Ferdi Tanoni:

"KBR68H, Kupang "

KBR68H, Kupang – Nama Ferdi Tanoni sudah tidak asing bagi warga Nusa Tenggara Timur. Dia identik dengan laut Timor. Sejak Timor Timur lepas dari pangkuan NKRI tahun 1999, Ferdi Tanoni memberi perhatian khusus terhadap masalah laut Timor. Ini karena salah satu poin perjanjian kerjasama pengelolaan minyak dan gas bumi di laut Timor yang menyebutkan celah timor terletak di perbatasan Timor - Timur dan Australia.

Perjanjian ini merugikan Indonesia. Karena semua tahu Celah Timor terletak di perairan Indonesia, Australia dan Timor Leste. Karena itu dia berjuang agar kekayaan  di Celah Timor itu tidak hanya dinikmati Timor Leste dan Australia tetapi juga Indonesia khususnya Timor Barat.

Sampai awal 2012, ia sudah berjuang selama 13 tahun dan selama itu pula persoalan lain bermunculan, seperti kepemilikan Pulau Pasir (Ashmore Reef), penangkapan nelayan tradisional oleh aparat keamanan Australia, dan terakhir pencemaran Laut Timor yang bersumber dari ladang minyak dan gas Montara.

Ia seolah mengambil peran sebagai diplomat. Pasalnya, ia tidak hanya berhadapan dengan pemerintah Indonesia, tetapi juga pemerintah Australia.

Di awal perjuangan, ia sempat menggandeng sejumlah orang yang memang peduli terhadap perjuangannya, seperti wartawan Aco Manafe, Helmi Johannes, mendiang Valens Doy, dan ekonom Faisal Basri. Mereka kemudian membentuk Yayasan yang diberi nama Yayasan Peduli Timor Barat, dan Ferdi Tanoni sebagai ketua.

Meskipun penetapan batas landas kontinen masih menjadi perdebatan hangat, pada 1997 Indonesia kembali menandatangani lagi perjanjian tentang zona ekonomi eksklusif (ZEE) dan batas-batas laut tertentu di Laut Timor dan Arafura. Perjanjian itu mencakup gugusan Pulau Pasir. 

Dalam perjanjian itu disebutkan nelayan tradisional Indonesia hanya diperbolehkan melaut sampai garis ZEE yang ketika itu diperluas menjadi 24 mil dari sebelumnya 12 mil. Padahal Konvensi Hukum Laut PBB tidak menyebut gugus sebagai pulau. Dengan demikian, gugusan Pulau Pasir tidak berhak atas ZEE.

Sampai 2012, perjanjian tersebut belum diratifikasi. Itu sebabnya ia terus mempertanyakan alasan nelayan tradisional Indonesia yang sering ditangkap aparat keamanan Australia. Dia protes karena sebagian besar nelayan tradisional itu digiring  ke perairan Australia, kemudian ditangkap  dengan tuduhan melanggar batas perairan.

Pria keturunan Tionghoa ini menyatakan  tidak akan berhenti berjuang sebelum merebut kembali hak-hak masyarakat Indonesia dan para nelayan tradisional di Laut Timor.
  
Tahun 2009, sebuah tragedi terjadi di perairan Laut Timor. Sumur minyak montara milik PTTEP Australasia meledak. Minyak dan gasnya tumpah mencemari laut Timor. Inilah petaka terbesar yang dirasakan para nelayan dan warga pesisir di Nusa Tenggara Timur.

Sejak itu, nelayan di NTT semakin sulit mendapatkan ikan. Mereka kehilangan mata pencaharian. Rumput laut rusak dan produksinya menurun.

Warga di pedesaan pesisir NTT percaya bahwa hasil tangkapan yang makin menurun dan rumput laut yang rusak dan mati karena tercemarnya laut timor. Namun hal itu belum dapat dibuktikan karena belum ada penelitian.
 
Ferdi Tanoni mendesak pemerintah Indonesia menuntut ganti rugi ke Australia. Tuntutan ganti rugi itu masih terus dilakukan Ferdi Tanoni. Dia tidak pernah berhentik memperjuangkan masalah ini. Bagi dia, perjuangan di Laut Timor sudah merupakan bagian dari kehidupannya sehari-hari.

Hal inilah yang mendorong Aliansi Pengacara Australia memberi penghargaan berupa Penghargaan Nasional Untuk Keadilan Sipil kepada Ferdi Tanoni.  Penghargaan itu diberikan dalam Konferensi Nasional Aliansi Pengacara Australia  yang  berlangsung  di Rydges Lakeside Hotel, Canberra sejak Kamis hingga Sabtu (24 - 26/10).
 
"Penghargaan itu diberikan sebagai pengakuan terhadap kegigihan dan komitmen Ferdi Tanoni yang telah berbuat melampaui panggilan tugasnya  untuk mempromosikan keadilan, kebebasan dan  hak-hak individu," begitu bunyi siaran pers dari Aliansi  Pengacara Australia di Sydney-Australia.

Ferdi Tanoni masih  berada di Sydney dan  bertemu dengan sejumlah  politisi dan jurnalis untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan serta pengertian warga Australia tentang nasib warga pesisir di Provinsi Nusa Tenggara Timur akibat dari Petaka Tumpahan Minyak Montara di  Laut Timor 2009 lalu.
 
Tanoni berharap dunia internasional dapat membuka mata melihat masalah ini untuk mencari langkah penyelesaiannya guna menyelamatkan masyarakat kecil di wilayah pesisir NTT yang terkena dampak langsung dari pencemaran tersebut. “Sudah empat tahun warga pesisir NTT sengsara dengan petaka ini,” katanya.

Editor: Doddy Rosadi

• ferdi tanoni
• laut timor
• penghargaan