KBR, Bogor - Wakil Bupati Nduga, Papua, berniat mundur dari jabatannya bila pemerintah pusat tak menarik pasukan militer dan mengakhiri konflik di Nduga.
Namun, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan pasukan hanya akan ditarik jika Egianus Kogoya tertangkap.
Egianus Kogoya adalah pemimpin Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB). Ia dan kelompoknya dituding sebagai pelaku penembakan terhadap 34 pekerja proyek Trans Papua di Nduga pada Desember 2018 lalu.
"Tapi kan pelakunya belum tertangkap, kelompok Egianis Kogoya. Hukum kan harus tegak. Kalau hukum harus tegak, selagi seandainya tidak ditangkap kelompok itu, maka tinggal dua pilihannya. Mau cara soft, mau baik-baik dengan mereka, atau mau cara penegakan hukum," kata Tito di kompleks Istana Kepresidenan Bogor, Jumat (27/12/2019).
"Jadi kalau seandainya ada permintaan penarikan pasukan, pertanyaannya ada enggak yang bisa menjamin, baik bupati, wakil bupati, atau tokoh-tokoh di sana, bahwa tidak akan terulang terjadi peristiwa (penembakan) itu?" ujarnya.
Tito mengklaim pengiriman pasukan ke Nduga bertujuan untuk melindungi warga. Ia pun berjanji akan menindak aparat keamanan yang menganiaya dan membunuh warga sipil.
Berita Terkait:
- Warga Papua: Ada Aparat TNI Bakar Sekolah dan Rumah
- Pemerintah dan Aktivis Saling Bantah Soal Konflik Nduga
Editor: Ardhi Rosyadi
Tapi masalah terbesar dari Permendikbud ini sampai hari ini adalah sosialisasi karena masih banyak yang belum tahu.
Sulitnya, gandum merupakan komoditas yang tak bisa ditanam di Indonesia.
Langsung bekerja dan memastikan kedaulatan pangan, jika terpilih menjadi Presiden nanti.
Penelitian LBH Masyarakat menunjukkan bahwa lebih 200 peraturan ketertiban umum di tingkat daerah bersifat multitafsir.
Mulai dari Rp400.000 hingga Rp2 juta.
Kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi masih terjadi, meski pada November 2021 Kemendikbudristek sudah mengeluarkan peraturan menteri untuk mencegahnya.
“Strateginya tetap sama ya, yakni sebelum lahir dan setelah lahir."
Puluhan anak menjadi korban prostitusi anak atau perdagangan orang melalui media sosial. Kasus ini terungkap setelah Polda menangkap seorang mucikari.
Jokowi meminta agar seluruh moda transportasi bisa lebih mudah diakses dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat.
Menurut politikus senior PDIP Panda Nababan, menjadi politikus juga bukan proses yang bisa dipaksakan.
Diakui juga, distribusi pasokan masih menjadi kendala untuk memenuhi kebutuhan pasar.
Saat ini lebih dari 60 persen pelaku UMKM menggunakan media sosial untuk berjualan.
Waspada Eating Disorder
"Kami akan berencana untuk sowan dengan beliau bersama teman-teman PSI dan semua pengurus ya kita minta wejangan,"
"Ujaran kepada siapa kebencian itu dilakukan? Kan dia hanya meminta agar warga tidak menerima bantuan," 
"Siap berkolaborasi asal ini ya saling win-win, tidak ada win-lose atau lose-win,"
"Mau milih Pak Prabowo silakan, mau milih Pak Anies silakan, mau milih Pak Ganjar silakan. Perbedaan pilihan itu wajar enggak perlu diributkan."
Buku-buku favorit Melani Budianta
Pelarangan itu kurang tepat.
Kehadiran Undang-Undang Aparatur Sipil Negara nantinya juga akan mengatur penguatan budaya kerja, citra institusi, dan penataan tenaga non-ASN atau honorer.
