Sejumlah dusun yang sudah terpasang jaringan, nyatanya belum bisa menikmati listrik karena terkendala Sertifikat Layak Operasi.
Kepala Sub Bagian ESDM Bagian Perekonomian Pemerintah Kabupaten Bondowoso Eko Purwanto mengatakan dari 18 dusun yang dibangun jaringan listrik pada 2015 lalu, baru ada sembilan dusun yang mendapat Sertifikat Layak Operasi dari Kementerian ESDM.
Sejumlah jaringan yang dipasang juga tak lolos pemeriksaan karena dianggap tak ideal.
"Mungkin kita antre ya, karena SLO itu dikeluarkan oleh Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM. Itu butuh waktu berbulan–bulan. Tahun 2015 lalu kita hanya turun sembilan SLO saja," kata Eko Purwanto kepada KBR, Selasa (2/8/2016).
Eko Purwanto mengatakan lamanya proses pengajuan SLO ini kerap dikeluhkan masyarakat yang dusunnya sudah dibangun jaringan listrik desa. Bagian Perekonomian Pemkab Bondowoso tak bisa memastikan kapan SLO bisa dikeluarkan oleh Kementerian ESDM.
"Tugas kami hanya memasang instalasi seperti tiang listrik. Tapi untuk mengalirkan listrik merupakan kewenangan PLN. Sementara PLN tak mungkin mengalirkan listrik jika tak ada SLO,” ujarnya.
Berdasarkan catatan Bagian Perekonomian Pemkab Bondowoso, masih ada 170 dusun di Bondowoso yang belum tersentuh listrik. Setiap tahun Pemkab mengalokasikan anggaran sekitar Rp5 milyar untuk pembangunan jaringan listrik.
Pada tahun ini Pemkab akan kembali membangun jaringan listrik desa di sembilan dusun yang tersebar di lima kecamatan yakni Cermee, Sumber Wringin, Klabang, Taman Krocok dan Tlogosari.
Sampai saat ini tingkat pemerataan kelistrikan (rasio elektrifikasi) di Indonesia baru mencapai 88 persen. Pada tahun ini Kementerian ESDM menargetkan rasio elektrifikasi bisa mencapai 90 persen dan pada 2019 bisa mencapai 97,5 persen.
Untuk Jawa Timur, saat ini rasio elektrifikasi masih sekitar 87 persen. PLN menargetkan bisa meningkatkan rasio elektrifikasi di Jawa Timur mencapai 100 persen pada 2020 mendatang.
Editor: Agus Luqman