Cegah Banjir, BNPB: Kembalikan Fungsi Hutan Sultra

Kepala BNPB juga meminta pemerintah daerah Sulawesi Tenggara (Sultra) membentuk tim investigasi bencana.

BERITA | NUSANTARA

Senin, 24 Jun 2019 14:10 WIB

Author

Adi Ahdiat

Cegah Banjir, BNPB: Kembalikan Fungsi Hutan Sultra

Kepala BNPB Doni Monardo (kanan) saat berkunjung ke lokasi pengungsian korban banjir di Desa Tapowatu, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, Minggu (23/6/2019). BNPB akan membentuk tim untuk mencari penyebab terjadinya banjir di Konawe Utara. (Foto: ANTARA /Jo

KBR, Sultra- Kepala Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB) Pusat,  Doni Monardo, mengatakan pengembalian fungsi hutan sebagai resapan air patut menjadi perhatian serius   di Sulawesi Tenggara (Sultra). Pernyataan itu dilontarkan setelah bencana banjir bandang besar melanda sejumlah kabupaten di Sultra, merendam ribuan hektar sawah, menggenangi puluhan desa, ribuan rumah dan membuat puluhan ribu warga terdampak.

"Air adalah sumber kehidupan, tetapi air akan murka ketika tidak lagi meresap ke dalam perut bumi. Bencana banjir adalah fakta yang harus menjadi pelajaran bagi kita semua," kata Doni di sela-sela kunjungannya ke lokasi pengungsian korban banjir Kabupaten Konawe Utara dan Konawe, seperti dikutip Antara, Senin (24/6/2019).


Perlu Ada Tim Investigasi Bencana

Kepala BNPB juga mengimbau pemerintah daerah agar membentuk tim investigasi berisi ahli lingkungan, geologi, dan pemangku kepentingan lain. Tim ini diharapkan bisa merumuskan sumber bencana dan memberi rekomendasi untuk antisipasi bencana di masa depan.

Menurut Kepala BNPB, tim itu perlu merumuskan rencana jangka panjang penanganan lingkungan yang rusak, entah itu akibat alih fungsi lahan, kegiatan pertambangan, perkebunan maupun perambahan kawasan hutan lindung oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab.

“Alur sungai, muara sungai dan sekitar muara sungai yang saat ini mengalami sendimentasi yang tinggi, sehingga sungai tidak mampu menampung air yang mengalir dari hulu, menjadi obyek kajian menarik para ahli,” jelasnya.

Sebelumnya, pandangan serupa juga disampaikan oleh Kapolri Tito Karnavian

"Kita perlu mencari tahu kenapa banjir bandang ini bisa terjadi, ini karena melibatkan beberapa kabupaten maka otomatis ini sudah menjadi kewenangan dari otoritas tingkat provinsi, dibantu oleh pemerintah pusat," kata Tito saat meninjau penanganan banjir di Konawe Utara bersama Panglima TNI  Hadi Tjahjanto, Sabtu (22/6/2019).

Menurut Kapolri, banjir bisa saja terjadi karena penurunan daya dukung lingkungan, mengingat Sultra adalah wilayah yang menarik banyak investasi pertambangan.

"Kemudian juga (Sultra) memiliki potensi tambang yang luar biasa, sehingga banyak orang ingin membuat investasi di sini. Tidak ada masalah dengan pembukaan lahan maupun pertambangan, karena bisa menjadi pendapatan asli daerah juga bisa menguntungkan masyarakat, namun harus dilakukan studi kelayakan Amdal (Anaisis Mengenai Dampak Lingkungan)-nya dulu, supaya tidak berubah fungsi kawasan atau merusak lingkungan," kata Tito.

Gagasan-gagasan tersebut disambut baik oleh Gubernur Sultra, Ali Mazi.

"Bapak Presiden, BNPB, DPR RI, TNI, Polri dan kementerian lembaga memberikan empati yang tinggi kepada Sultra yang dilanda musibah. Tentu, saran pembentukan tim evaluasi dan penanganan keselamatan lingkungan menjadi perhatian serius," kata Gubernur Ali kepada Antara (24/6/2019).

Hingga saat ini, dari 25 kecamatan yang terdampak banjir di Kabupaten Konawe, Sultra, masih ada delapan kecamatan yang terendam.

Sedangkan di Kabupaten Konawe Utara, Sultra, hingga Sabtu (20/6/2019) sepuluh persen wilayahnya masih tergenang banjir.

Menurut perkiraan Bupati Konawe Utara, Ruksamin, kerugian akibat banjir mencapai lebih dari Rp674 miliar, meliputi kerusakan infrastruktur jalan, listrik, rumah warga, puskesmas, serta kerugian pertanian dan perdagangan. Masa darurat bencana di Konawe Utara diperpanjang hingga Minggu (30/6/2019).


Editor: Rony Sitanggang

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NUSANTARA

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 20

Kabar Baru Jam 19

Kabar Baru Jam 18

Kabar Baru Jam 17

Bekas Narapidana Korupsi Bisa Menang di Pilkada 2020