KBR, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengaku menerima laporan adanya 'desa hantu' yang dibuat untuk mendapatkan aliran dana desa.
Saat membacakan evaluasi kinerja APBN Tahun Anggaran 2019 di ruang rapat Komisi XI DPR, Sri Mulyani bakal menemui Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk menginventarisasi masalah dan mengatasi fenomena baru itu.
"Karena kemarin kami ada mendengar dari salah satu pihak yang menyampaikan ada dan desa untuk desa yang ternyata baru saja dibuat. Jadi kita akan melihat karena berdasarkan mekanisme, seperti yang dikatakan tadi, sebetulnya ada mekanisme pembentukan desa dan identifikasi siapa pengurusnya dan lain-lain," katanya ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (4/11/2019).
Kita akan melihat seluruh prosedurnya supaya jangan sampai ada statement-statement (pernyataan, red) seperti itu yang kemudian menimbulkan persoalan jumlah desanya, berapa lokasinya, di mana dan bagaimana transfernya, imbuh Sri Mulyani.
Ia juga mengaku menerima laporan adanya desa tak berpenghuni itu setelah pembentukan kabinet.
Sri Mulyani mengatakan bakal menelusuri masalah itu dengan melakukan evaluasi penyaluran dana.
"Kami mendengarnya setelah adanya pembentukan kabinet dan kita akan investigasi," katanya.
Di 2019, Kementerian Keuangan mengalokasikan anggaran dana desa sebesar Rp70 triliun untuk 74.597 desa, atau setiap desa mendapatkan anggaran sekitar Rp900 juta.
Editor: Kurniati Syahdan
Sri Mulyani: Ada 'Desa Hantu' Terima Dana Desa
"Kemarin kami ada mendengar dari salah satu pihak yang menyampaikan ada dan desa untuk desa yang ternyata baru saja dibuat"
Menteri Keuangan, Sri Mulyani. (Foto: Antara)
Berita Terkait
BERITA LAINNYA - NASIONAL
Mau Hidup Berdampingan dengan COVID-19 Jokowi Beri Dua Syarat
Mau Hidup Berdampingan dengan COVID-19? Jokowi Beri Dua SyaratKesulitan Akses PeduliLindungi karena Tak Punya HP Pemerintah Akan Fasilitasi
Kesulitan Akses PeduliLindungi karena Tak Punya HP? Pemerintah Akan FasilitasiPegawai KPK Dipecat Istana Masih Bungkam
Pegawai KPK dipecat, Istana masih bungkam dan enggan menanggapi.ELSAM Desak Pemerintah Mitigasi Risiko Kebocoran Data Masyarakat
"Mungkin pada titik tertentu, perusahaan yang mengurus (keamanan data) bingung harus patuh kemana. Jangankan perusahaan, bahkan Kementerian (bingung) seperti itu,"Busyro Soal Tawaran Kerja Pegawai ke BUMN KPK Lembaga Munafik
"Itu betul-betul benar ditawari ke BUMN akan disalurkan ke BUMN, maka itu bukan saja penghinaan, penistaan, tapi itu sekaligus refleksi dari sikap kemunafikan kelembagaan."Jokowi Ingin Santri di Pondok Pesantren Terproteksi dari Covid-19
"Kita ingin melindungi mereka semuanya, terproteksi agar tidak terkena covid-19 dengan vaksinasi,"Aplikasi PeduliLindungi Syarat Wajib Perjalanan Internasional
Setiap pelaku perjalanan internasional wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi, sebagai syarat masuk ke Indonesia.Jokowi Vaksinasi Pintu ke Pintu Hambat Penularan Covid-19
"Vaksinasi door to door ini kita lakukan untuk lebih memberikan pelayanan pada masyarakat secara langsung, karena dari pintu ke pintu,"Kapolri Perintahkan Polisi Humanis dan Tak Reaktif Saat Kawal Kunjungan Presiden Jokowi
Pedoman itu diterbitkan melalui Surat Telegram (TR) Kapolri yang ditujukan kepada para Kasatwil Jajaran Polda se-Indonesia.Wapres Penyalahgunaan Narkoba Meningkat Selama Pandemi
"Salah satu faktor penyebabnya adalah stres yang dialami seseorang karena adanya perubahan situasi sosial dan ekonomi sebagai dampak pandemi Covid-19."Pegawai KPK Ditawari Kerja di BUMN Kami Ketawa Marah dan Terhina
Pegawai KPK: Ditawari Kerja di BUMN, Kami Ketawa, Marah dan Terhina56 Pegawai KPK Dipecat Apa yang Bisa Dilakukan Presiden
56 Pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) dipecat mulai 3 September 2021. INDEF Potensi Penerimaan PPN Sembako itu Kecil
INDEF: Potensi Penerimaan PPN Sembako itu Kecil!Daripada Kenakan PPN Sembako YLKI Sarankan Pemerintah Naikkan Cukai Rokok
"Pemerintah itu bisa mendapatkan cukai yang lebih tinggi, pendapatan yang lebih tinggi kalau tujuannya pendapatan negara adalah misalnya menaikkan cukai rokok yang secara signifikan," DLH Jateng 63 Pencemar Bengawan Solo Diberi Sanksi
Jenis sanksinya mulai dari peringatan perbaikan Instalasi Pengolahan Limbah (IPAL), hingga penutupan sementara.Wapres Pandemi COVID-19 Buka Peluang Wisata Halal
Saat ini, menurut Maruf, tren pariwisata memberi perhatian khusus pada faktor "4-K" atau kebersihan, kesehatan, keamanan dan kelestarian.Polisi Total 39 Jenazah Korban Kebakaran Lapas Berhasil Diidentifikasi
"Dalam rangka mengidentifikasi korban kebakaran di Lapas Kelas I Tangerang, pada hari ini (15/9) Tim DVI berhasil mengidentifikasi 14 korban,"Wapres Sektor Pariwisata Paling Terpuruk Akibat Pandemi
Pariwisata menjadi sektor yang paling terdampak pandemi COVID-19.KPK Resmi Berhentikan Novel Cs Akhir Bulan Ini
"Memberhentikan dengan hormat kepada 50 orang pegawai KPK yang dinyatakan tidak memenuhi syarat per tanggal 30 September 2021,"Ratusan Grup Sebar Konten Radikal Terorisme Terbanyak Ada di
Penangkalan difokuskan pada 4 platform media sosial yakni Telegram, WhatsApp, Facebook dan Tantan.
Most Popular / Trending
Recent KBR Prime Podcast
Kabar Baru Jam 7
Siapkan Pembelajaran Tatap Muka Digelar?
Kabar Baru Jam 8
Wisata Sehat di Tengah Pandemi
Desa Wisata Tak Kehilangan Pesona
