PPKM Mau Dihapus, IAKMI: Vaksinasi Harus Jadi Prioritas di 2023

"Apakah nanti di tahun depan juga itu bisa dicabut? Ya itu juga tergantung dari perkembangan COVID-19 atau kasus itu sendiri dan juga vaksinasi."

KBR, Jakarta - Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) mendorong agar program vaksinasi COVID-19 tetap menjadi prioritas di tahun 2023. Dewan Pakar IAKMI Hermawan Saputra mengatakan, vaksinasi merupakan upaya utama pencegahan penularan COVID-19.

Kata dia, masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh pemerintah, yakni terkait ketersediaan vaksin dan juga kesediaan masyarakat divaksin.

"Begitu semua aktivitas longgar dan kemudian perilaku protokol kesehatan tidak lagi disiplin dan juga kampanye tidak lagi masif, ya dengan sendirinya juga kemauan orang dan kesediaannya untuk divaksin menjadi rendah sekali. Itulah tantangan kita sekarang ini. Kan dulu di kala semua stakeholder terlibat apalagi TNI dan polisi, itu kan ada target dari presiden dan, ada program gempur vaksin itu karena adanya target minimal misalnya 1 juta vaksin per hari atau 500 ribu per hari. Nnah sekarang kan tidak ada lagi kampanye-kampanye seperti itu," kata Hermawan kepada KBR, Rabu (28/12/22).

Hermawan khawatir rencana pencabutan PPKM akan membuat masyarakat enggan divaksin, karena menganggap COVID-19 sudah tak ada.

Baca juga:

• Presiden Jokowi Bakal Setop PPKM Tahun Depan
• Epidemiolog Minta Penghapusan PPKM Ditunda, Vaksinasi Booster Ditingkatkan

Dia mendorong pemerintah memperhatikan sejumlah indikator sebelum mencabut PPKM. Indikator epidemiologi mulai dari angka replikasi virus, positivity rate, bed occupancy atau keterisian tempat tidur rumah sakit, hingga fatality rate, harus terkendali.

Menurutnya, cakupan vaksinasi booster harus mencapai 70 persen sebelum menghapus PPKM.

"Logikanya jadi kalau orang sudah tervaksin lebih dari 70 persen dan total sasaran itu sudah memiliki community protection namanya dan itu yang menuju herd immunity itu, imunitas kelompok. Makanya timing itu menjadi sangat penting (dalam rencana penghapusan PPKM, red). Apakah nanti di tahun depan juga itu bisa dicabut? Ya itu juga tergantung dari perkembangan COVID-19 atau kasus itu sendiri dan juga vaksinasi. Ini yang harus menjadi target pemerintah," ujarnya.

Sinyal penghapusan PPKM pertama kali disampaikan Presiden Jokowi saat acara Outlook Perekonomian Indonesia 2023, pekan lalu.

Jokowi mengatakan, keputusan mengakhiri pembatasan pandemi itu dilakukan seiring dengan melandainya penyebaran kasus COVID-19.

"Kemarin kasus harian kita berada di angka 1.200, dan mungkin nanti akhir tahun kita akan menyatakan berhenti PSBB, PPKM kita," kata Jokowi, Rabu (21/12/2022).

Meski begitu, Jokowi mengklaim wacana penghentian PPKM akan dikaji secara mendalam.

Editor: Wahyu S.

• Presiden Jokowi
• penghapusan PPKM
• PPKM
• pandemi covid-19
• kesehatan
• vaksinasi