BERITA

Ketua DPRD Kecam Politisasi Birokrasi Jelang Pilkada Sumba Timur

"Palulu Pabundu Ndima mengatakan dirinya menyesalkan tindakan politisasi birokrasi ini. "

Heinrich Dengi

Ketua DPRD Kecam Politisasi Birokrasi Jelang Pilkada Sumba Timur
Ketua DPRD Sumba Timur, Palulu Pabundu Ndima. Foto: Heinrich Dengi KBR

KBR, NTT - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Sumba Timur Nusa Tenggara Timur NTT Palulu Pabundu Ndima mengecam tindakan bakal calon Bupati yang mengumpulkan KTP para pejabat daerah untuk maju dari calon perseorangan di Pilkada Sumba Timur 2015. Palulu Pabundu Ndima yang juga ketua Golkar Sumba Timur mengatakan dirinya menyesalkan praktek politisasi birokrasi ini.

“Menceramati dinamika politik lokal serta fenomena yang mengiringinya, saya sungguh merasa prihatin atas proses mobilisasi struktur birokrasi atau yang lazim disebut politisasi birokrasi, yang dikomandani oleh oknum pejabat daerah yang mengumpulkan camat untuk mengistruksikan para lurah kepala desa dan pegawai negeri lainnya untuk mengumpulkan ktp serta memanipulasi kebijakan secara sistematis untuk dukungan kandidati tertentu,” kata Ketua DPRD Sumba Timur Palulu P. Ndima saat pembukaan sidang I DPRD Sumba Timur Senin (22/6/2015).

Ketua DPRD Sumba Timur Palulu P. Ndima menghimbau siapapun yang menjadi pemimpin di Sumba Timur untuk tidak meninggalkan sejarah politik buram yang mengakibatkan ketidakpercayaan timbal balik antara masyarakat dengan pemerintah dan masyarakat dengan masayarakat.

Kata dia, praktek politisasi birokrasi akan melahirkan pelayanan pemerintahan yang pilih kasih, dimana mereka yang disebut ujung tombak birokrasi yakni para lurah dan kepala desa yang terkontaminasi politik akan melakukan pembedaan kawan lawan ketikan memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Editor: Malika

  • DPRD Sumba Timur
  • Pilkada Sumba
  • mobilisasi birokrasi
  • Pengumpulan KTP

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

  • welem9 years ago

    itu kejahatan politik, yang akan melahirkan penjahat-penjahat birokrasi yang Crazy.............