Share This

13 Tahun Munir

Negara mesti menjamin kejadian ini tak berulang - ketika orang yang memperjuangkan keadilan justru jadi korban ketidakadilan. Di sini, kita tidak melihat ada kesungguhan niat pemerintah.

OPINI , EDITORIAL

Kamis, 07 Sep 2017 05:33 WIB

Aktivis HAM Munir Said Thalib

Aktivis HAM Munir Said Thalib

13 tahun berlalu, misteri pembunuhan terhadap Munir Said Thalib masih menjadi ujian sejarah bagi bangsa ini. Berbagai upaya hukum telah dan terus dilakukan oleh koalisi masyarakat sipil untuk mengungkap siapa pelaku pembunuhan Munir. Ini termasuk mengingatkan soal utang Pemerintah mengumumkan Dokumen Tim Pencari Fakta (TPF) Munir - sebuah upaya yang kandas di Mahkamah Agung tahun ini.

Sampai sekarang tak jelas di mana dokumen TPF Munir itu berada. Padahal bukan hanya satu, tapi ada tujuh bundel laporan yang diserahkan pada 2005 lalu ke presiden saat itu, Susilo Bambang Yudhoyono. Tak jelas benar dokumen itu raib atau pemerintah jangan-jangan enggan membukanya kepada publik. Yang jelas, Oktober lalu SBY telah mengirimkan salinan dokumen itu pada Presiden Joko Widodo. Tapi Pemerintah bergeming.

Ini diam yang mencemaskan. Pengungkapan kasus ini bukan hanya penting bagi Suciwati, Alif dan Diva - keluarganya - tapi juga untuk kita semua. Negara mesti menjamin kejadian ini tak berulang - ketika orang yang memperjuangkan keadilan justru jadi korban ketidakadilan. Di sini, kita tidak melihat ada kesungguhan niat pemerintah.  

13 tahun berlalu, masih ada pembunuh yang bebas berkeliaran di luar sana. Ada dalang yang mendesain peristiwa keji hingga menyebabkan nyawa melayang. Ujian terhadap sejarah bangsa ini belum tuntas. Tidak bisakah kali ini pemerintah serius? 

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.