Share This

Jokowi Ancam Cabut Kartu PKH Jika Dana Bansos untuk Beli Rokok

Dana bansos PKH tersebut harus harus dimanfaatkan untuk meningkatkan pemenuhan gizi anak-anak, seperti membeli daging dan susu.

BERITA , NASIONAL

Senin, 03 Des 2018 20:20 WIB

Author

Dian Kurniati

Jokowi Ancam Cabut Kartu PKH Jika Dana Bansos untuk Beli Rokok

Ilustrasi pencairan dana bansos. (Foto: ANTARA)

KBR, Jakarta- Presiden Joko Widodo menjanjikan kenaikan dua kali lipat untuk dana bantuan sosial nontunai Program Keluarga Harapan (PKH) pada tahun 2019.

Tanpa menyebut nominal pasti kenaikan dana bansos PKH tahun 2019, Jokowi mengatakan dana bansos itu untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat penerima bantuan.

"Sekarang satu tahun Rp1.890.000. Betul? Benar tidak? Tahun depan, insyaallah akan dua kali lipat, kurang lebih. Siapa yang tidak setuju, maju ke depan. Yang paling penting, ini wajib kita syukuri bersama-sama. Alhamdulillah. Ya, kalau dapat yang lebih gede ya kita syukuri," kata Jokowi di depan 1.700 warga penerima bansos PKH di Jakarta Timur, Senin (3/12/2018).

Menurut Presiden Jokowi, dana bansos PKH tersebut harus harus dimanfaatkan untuk meningkatkan pemenuhan gizi anak-anak, seperti membeli daging dan susu.

Baca juga:

Bekas Gubernur DKI Jakarta ini juga mengancam akan mencabut kartu bansos jika ada dana bantuan yang digunakan untuk membeli rokok.

Selain menaikkan nominalnya, Jokowi juga berjanji akan mencairkan dana bansos PKH lebih cepat di tahun 2019. Jika pada tahun ini dana bansos PKH cair bertahap pada Februari, Mei, Agustus, dan November, maka tahun pencairan tahun depan direncanakan pada Januari, April, Juni, dan Oktober.

Presiden Jokowi juga menjanjikan penambahan, dari yang saat ini 6 juta keluarga, menjadi 10 juta keluarga pada tahun depan.

Editor: Kurniati


Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.