KBR, Cirebon - Ratusan kader Partai Golkar Cirebon mendeklarasikan penolakan terhadap pencalonan Dedi Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat. Para kader Golkar Cirebon ini lebih memilih Ridwan Kamil dan Daniel Mutaqien untuk maju menjadi calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jabar.
Ini karena kata koordinator deklarasi Juhaeni, para kader menganggap sosok Dedi Mulyadi tak dikenal oleh Masyarakat Cirebon. Selain itu Dedi disebut kerap melakukan program yang kontroversial.
"Dedi Mulyadi tidak populer baik di Cirebon maupun di Wilayah III (Kota/Kabupaten Cirebon, Indramayu, Kuningan, Majalengka) dan selalu kontroversial," kata Juhaeni di Cirebon, Minggu (6/8).
Dia menginginkan, figur dari daerah Pantai Utara (Pantura) itulah yang bisa menjabat sebagai Gubernur ataupun Wakil Gubernur. Karena itu Juhaeni berharap Ridwan Kamil menggandeng Daniel Mutaqien untuk maju sebagai gubernur dan calon wakil gubernur.
"Karena kami sangat cocok dengan beliau, disamping masih muda prestasinya juga bagus," tuturnya.
Baca juga:
- Pilgub Jabar, Golkar: Selain Dedi Mulyadi, Kami Dorong Nama Lain
- Kebijakan Dedi Mulyadi soal Toleransi
Hingga kini kata dia, belum ada perwakilan tokoh dari Pantura yang memimpin Jawa Barat. "Selama pemilihan Gubernur, Pantura ini tidak pernah terwakili untuk duduk sebagai Gubernur maupun Wakil Gubernur Jawa Barat."
Beberapa hari sebelumnya, Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi telah mengantongi rekomendasi dari Golkar Pusat. Juhaeni menyatakan apabila sikap kader Golkar Cirebon ini nantinya tidak dikabulkan maka dia akan menyerahkan penuh keputusan ke pengurus Partai.
"Artinya kalaupun aspirasi ini sudah disampaikan dan tidak diindahkan, kami apa boleh buat. Karena keputusannya merupakan hak dari partai Golkar sendiri," katanya.
Editor: Nurika Manan
159 ekor dipotong paksa.
“Mungkin pengaruh cuaca, kebiasaan peternak biasanya di Bulan Desember setelah selesai panen beli ternak baru rata-rata. Terus, sapi yang belum divaksin karena peternaknya tidak mau sapinya divaksin"
Kodam XVII Cenderawasih juga telah mengirimkan peralatan untuk membantuk tim SAR gabungan mencari dan melacak lokasi keberadaan korban.
Ada lima indikator yang menjadi penilaian dalam menentukan penerima penghargaan.
Pupuk tersebut tidak bisa dibeli dengan bebas lantaran harus memiliki kartu tani.
Kedua korban meninggal setelah hanyut terseret banjir.
Totalnya mencapai 26.700 jiwa atau 8.921 kepala keluarga (KK).
Serangkaian aksi teror dilakukan kelompok bersenjata di wilayah tersebut dua pekan lalu.
Upaya lain untuk mengendalikan harga pangan adalah melalui pengembangan pertanian perkotaan atau urban farming, bekerja sama dengan CSR Bank Indonesia.
"Kalau memang Kades itu baik dan layak dipilih, bisa maju lagi. Kalau memang nggak baik, kan nggak akan dipilih masyarakat,“
"Kalau tidak bisa membayar kirim surat ke rektor, insyaallah saya bantu."
"Mungkin virusnya menyebar lewat udara atau bagaimana, kemudian menular ke desa kami, tapi baru sebatas dugaan"
"Itu sangat berat sekali, ketika itu diterapkan saat ini, maka nelayan akan bergejolak "
Ketentuan saat ini terkait masa jabatan perangkat desa sampai usia 60 tahun, sudah ideal.
“Setelah 3 ribu menjadi Rp500, bahkan kemarin Rp300. Minimal petani itu Rp 1.000 itu baru impas, kalau dibawahnya banyak ruginya,” 
Sidang akan disiarkan secara streaming. Wartawan tidak diperkenankan untuk melakukan peliputan secara langsung. PN Surabaya juga akan membatasi jumlah pengunjung.
Nelayan jaring tarik berkantong juga mendesak diperbolehkan mencari ikan di wilayah pengelolaan perikanan (WPP) 713 atau sekitar Kalimantan Selatan
21 anak diduga menjadi korban sodomi.
"Banjir itu yang paling parah di awal tahun, dari catatan kami kerugian ada Rp 22 Miliar terutama yang di daerah pantura."
Guru Besar Ilmu kependudukan dan Lingkungan Universitas Negeri Semarang, Saratri Wilonoyudho memprihatinkan, banyak kawasan resapan air dan hutan terbuka di Semarang yang kini beralih fungsi.
