Jokowi-Ma'ruf Dilantik, Jabar Minta Pemekaran Wilayah

"Jabar ada dua permintaan. Kalau boleh daerah tingkat duanya dimekarkan, penduduknya terlalu banyak hampir 50 juta," ujar Gubernur Jabar Ridwan Kamil.

BERITA | NUSANTARA

Senin, 21 Okt 2019 10:32 WIB

Author

Heru Haetami

Jokowi-Ma'ruf Dilantik, Jabar Minta Pemekaran Wilayah

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memberi sambutan pada acara

KBR, Jakarta - Sejumlah wilayah di Jawa Barat yang selama ini kurang terurus oleh pemerintah daerah, diusulkan untuk dimekarkan atau "lepas" dari Provinsi Jawa Barat. Usulan itu disampaikan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, menanggapi pelantikan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, pada Minggu (20 /10/2019) di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta.

Kang Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil menyebut, ada 27 wilayah di Jawa Barat yang kurang terurus dengan baik oleh pemerintahan daerah. Karena itu, Emil berharap pemerintahan dibawah pimpinan Joko Widodo-Ma'ruf Amin akan mewujudkan pemekaran wilayah di tingkat kabupaten/kota.

"(Untuk) Provinsi Jawa Barat itu ada dua permintaannya. Kalau boleh daerah tingkat duanya dimekarkan, karena penduduknya terlalu banyak yaitu hampir 50 juta jiwa. (Dan) wilayah yang kurang terurus ada 27 wilayah," kata Ridwan Kamil yang turut hadir menyaksikan pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih di Gedung DPR/MPR Senayan, Jakarta.

Ridwan juga mengaku tidak heran, apabila akhir-akhir ini ada beberapa daerah yang ingin "melepaskan diri" dari Provinsi Jawa Barat. "Makanya, suka ada dinamika wilayah Bekasi ingin "ini", Bogor kepingin "itu", karena wilayahnya memang terlalu luas. Harapannya, mudah-mudahan Pak Jokowi bisa mengakomodir (tuntutan pemekaran wilayah) itu," katanya.

Selain berharap agar Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengakomodir usulan pemekaran wilayah, Ridwan juga ingin adanya pemerataan fiskal di Provinsi Jawa Barat. Menurutnya, fiskal yang mustinya diberikan berdasarkan besaran jumlah penduduk itu, belum dirasakan secara merata oleh Provinsi Jawa Barat yang baru dipimpinnya selama satu tahun.

"Harusnya fiskal ke kami itu sesuai jumlah penduduk. Kalau penduduknya besar maka bantuan fiskalnya juga seharusnya besar. Sekarang kan masih belum," kata Ridwan.

Editor: Fadli Gaper

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NUSANTARA

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 17

Puluhan Pabrik Tahu di Sidoarjo Gunakan Sampah Plastik Impor untuk Bahan Bakar

Cegah Radikalisme Menag Akan Ganti Ayat-ayat Al Qur'an?

Kabar Baru Jam 15

Kabar Baru Jam 14