Share This

Jokowi Sebut Pembangunan Trans Papua Jalan Terus, OPM Klaim Bertanggungjawab

"Sampai malam tadi, informasi yang saya terima, yang meninggal ada 20 orang. Innalilahi wa inna ilaihi rojiun"

BERITA , NASIONAL

Kamis, 06 Des 2018 13:41 WIB

Author

Eka Juniari, Dian Kurniati, Astri Septiani

Jokowi Sebut Pembangunan Trans Papua Jalan Terus, OPM Klaim Bertanggungjawab

Petugas membawa kantong berisi Jenazah korban penembakan di Nduga, di bandara Mozes Kilangin, Timika, Papua. (Foto: Antara/Ho)

KBR,Yogyakarta - Presiden Joko Widodo  memastikan proyek pembangunan infrastruktur di Papua  tetap dilanjutkan, meski ada insiden penembakan yang menewaskan banyak orang.

Pernyataan itu disampaikan Presiden Joko Widodo ketika menghadiri peringatan Milad 1 Abad Madrasah Muallimin dan Muallimat Yogyakarta, Kamis (6/12/2018).

Dalam peristiwa penembakan di Papua, sebanyak 20 orang pekerja tewas akibat tembakan kelompok bersenjata.

"Informasi yang saya terima, yang meninggal ada 20 orang. Innalilahi wa inna ilaihi rojiun," kata Jokowi. 

Baca: OPM Serang Pekerja, Ini Kelanjutan Trans Papua 

Presiden Jokowi mengatakan pembangunan infrastruktur tidak sekadar urusan ekonomi saja tapi juga menyangkut urusan persatuan bangsa. Ia mencontohkan, jalan utama sepanjang 120 kilometer yang menghubungkan Merauke dengan Boven Digoel selama ini rusak parah, hingga beberapa tahun lalu. Jika menempuh perjalanan, masyarakat bahkan terpaksa menginap dan masak di jalan.

"Jadi, interkoneksi antar pulau sangat kita perlukan. Ini urusan persatuan bangsa Indonesia sebagai sebuah bangsa besar," ucap presiden.

Bekas Gubernur DKI Jakarta ini mengakui, infrastruktur di Papua jauh tertinggal dibanding di Pulau Jawa. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur  dikebut untuk memudahkan mobilitas masyarakat di Indonesia timur itu.

"Ini yang terus kita kebut. Agar kepulauan kita sambung-menyambung, persatuan Indonesia semakin kuat. Orang Aceh harus kenal orang Papua, orang Kalimantan harus kenal orang Jawa, orang Jawa harus kenal orang Sulawesi. Karena negara kita negara besar," imbuh presiden.

Evakuasi

Terkait insiden penembakan, TNI Angkatan Darat telah mengevakuasi delapan dari 16 jenazah, yang merupakan pekerja dari perusahaan konstruksi BUMN PT Istaka Karya . Jenazah diangkut menggunakan helikopter dari Kabupaten Nduga menuju ke Bandara Mozes Kilangin, milik PT Freeport Indonesia di Timika.

Juru bicara Kodam Cenderawasih, Muhammad Aidi mengatakan, delapan jenazah tiba di Timika pada Kamis, sekitar pukul 11.00 WIT diangkut helikopter milik TNI AD. Delapan jenazah langsung diotopsi oleh tim dokter dari Kepolisian.

"Membawa delapan jenazah yang ditemukan di lereng bukit Puncak Kabo, Yigi. Sudah dievakuasi, dan sekarang ini sedang menjalani otopsi di salah satu ruangan milik PT Feeport  di belakang hanggar. Yang mengotopsi dokter polisi, karena yang bisa mengautopsi kan dokter-dokter ini, ada timnya," kata Aidi kepada KBR, Kamis (06/12/2018).

Muhammad Aidi mengatakan saat ini, tim evakuasi dari TNI-Polri masih berusaha mengangkut delapan jenazah lainnya, dari lereng bukit Puncak Kabo, Distrik Yigi. TNI menyiapkan dua helikopter untuk mengevakuasi jenazah korban penembakan tersebut.

Muhammad Aidi mengklaim saat ini masih terjadi baku tembak antara tim evakuasi TNI dan kelompok penembak di Puncak Kabo. Ia optimistis seluruh jenazah akan terevakuasi Kamis ini.

Selain jenazah, helikopter lain milik TNI juga mengangkut delapan warga dan seorang balita dari Distrik Mbua, pada pukul 10.00 WIT. Mereka terdiri dari tiga orang asli Papua dan lima orang dari Jawa dan Sulawesi yang berasal dari Yigi. Warga selamat setelah kabur ke Mbua dengan berjalan kaki menembus hutan selama dua jam.

OPM Klaim Bertanggung Jawab

Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM), mengklaim bertanggung jawab atas pembunuhan pekerja di Kabupaten Nduga Papua.

Juru Bicara TPNPB, Sebby Sambom mengatakan, sebelum aksi itu sudah ada pemantauan jauh hari terhadap proyek pembangunan transpapua yang menurutnya dikerjakan oleh TNI.

Penyerangan yang dilakukan TPNPB, kata Sebby, merupakan bentuk penolakan seluruh pembangunan yang ada di Papua serta tuntutan untuk merdeka.

Ia mengatakan, jika ada masyarakat sipil yang mati terbunuh pada aksi di Nduga, maka seharusnya itu adalah tanggung jawab TNI yang dianggap bertanggung jawab memegang proyek Transpapua.

"Tapi laporan TPNPB kan mengatakan bahwa itu semua program itu revolusi tahapan. Jadi kami menolak jalan Trans Papua dan termasuk pemekaran provinsi kabupaten baru, tidak boleh ada. kalau ada, kita akan lakukan perlawanan penyerangan. Sebab kita tidak butuh pembangunan oleh Indonesia. Kami hanya minta Indonesia mengakui hak kemerdekaan papua barat. Kita bisa bangun sendiri dengan kekayaan kami," kata Sebby pada KBR, Rabu (5/12/2018).

Sebby juga membenarkan anggota TPNPB-OPM yang terlibat dalam pembantaian di Nduga sebanyak 50 orang dan TPNPB-OPM, akan terus menuntut hak kemendekaan bangsa Papua dari Indonesia. Selama itu tidak dipenuhi, Sebby yakin penyerangan akan terus terjadi. 

Ia menambahkan, seluruh penyerangan itu merupakan tahapan revolusi yang puncaknya pada 2021  TPNPB akan melakukan penyerangan dan mengusir masyarakat luar Papua untuk meninggalkan tanah Papua.

Bacajuga:

Editor: Kurniati

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.