KBR, Jakarta - Kapolri Listyo Sigit Prabowo menginstruksikan agar pelaku perjalanan internasional yang melanggar aturan karantina ditindak.
Saat meninjau kedatangan penumpang di Bandara Soekarno-Hatta, Jumat (24/12/2021), Kapolri tidak ingin ada pelaku perjalanan internasional yang keluar sebelum masa karantina 10 hari berakhir. Ia bahkan sempat menerima laporan ada pelaku perjalanan yang keluar dari lokasi karantina, meski baru menjalani 3 hari.
"Oleh karena itu dalam kesempatan ini saya minta kepada satgas, tim gabungan baik dari TNI Polri dan yang lain, untuk betul-betul melaksanakan dan mengawasi agar proses pelaksanaan pemeriksaan dan proses pada saat karantina betul-betul berjalan dengan baik. Terhadap pelanggaran-pelanggaran yang ada, silakan diproses. Sehingga kita yakin seluruh proses tersebut berjalan tanpa ada yang dilanggar," kata dia.
Listyo Sigit Prabowo mengklaim telah mengecek proses pemeriksaan kedatangan pelaku perjalanan internasional di Bandara Soekarno-Hatta. Kata dia, ada 14 tahapan yang harus dilalui. Mulai dari pemeriksaan awal hingga menuju lokasi karantina.
"Pengawasan akan dilakukan memanfaatkan teknologi dan pengecekan manual," jelasnya.
Berita lainnya:
- Pemerintah Matangkan Skenario dan Skema "Booster" Vaksin Covid-19
- Epidemiolog: Jangan Jadikan PeduliLindungi Formalitas Semata
Kapolri menambahkan, pemeriksaan dan proses karantina dilakukan untuk menjaga keselamatan rakyat dari ancaman covid-19 varian omicron.
"Ini menjadi sangat penting. Karena beberapa waktu yang lalu kami mendapati laporan ada 2 hingga 3 hari sudah kembali dari karantina. Dan ini tentunya berbahaya karena saat ini sedang berkembang varian omicron," ujarnya.
Hingga kemarin, Kementerian Kesehatan melaporkan total delapan kasus infeksi Covid-19 dari varian omicron.
Editor: Kurniati Syahdan
Ikhtiar meningkatkan kesejahteraan lansia
Survei aplikasi kencan Seeking Arrangement menyebut jumlah sugar daddy di Indonesia itu paling banyak kedua se-Asia. Kemenparekraf membentuk satgas khusus guna menindak para turis yang berulah di Bali
Said mengatakan alasan pihaknya mengajukan uji materiil karena Permenaker Nomor 5 Tahun 2023 itu, bertentangan dengan Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law) Nomor 11 Tahun 2020.
Seperti, mempersiapkan tenaga kerja penduduk lokal di daerah tujuan investasi.
Hal itu tak sesuai dengan asas profesionalitas dan netralitas dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara.
Ada sembilan catatan terkait pasal-pasal bermasalah dan merugikan kalangan buruh dalam Perpu Cipta Kerja.
Afifuddin membantah adanya upaya mediasi dari PN Jakarta Pusat dalam menyelesaikan perkara itu. Menurutnya, pihak pengadilan tidak mengadakan mediasi.
Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengingatkan masyarakat menjaga persatuan, perdamaian dan tidak terprovokasi berita bohong atau diadu domba selama tahun politik.
Kenaikan harga pangan yang sudah tidak wajar yakni pada sektor bawang merah dan bawang putih yang kenaikannya mencapai 20 persen.
"Ternyata pemerintah cuma pemadam kebakaran saja. Jika harga sudah berterbangan naik baru menggelar operasi pasar."
Fobia ini menyebabkan penderitanya merasa takut secara berlebihan terhadap kematian.
Sebelum memimpin BI selama lima tahun belakangan, Perry menjabat sebagai Deputi Gubernur BI periode 2013-2018.
Majelis hakim menilai gugatan perwakilan kelompok cara tepat sebagai upaya yang efisien guna mewakili 324 anak korban gagal ginjal akut.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto beralasan, Perpu Cipta Kerja dapat menjadi salah satu solusi Indonesia dalam menghadapi krisis ekonomi global.
"Selama pemerintah tidak menguasai stok gabah, maka selamanya pemerintah akan menjadi bulan-bulanan para pemain swasta."
PYCH di Papua merupakan yang pertama di Indonesia.
Mahfud menambahkan, korupsi di Indonesia saat ini menjadi fenomena yang gila. Kata dia, praktik korupsi ada ketika kita menoleh ke segala penjuru.
Ia pun optimistis pertumbuhan ekonomi bakal bercokol di kisaran 5 hingga 5,3 persen tahun ini.
Syarat menjadi hakim MK berdasarkan undang-undang adalah harus memiliki integritas.
Top Three Hoax of The Week
