HIPAPINDO Tolak Perpres Penunjukkan Langsung Pengusaha Papua

"Himpunan Pengusaha Asli Papua Indonesia HIPAPINDO menolak Perpres tentang pengadaan barang dan jasa yang diperuntukkan khusus bagi pengusaha Papua."

KBR68H, Jayapura- Himpunan Pengusaha Asli Papua Indonesia HIPAPINDO menolak Perpres tentang pengadaan barang dan jasa yang diperuntukkan khusus bagi pengusaha Papua.

Sekretaris HIPAPINDO Melky Yopo menuturkan, pihaknya akan mengembalikan Perpres itu kepada pemerintah pusat, karena dinilai menyudutkan pengusaha Papua. Salah satunya dengan menyebutkan bahwa pengusaha asli Papua hanya dapat mengelola proyek bernilai Rp 500 juta-1 miliar. Padahal dana proyek di Papua bernilai hingga triliunan.

“Menolak Perpres 84 itu, alasannya karena Perpres 84 itu bermuatan diskriminasi. Ketika dipertimbangkan untuk perpres itu mau jadi, itu berdasarkan orang Papua bodoh, orang Papua lemah. Kamu bodoh dan lemah, jadi kamu urus yang 1 miliar dan 500 juta sudah. Kesempatan dimana, pemerataan dimana, kenapa orang lain bisa ditanah saya makan lebih dari saya? Saya sendiri tidak dapat apa-apa sebagai orang Papua,” kata Melky Yopo.

HIPAPINDO meminta peraturan tentang keberpihakan kepada pengusaha asli Papua, cukup diterbitkan oleh Pemprov Papua bersama dengan DPR Papua.

Awal Januari lalu, Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat UP4B bersama dengan 18 asosiasi pengusaha asli Papua menandatangani kesepakatan bersama guna meningkatkan efektivitas keberpihakan terhadap pengusaha asli Papua agar dapat bersaing dengan pengusaha non Papua.

Perpres itu salah satunya mengatur tentang pengadaan barang dan jasa bernilai Rp 500 juta-1 miliar dapat dilakukan penunjukkan langsung kepada pengusaha local setempat. Sedangkan untuk pengadaan barang dan jasa yang nilainya lebih dari Rp 5 miliar, para pengusaha nasional yang mendapatkan pengadaan barang/jasa diwajibkan bermitra dengan pengusaha local setempat. (Katharina Lita)

• HIPAPINDO