Share This

Tantangan Reforma Agraria

Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat sebanyak 450 konflik terjadi tahun 2016. Angkanya meningkat signifikan menjadi 650 lebih konflik tahun 2017.

EDITORIAL

Kamis, 27 Sep 2018 09:32 WIB

Aksi FAPETRA di Hari Agraria 2018

Aksi Forum Aliansi Mahasiswa Pejuang Agraria (FAPERTA) memperingati Hari Agraria mendesak pemerintah memenuhi hak dasar petani terutama atas kepemilikan lahan secara merata dan permanen. (Foto: Antara/Asep Fathulrahman).

Forum Pertanahan Dunia (Global Land Forum) berakhir di Bandung hari ini. Pertemuan 84 negara itu untuk membahas dan mencari solusi atas berbagai masalah agraria di Indonesia maupun di tingkat global.

Bagi Indonesia selaku tuan rumah, forum ini punya arti penting. Ini terkait komitmen pemerintah akan reforma agraria . Kita tahu, Presiden Joko Widodo telah membuat janji ambisius dengan pengakuan hak atas tanah - 12,7 juta hektar untuk reforma agraria dan perhutanan sosial serta 9 juta hektar distribusi lahan. Dasar hukum bagi pemerintah untuk menata ulang, menyelesaikan ketimpangan dan konflik lahan juga segera hadir lewat peraturan presiden.

Kita berharap tidak ada lagi pendekatan kriminalisasi atau represif. Sebab empat tahun agenda reforma agraria berjalan, konflik agraria justru cenderung meningkat. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat sebanyak 450 konflik terjadi tahun 2016. Angkanya meningkat signifikan menjadi 650 lebih konflik tahun 2017.

Agenda reforma agraria pemerintah sudah saatnya menyentuh konflik di seluruh sektor -- perkebunan, kehutanan, tambang, pesisir, dan pembangunan infrastruktur. Persoalan lapangan masih berderet. Di Langkat, Sumatera Utara, warga Desa Mekar Jaya berhadapan dengan perusahaan sawit PT Langkat Nusantara Kepong. Di Sukamulya, Jawa Barat pembangunan Bandara Internasional merampas lahan pertanian warga. Dan kemarin, tepat 1000 hari tragedi Salim Kancil yang tewas di Jawa Timur.

Tidak bisa tidak, daftar korban akibat konflik agraria mesti disudahi. 

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.