Bupati Jombang Didesak Tetapkan KLB DBD

"Tercatat sudah 143 orang terjangkit DBD. Dari jumlah itu 8 tewas"

KBR, Jombang– Aktivis menyebut penolakan bupati Jombang untuk menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB) terhadap DBD karena masalah anggaran, tak masuk akal. Aktivis Lingkar Indonesia untuk Keadilan, Aan Anshori mengatakan hampir setiap tahun ratusan warga selalu menjadi korban penyakit tersebut. 

Menurut Aan, bupati harus sigap dan cerdas untuk mengantisipasi wabah demam berdarah yang membludak di awal tahun ini. Dia juga mendesak kepada bupati Nyono untuk segera menetapkan status KLB DBD agar tidak jatuh korban lebih banyak.

“Bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Mereka pada dua tahun terakhir ini menganggarkan Rp 11 miliar hanya untuk memberikan sepeda motor aparat desa, polisi dan tentara. Mereka juga mampu memberikan Rp 1,5 miliar hibah kepada polres. Tapi mengapa mereka tidak menganggarkan KLB DB ini? Apakah ratusan korban DB dalam dua tahun terakhir ini masih kurang cukup?” kata Aan Anshori, Minggu (30/01/16).

Aan Anshori, menjelaskan, Dinas Kesehatan setempat mencatat pada 2015 lalu ada sekitar 640 kasus dengan angka kematian mencapai 15 orang. Sedangkan diawal tahun ini, tercatat sekitar 143 kasus dengan total angka kematian sebanyak 8 orang. Seluruh korban merupakan anak yang berusia 15 tahun kebawah. 

Jumlah korban dan kasus pada awal tahun inipun tidak jauh berbeda dengan bulan Januari tahun kemarin, yang tercatat sekitar 154 kasus dengan jumlah kematian sebanyak 7 kasus. 

Sebelumnya, Bupati Jombang, Nyono Suharli Wihandoko, enggan menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB) terhadap DBD. Dia beralasan, penetapan status KLB bukan satu-satunya jalan keluar untuk menanggulangi kasus demam berdarah di wilayahnya.

Menurutnya, status KLB harus membutuhkan anggaran yang cukup besar, sedangkan saat ini Pemkab belum memiliki cadangan dana untuk menanggulangi kasus DBD. 

Editor: Dimas Rizky

• kesehatan
• DBD
• Kejadian Luar Biasa
• sakit
• jombang
• berita