KBR, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan kembali mengungkit soal operasi tangkap tangan (OTT) koruptor. Luhut menilai, jika OTT terus dilakukan, negara lain akan mempertanyakan kapasitas Indonesia sebagai negara hebat.
Luhut menegaskan, perlu ada sistem yang baik untuk mengatasi persoalan tersebut.
"Bukan soal berani atau tidak berani tangkap OTT. Membuat OTT itu saya kira bagus. Tapi kan kalau terus-terus begitu, kita jadi nanti negara apa kita dibilang orang? Ini negara hebat tapi kok masih OTT saja kenapa? Berarti kan sistem kita enggak baik," ujar Luhut saat dalam acara Green Port Awarding 2022, Rabu (28/12/2022).
Luhut menilai langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang melakukan OTT bagus, namun juga keliru.
Baca juga:
Menurut Luhut, banyak negara hebat dan bermartabat mengedepankan sistem, bukan operasi senyap seperti OTT.
"Sebenarnya kita tidak ingin negara kita ini masih masuk negara yang OTT. Kalau kita semua lihat negara yang maju bermartabat itu, hampir tidak ada lagi yang OTT. Kenapa itu bisa, ya karena sistemnya bagus. Nah kita sekarang membangun sistem supaya jangan ada lagi ke depan orang yang terlibat dalam perbuatan yang tidak terpuji," kata Luhut.
Luhut menegaskan, sistem digitalisasi akan meminimalkan praktik korupsi.
KPK Tetap Lakukan OTT
KPK menilai OTT tidak menimbulkan efek jera terhadap koruptor. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, OTT justru bisa menjadi bumerang dan dipelajari koruptor. Sebab mekanismenya terungkap di persidangan.
Alexander mendorong jajarannya memperbaiki sistem di internal lembaga antirasuah.
"Sikap terkait OTT. Ya, kami tentu tidak, tidak ingin berpolemik, sejauh dan sepanjang masyarakat itu masih menginformasikan dugaan-dugaan adanya suap, adanya penerimaan oleh para pejabat penyelenggara negara, tentu kami tidak boleh diam juga, ya. Kami akan menindaklanjuti untuk melakukan tapping dan lain sebagainya. Ini juga untuk membangun kepercayaan masyarakat," ucapnya saat konferensi pers, Selasa (28/12/2022).
Alexander menambahkan, operasi senyap akan terus dilakukan untuk menindak laporan dari masyarakat, sekaligus membangun kepercayaan publik terhadap KPK.
Baca juga:
- MenPAN-RB: Lingkungan Kerja ASN Masih Rawan Korupsi
- Jokowi Banggakan Penanganan Korupsi, ICW: RKUHP Malah Perlemah
Editor: Wahyu S.
Aparat diduga melanggar HAM dalam menindak massa aksi saat pembubaran paksa.
Sepak bola Indonesia masih memiliki banyak kelemahan.
"Pernyataan Melchias Mekeng soal makan 'uang haram' menuai kritikan. Sementara, pemberitaan media masih diskriminatif terhadap keberagaman identitas gender dan orientasi seksual"
"Jangan dicampur aduk, ada ada wilayah politik, ada wilayah olahraga," 
"Kita harapkan ke depan tidak ada lagi masyarakat kita yang lebih senang liburan ke luar negeri."
"Kita berhasil mengamankan 16 ribu batang,”
"Jadikan hal ini sebagai pembelajaran berharga bagi kita semuanya, bagi persepakbolaan nasional Indonesia,”
Jokowi menginstruksikan jajarannya memastikan suplai beras di seluruh tanah air berada pada kondisi normal.
Bahkan dikatakan justru mengakibatkan kekaburan makna pasal tersebut secara keseluruhan.
Anton menyebut, segala persiapan yang terlanjur dilaksanakan untuk Piala Dunia U-20 dapat dijadikan investasi, semisal perbaikan stadion.
"Nggak ada, kalau Kanjuruhan, begitu kejadian langsung di-banned kita, langsung dicabut ke-tuanrumahan,"
"Kami menemukan peristiwa pidananya, kemudian bukti permulaan yang cukup"
Sebetulnya bukan pakaian bekas impor yang menjadi ancaman serius pelaku UMKM.
"Saya sakit hati, memang saya sendiri sangat lelah,"
“Menjatuhkan terhadap terdakwa Teddy Minahasa Putra bin Haji Abu Bakar dengan pidana mati dengan perintah terdakwa tetap ditahan,”
Kenaikannya mencapai 47 persen, yakni dari 85 juta pada 2022, naik menjadi 123 juta pada tahun ini.
"Dengan anggaran yang Rp 2,1 triliun, kalau direhabilitasi saya kira selesai maka lapas kita akan berkurang jauh (tak penuh)"
Presiden berjanji bakal segera mencarikan solusi.
