang baru, terutama di tingkat Panitia Seleksi. Sedangkan LSM Remotivi menyoroti seleksi yang tidak transparan.
Untuk kemampuan batin tak jelas benar apa ukurannya dan bagaimana mengukurnya. Termasuk bagaimana mengukur perlakuan yang adil terhadap para istri juga anak-anaknya.
Bisnis perkebunan sawit untuk pendanaan terorisme ini mestinya membangunkan kesadaran semua pihak, mengenai bahayanya ancaman dari sel-sel tidur kelompok terorisme seperti Jemaah Islamiyah.
Perpres yang diteken Presiden Joko Widodo tengah bulan lalu itu dicurigai berpotensi menghidupkan kembali dwi fungsi ABRI seperti era Orde Baru.
Kursi pimpinan KPK tidak boleh jatuh ke tangan orang-orang berintegritas rendah, atau yang memiliki rekam jejak tercela, atau para pengangguran pemburu pekerjaan. 
Kekerasan itu menyebabkan jatuh korban luka hingga tewas. Angkanya juga tak main-main. Sebanyak lebih 650 orang tewas dan hampir 250 korban luka-luka.
Memang tak ada kewajiban untuk menghadiri undangan penyelenggara pemilu, tapi ada fatsun, kesantunan politik yang diabaikan.
Kita tutup semua celah-celah yang memberi ruang provokasi, ujaran kebencian, dan intoleransi. Kita persempit ruang gerak kelompok pemecah belah dan penyebar kabar bohong.
Seluruh pihak yang berperkara seyogyanya bisa menerima dengan legowo. Tidak perlu reaktif. Upaya hukum telah ditempuh sedemikian rupa. Hasilnya mesti dihormati bersama. 
Betapa terkejutnya kita melihat puluhan kontainer sampah melenggang masuk ke negeri ini. Pedihnya lagi sebagian diketahui mengandung bahan beracun dan berbahaya (B3).
Sepatutnya para pejabat itu menahan diri. Jangan sampai jaminan itu menjadi bumerang yang berbalik menyerang independensi penegak hukum. 
Jangan sampai aksi 21-22 Mei itu terulang kembali. Biarlah Yang Mulia Hakim Konstitusi ini bekerja sebaik-baiknya.