KBR, Jakarta - Gubernur nonaktif Jambi, Zumi Zola dituntut Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan hukuman 8 tahun penjara dan denda Rp1 miliar terkait kasus suap dan gratifikasi. Jaksa Penuntut Umum KPK juga menuntut hak politik Zumi dicabut selama 5 tahun setelah menyelesaikan hukuman.
"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Zumi Zola Zulkifli berupa pidana penjara selama 8 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan. Dan pidana sebesar 1 milyar rupiah subsider 6 bulan kurungan," kata Jaksa Iskandar Marwanto di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (8/11/2018).
"Menjatuhkan pidana tambahan terdakwa Zumi Zola Zulkifli berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama lima tahun,” lanjut Jaksa Iskandar.
Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu terbukti menerima suap dan gratifikasi terkait proyek-proyek di Jambi. Menurut Jaksa, Zumi kedapatan menerima uang gratifikasi sebesar Rp40,44 miliar dari rekan kontraktornya. Pemberian itu agar proyek-proyek pembangunan Pemprov Jambi tahun 2016 mengalir ke si pemberi gratifikasi.
Selain itu, Zumi Zola juga terbukti memberikan suap sebesar Rp16, 49 miliar ke pimpinan serta anggota DPRD Jambi periode 2014-2019. Duit itu diberikan untuk memuluskan proses ketok palu pengesahan Rancangan APBD Tahun 2017.
Dalam persidangan, terdakwa Zumi menghargai tuntutan Jaksa KPK. Namun dia bakal mengajukan pembelaan atau pledoi pada persidangan selanjutnya. Kuasa hukum Zumi, Farizi, meminta waktu kepada hakim agar pembelaan kliennya bisa dilangsungkan 10 hari ke depan.
Hakim ketua memberi waktu pada 22 November 2018, sidang pembelaan Zumi Zola akan digelar kembali di Pengadilan Tipikor Jakarta.
Baca juga:
- Korupsi Zumi Zola, KPK Telisik Keterlibatan Puluhan Anggota DPRD Jambi
- Dakwaan Jaksa KPK ke Gubernur Nonaktif Jambi Zumi Zola
Editor: Nurika Manan
Besarnya potensi konser taraf internasional datangkan cuan untuk bangsa.
Agenda reformasi TNI seharusnya semakin mendorong TNI untuk konsisten dan fokus pada penguatan pertahanan negara, terutama dalam menghadapi ancaman dari luar.
Lidya berharap, perubahan Undang-Undang Sistem Perbukuan bisa menjamin tersedianya buku bermutu, murah dan merata.
Komisioner KPU, Idham Holik menyebut tidak benar informasi yang mengatakan bahwa Bawaslu belum mendapat akses ke Silon.
Aksi viral cover lagu di hutan bambu
"Bagaimana aturan seputar percaloan di tanah air? Sementara itu, korban NCII alias penyebaran konten intim non-konsensual, malah terancam dipolisikan dan sempat dilaporkan ke polisi."
Jika bonus demografi ini tidak dimaksimalkan, dapat berisiko menjadi bencana dengan peningkatan jumlah pengangguran.
Anggaran subsidi pupuk berkurang Rp10 triliun dalam empat tahun terakhir.
Sri Mulyani Indrawati mengatakan akan meningkatkan ekosistem industri mobil listrik dengan memaksimalkan sumber daya mineral tanah air.
"Jadi eselon II yang berminat jadi bupati walikota daftar, nanti dites,"
MK beralasan perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK untuk menjaga independensi. Saut membantah, karena sejak keluarnya UU Nomor 19/2019, KPU sudah tidak independen. 
"Saya mengatakan bahwa putusan MK memperlihatkan bahwa MK itu sudah bertindak diskriminatif," 
Menteri BUMN Erick Thohir meminta publik untuk bersabar terkait rencana merger sejumlah BUMN karya tersebut.
"Untuk mengejar target 14 persen tahun 2024, kita harus menurunkan stunting sebesar 7,6 persen dalam kurang dari 2 tahun ya"
Mempercepat masa penanaman terutama untuk komoditas padi dengan menggunakan bibit yang lebih tahan kekeringan.
Penyelenggaraan haji tahun ini diharapkan lebih baik dari segi kualitas pelayanan. Pada tahun lalu, Kementerian Agama mengevaluasi sejumlah catatan.
Menteri BUMN Erick Thohir beralasan, kebijakan itu sebagai upaya pemerintah untuk menjaga keseimbangan candi sebagai tempat ibadah dan destinasi wisata.
Salah satu yang dibahas dalam pertemuan tersebut soal kontestasi Pemilu 2024.
