Defisit Anggaran, DPRD Balikpapan Jamin Tidak Ada Rasionalisasi

"Dampak dari pemangkasan DBH itu APBD Balikpapan 2015 diperkirakan mengalami defisit Rp 50 miliar."

KBR, Balikpapan - Pemerintah Kota Balikpapan ketar-ketir setelah Pemerintah Pusat memangkas dana bagi hasil (DBH) migas sebesar Rp 400 miliar. Pasalnya, dampak dari pemangkasan DBH itu APBD Balikpapan 2015 diperkirakan mengalami defisit Rp 50 miliar.

Menanggapi itu Ketua DPRD Kota Balikpapan Abdulloh mengatakan, meski mengalami defisit namun, dia menjamin tidak akan ada rasionallisasi anggaran kegiatan maupun maupun anggaran belanja pegawai hingga APBD Perubahan 2015.

Karena kata dia, defisit yang terjadi akan tertutupi dari SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) dari lelang dan juga kegiatan ataupun proyek yang tertunda dikerjakan tahun 2016, akibat belum rampungnya pembebasan lahan.

"Rasionalisasi saya yakin sampai dengan APBD Perubahan, kita belum lagi melihat SILPA yang terhitung dari penghematan dari lelang itu belum masuk. Artinya derfisit ini defisit positif karena masih ada sisa anggaran dari silpa-silpa lelang tahun 2015. Tidak ada pengurangan, tetapi ada beberapa kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan ditahun ini otomasti menjadi silpa, silpa itu terhitung," kata Abdulloh, Minggu (10/5)

Sebelumnya, DBH migas yang biasa diterima Pemerintah Kota Balikpapan sebesar Rp 1,1 triliun. Namun tahun ini dpangkas sebesar Rp 400 miliar, akibat turunnya harga minyak dunia. Hal itu beribas defisitnya APBD Balikpapan. sementara, masih ada proyek-proyek multiyears contract (MYC) yang harus dibiayai secara berkala.

Sebelumnya, Wali Kota Rizal Effendi mengaku pemerintah kota cukup dipusingkan dengan keterbatasan anggaran. Di Kalimantan Timur bukan hanya Kota Balikpapan yang mengalami defisit akibat DBH migas dipangkas. Defisit anggaran juga terjadi di Kabupaten Penajam Paser Utara, Paser, Kutai Barat, Kutai Kertanegara, Berau, Kutai Timur, Mahakam Ulu, Kota Bontang, Kota Samarinda dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Editor: Malika 

• defisit anggaran
• balikpapan
• rasionalisasi anggaran
• dprd balikpapan
• defisit