KBR, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani berencana mengkaji sistem penggajian aparatur sipil negara dan pejabat-pejabat daerah.
Sri Mulyani mengatakan kurangnya gaji sering dijadikan dalih seorang melakukan tindakan korupsi. Menurutnya, Kemenkeu harus memangkas potensi atau dalih tindak korupsi para koruptor di Indonesia.
"Sistem penggajian di Indonesia yang memang perlu adanya suatu review yang cukup komprehensif. Kami akan mencoba bersama-sama dengan Menteri PAN-RB tentunya, yang merupakan institusi yang isinya melihat keseluruhan. Juga dari sisi kemampuan keuangan negara untuk bisa menjalankannya," kata Sri Mulyani di gedung KPK, Senin (9/12/2019).
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan akan mengkaji kemungkinan kenaikan gaji atau penyesuaian gaji berdasarkan kemampuan dan kondisi ekonomi Indonesia.
Namun ia menyebut, permintaan kenaikan gaji tidak boleh tamak atau berlebihan. Sri Mulyani mengatakan, pemerintah harus memikirkan dan mengkaji hal ini dengan matang.
Ia juga akan memikirkan solusi perbedaan gaji setiap institusi di Indonesia.
Sri Mulyani mengatakan, perencanaan keuangan yang baik akan berpengaruh pada perilaku korupsi para pejabat. Menurutnya, seruan antikorupsi tanpa tata kelola keuangan dan sistem penggajian yang baik akan sia-sia.
Editor: Agus Luqman
Cegah Korupsi, Menkeu Kaji Sistem Penggajian ASN & Pejabat Daerah
Sri Mulyani akan mengkaji kemungkinan kenaikan gaji atau penyesuaian gaji berdasarkan kemampuan dan kondisi ekonomi Indonesia.
Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama dua pimpinan KPK Saut Situmorang dan Basaria Panjaitan di Gedung KPK, Jakarta, Senin (9/12/2019). (Foto: ANTARA/Galih Pr)
Berita Terkait
BERITA LAINNYA - NASIONAL
100 Hari Kerja Jokowi-Ma'ruf, Mendelegitimasi HAM
Kasus pelanggaran HAM berat pada masa lalu saja belum tuntas hingga saat ini.Yasonna: Saya Belum Tolol Untuk Rintangi Penyidikan
"Saya pikir, saya belum terlalu tolol untuk melakukan separah itu," pungkas Yasonna Laoly.KKP: Thermo Scanner Belum Tentu Bisa Deteksi Virus Corona
Jika virus masih dalam masa inkubasi (belum menyebabkan demam), itu tidak akan terdeteksi oleh alat thermo scanner.Ketua KPK Evaluasi 366 Kasus Dugaan Korupsi, Akan Ada Kasus yang Dihentikan?
"Muaranya nanti adalah ketika perkara tersebut memang tidak layak dilanjutkan, karena dalam UU 19/2019 disebut batas waktunya dua tahun."Mungkinkah Indonesia Bebas Kusta?
Kementerian Kesehatan punya target mengeliminasi kusta pada 2020. Tapi Indonesia masih memiliki 8 wilayah endemik kusta.Lokataru: Jokowi Suporter Koruptor
"Rumusnya gampang, beban pelanggaran HAM, pelanggaran hukum di masa sebelum Jokowi nggak ada yang diselesaikan Jokowi. Tapi di zaman dia (Jokowi) malah justru banyak kasus-kasus baru."Menkes Fokuskan Pencegahan Virus Corona Wuhan di Bandara dan Pelabuhan
"Leading sector ya KKP (Kantor Kesehatan Pelabuhan), karena yang akan tahu mau dibawa kemana, RS rujukan yang sudah ditentukan di mana, untuk dilakukan SOP pemeriksaan secara ketat."DPR: Pembentukan Dewan Keamanan Nasional Tak Penting
"Rasa-rasanya saat ini tidak ada urgensi untuk melahirkan Dewan Keamanan Nasional. Karena apa? Akan tumpang tindih tugasnya dengan Menkopolhukam."Ini Alasan Ketua KPK Belum Berhasil Tangkap Harun Masiku
"Nyari orang itu ga gampang memang ya, itu sama dengan cari jarum dalam sekam, oke," kata Firli.Rommy Eks-Ketua PPP Divonis 2 Tahun Penjara, KPK Ajukan Banding
Menurut perwakilan KPK, vonis terhadap Rommy belum memenuhi rasa keadilan masyarakat. Dubes Arab : Tambahan Kuota Haji Tunggu Proyek Perluasan di Arab Rampung
Ada beberapa area seperti di Arafah dan Mina yang memang areanya sangat terbatas sehingga penambahan kuota seperti ini harus menunggu selesainya beberapa proyek besarMasih Angkat Honorer, KemenPAN-RB Akan Berikan Sanksi
Ya, sanksi nanti akan diputuskan bersama-sama kementerian terkait. Karena tergantung dari instansi manaKonflik Nduga Tak Kunjung Usai, Peneliti LIPI Duga Ada Kepentingan Bisnis
"Jangan-jangan persoalan yang tak selesai itu ada kaitannya dengan itu juga (bisnis sektor sumber daya alam). Papua ini daerah kaya."AJI: Upah Layak Jurnalis Rp8,7 Juta per Bulan
“Angka itu mempertimbangkan beberapa komponen hidup layak yang diatur dalam penentuan UMP (upah minimum provinsi) pemerintah dan kebutuhan tambahan lain jurnalis."Akses Transportasi Ditutup karena Wabah Virus Corona, 98 Mahasiswa Tertahan di Wuhan
"Soalnya kan ini bukan wilayah kebijakan Indonesia, tapi ini kan kebijakan dari pemerintah daerah Wuhan untuk menutup," Wabah Virus Corona, Ini Pesan Mahasiswa Indonesia di Wuhan
"Itu yang membuat rasa kekhawatiran teman-teman itu meningkat,"Pagi ini, Jokowi Tinjau Kapal Selam Buatan PT PAL
Indonesia satu-satunya negara di Asia Tenggara yang mampu membuat kapal selam.Virus Corona Wuhan, Kemenkes Sebut belum ada yang Tertular di Indonesia
"Kalau ada orang sakit di dalam, maka dia akan mendarat, mengeluarkan penumpangnya di tempatkan tersendiri,"RS Hasan Sadikin Rawat Pasien Terduga Terpapar Virus Corona
"Ada perlengkapan proteksi diri khusus, kita siapkan dan saat ini pasiennya sudah ada di ruangan isolasi rawat inap,”Kemenkumham Lacak Penyebab Imigrasi Tak Rekam Harun Masiku
"Kalau ada orang asing yang dicurigai dan masuk daftar tangkal, bisa langsung ketahuan. Setiap petugas di counter itu bisa ambil tindakan. Hanya informasinya tidak langsung terkirim ke pusat data."
Most Popular / Trending
Recent KBR Prime Podcast
Kabar Baru Jam 20
Kabar Baru Jam 19
Kabar Baru Jam 18
Kabar Baru Jam 17
Virus Corona Bunuh 80 Orang, Indonesia Belum Keluarkan Travel Ban