KBR, Yogyakarta- Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meminta pemrakarsa pembangunan New Yogyakarta International Airport di Kulonprogo mengedepankan pendekatan persuasif pada warga penolak proyek tersebut. Sejumlah warga di Kecamatan Temon Kulonprogo bersikukuh menolak pembangunan bandara. Mereka bertahan di lahan yang selama ini ditinggali meski akses listrik terputus dan pengosongan kawasan dengan alat berat dilakukan.
"Saya minta mereka (pemrakarsa) persuasif. Tidak ada cerita kita mau kasar-kasar," kata Menteri Budi di Sekolah Pasca Sarjana UGM Yogyakarta, Kamis (7/12/2016).
Budi Karya mengatakan pemerintah berhati-hati menyelesaikan masalah pembebasan lahan.
"Pembebasan tanah pasti ada pro kontra. Pemerintah sangat hati-hati untuk menyelesaikan masalah seperti itu. Saya lihat Permen pembebasan tanah sudah begitu toleran. Dan ada proses konsinyasi. Sudah dilakukan, artinya pembayaran sudah dilakukan di pengadilan. Tapi apabila ada permasalahan saya coba inventarisir lagi," janjinya.
Baca: Konflik Bandara Kulon Progo, Polisi Tangkap Belasan Aktivis
Sementara itu Asisten Ombudsman RI Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Dahlena mengatakan mengirimkan tim ke lapangan sejak Rabu (6/12) kemarin. Kata dia, PT Angkasa Pura mengklaim telah menggusur sesuai garis areal wilayah pembangunan.
"Pengosongan itu untuk rumah yang memang dalam kondisi kosong. Tapi untuk pohon itu memang diratakan semua karena sudah masuk wilayah IPL (Izin Penetapan Lokasi) bandara yang memang bukan untuk hunian. Yang untuk penghuni, tidak dilakukan pengosongan," jelas Dahlena ketika dihubungi oleh KBR, Kamis (07/12/17).
Kata dia, PT Angkasa Pura tetap berpegang pada target pembangunan yang harus selesai pada April 2018. Sehingga tetap mengupayakan wilayah pembangunan bandara segera kosong dari penghuni.
Baca: Konflik Bandara Kulon Progo, Warga Memilih Bertahan
Selain itu, Ombudsman DIY juga telah mendatangi PT PLN wilayah Kulon Progo meminta penjelasan pencabutan listrik per 4 Desember 2017. Kata Dahlena, PLN memang ingin menyelatkan aset.
"Mereka ada kepentingan menyelamatkan aset. Karena kan di bawahnya PLN ya, kalau dibongkar (untuk pembangunan bandara) mereka berkewajiban melakukan menyelamatkan aset mereka," jelas Dahlena.
Ombudsman DIY hari ini juga meminta keterangan Polsek Temon dan Pemkab Kulon Progo.
Editor: Rony Sitanggang
Konflik Bandara Kulon Progo, Menhub Minta Pemrakarsa Persuasif
"Tidak ada cerita kita mau kasar-kasar. "
Polisi menjaga pembongkaran untuk lahan Bandara Kulon Progo, Yogyakarta. (Foto: Antara)
Kirim pesan ke kami
WhatsappBERITA LAINNYA - NASIONAL
Konflik Rempang Eco, Bahlil: Tidak Direlokasi, Hanya Digeser
"Relokasi ke Galang kita tiadakan, artinya kita menyetujui aspirasi dari masyarakat."Dua Hari Gabung ke PSI, Kaesang Jadi Ketua Umum
"Politik bila dilakukan secara benar oleh orang yang tepat, maka politik akan menjadi sumber kebaikan dan kesejahteraan,"Jokowi Perintahkan Penyelesaian Masalah Lahan di Rempang Mengedepankan Hak Masyarakat
Bahlil mengeklaim, pertemuan itu telah menghasilkan solusi dengan menggeser rumah warga ke area yang masih berada di Pulau Rempang, bukan relokasi atau penggusuran.Jokowi Minta Media Buat Berita Berkualitas dan Berimbang
Menurut Jokowi berita yang benar bukanlah pemberitaan yang mengedepankan sensasi.PDIP: Megawati dan Jokowi Satu Suara Dukung Ganjar
Hanya sosok Ganjar Pranowo yang disiapkan sebagai Bacapres oleh Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri dan Jokowi guna melanjutkan kepemimpinan Indonesia,Apsyfi: Kelesuan Industri Tekstil Melebihi Saat Pandemi Covid-19
Pasar tekstil lokal kini dibanjiri produk tekstil impor yang harganya lebih murah ketimbang harga produk dalam negeri, terlebih lagi mereka menjual dengan cara online.Belum Sanggup Turunkan Harga Beras, Mendagri Evaluasi Upaya Intervensi
Meski berbagai intervensi sudah dilakukan tapi hingga kini belum ada tanda-tanda penurunan harga beras.Pernah Sunat Vonis Koruptor, DPR Cecar Calon Hakim MK
“Tercatat di kami, ada 11 kasus yang mendapat keringanan, kasus-kasus korupsi tentunya."Hari Tani, SPI Desak Presiden Tuntaskan Redistribusi Lahan Untuk Petani
"Kita terus mendesak ya di masa pemerintahan Jokowi yang masih tersisa satu tahun ini ya supaya reforma agraria itu dituntaskan"Mental Hack untuk Kontrol Revenge Spending
Latih mental tangkal revenge spendingSidang PBB, Indonesia Ajak Dunia Tingkatkan Solidaritas Global
"Kita lihat sekarang ini dunia juga sedang di persimpangan jalan."Ini Alasan Kraton Yogya Gelar Sekaten Tanpa Pasar Malam
"Kraton sedang berusaha untuk mengembalikan rohnya Sekaten."Lindungi Petani, Nelayan dan Peternak dengan BPJS Ketenagakerjaan
Menurut Anggota Komisi Pertanian DPR Luluk Nur Hamidah, sudah saatnya pemerintah memandang kerja petani sebagai aktivitas penuh risiko.Hari Tani 2023, Hak Kepemilikan Lahan Jadi Sorotan
Kurangnya petani memiliki hak atas tanah membuat mereka hanya banyak menjadi petani gurem saja.Komnas HAM Paparkan Temuan Awal PascaBentrokan di Rempang
Dampak asap gas air mata membuat Kepala SMP Negeri 22 Galang, seorang guru dan 10 siswa dilarikan ke fasilitas kesehatan.FOMO Sapiens: Perkara Data Parpol dan Ranperpres PKUB
Presiden Jokowi miliki data lengkap partai politik dan perkara Ranperpres PKUB yang dinilai masih diskriminatif.Menjelang Pilpres 2024, Anies-Imin Bentuk Baja Amin
Baja Amin menggantikan peran Tim 8.BNPB Tak Ingin Karhutla pada 2015 dan 2019 Terulang Kembali di Kalbar
Sempat diguyur hujan beberapa hari terakhir.FIFA Ingin Pusat Pelatihan Nasional di IKN Jadi yang Terbesar di Asia Tenggara
"Memberikan pendanaan FIFA Forward yang terbesar di Asia Tenggara, sebesar tadi juga disampaikan 85,6 miliar rupiah kepada PSSI"Bangun Pusat Pelatihan di IKN, Jokowi Yakin Prestasi Timnas Moncer
"Tidak hanya juara di Asia Tenggara tetapi akan segera mendunia,”
Recent KBR Prime Podcast
Kabar Baru Jam 7
Bebas Visa, Turis Tiongkok Disambut di Thailand
Ratusan Hektare Lahan Jagung Gagal Panen
Kabar Baru Jam 8
Derita dan Luka Korban Kawin Tangkap (Bag.2)
Most Popular / Trending