KBR, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Gelar dan Tanda Kehormatan RI Jimly Asshiddiqie mengatakan nama Abdurahman Wahid atau Gus Dur tidak masuk dalam daftar calon penerima gelar pahlawan nasional tahun ini.
Sejak 2010, presiden keempat itu saban tahun masuk usulan calon pahlawan nasional. Namun apa sebab tahun ini tim Kementerian Sosial tak lagi memasukkan nama Gus Dur, Jimly tak tahu.
"Yang paling banyak pertanyaan selama ini Gus Dur dan Soeharto. Kedua nama itu sudah berkali-kali diajukan. Tapi tahun ini tidak diajukan oleh Tim Peneliti Pengkaji Gelar Pusat(TP2GP). (Alasannya?) Tanya sama timnya," kata Jimly di Kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (1/11/2018).
Jimly menjelaskan ada enam nama yang diusulkan kepada presiden untuk menerima gelar pahlawan nasional tahun ini. Nama-nama itu baru akan diumumkan 9 November nanti. Menurut dia, tahun ini keenam nama berasal dari kalangan sipil.
Sebelumnya sejak 2010 atau setahun setelah Gus Dur meninggal, namanya setia masuk dalam calon penerima gelar pahlawan nasional. Namun, dia tak kunjung dianugerahi gelar tersebut.
Semasa hidup, Gus Dur dikenal berkomitmen menyebarkan nilai-nilai toleransi, keberagaman, dan demokrasi. Ketika menjabat sebagai presiden, Gus Dur mencabut larangan bagi orang Tionghoa menggunakan nama asli dan beribadah di klenteng. Gus Dur pun lantas menetapkan Imlek sebagai hari libur nasional.
Baca juga:
Editor: Nurika Manan
"Mekanisme lama yang harus di-bidding dengan proses yang cukup panjang. Ini merepotkan kementerian sendiri."
"Antara lain adanya kekhilafan hakim dalam putusan tingkat kasasi tersebut dan terdapat kontradiksi antara pertimbangan dengan putusan,"
"Kami juga akan melacak, mendalami track record dari pemohon,"
Rencananya, Anita akan diperiksa sebagai tersangka kasus surat jalan palsu Djoko Tjandra. 
"Tidak hanya di kepolisian saja, bisa oknum di Imigrasi, oknum di Kejaksaan Agung yang ternyata juga bertemu dengan Djoko Tjandra."
"kami akan melihat, mana sisi yang sudah cukup, karena sudah ada tindakan yang sifatnya pencopotan jabatan, tetapi kami melihat apakah dugaan dipebolehkan ketemu pidana buron itu sudah cukup"
"Perbuatan para terdakwa berpotensi mencederai hasil Pemilu sebagai proses demokrasi yang berlandaskan pada kedaulatan rakyat."
Kabareskrim Listyo Sigit Prabowo terlibat langsung dalam penangkapan dan penanganan kasus surat jalan Djoko Tjandra.
Podcast “Dear Dearest” berpusat pada surat yang ditulis dan dibacakan penulis, musisi, aktor serta tokoh lainnya.
"KPK saat ini masih sedang tahap finalisasi penyusunan pedoman tuntutan Tipikor untuk seluruh pasal-pasal Tipikor"
"MRT, Transjakarta, LRT kami sudah siapkan. Kami akan kerahkan seluruh armada yang ada untuk back up kebijakan Ganjil Genap"
"Sekarang ini pemeriksaan di Mabes itu masih terbatas dia sebagai saksi, terhadap kasusnya Pak Prasetyo." 
"Berkas perkaranya tidak dapat dilanjutkan ke Mahkamah Agung. Demikian ditetapkan di Jakarta oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan" 
"Walaupun ada pinjaman bank, tapi relaksasi itu juga tidak sempurna sesuai dengan yang didapat oleh pengusaha. Karena kalau dia tidak menghasilkan uang, dia tidak bisa membayar kewajiban membayar."
"Jadi selain untuk kampanye diet plastik ada juga nilai plusnya membantu perekonomian pengrajin,"
"Jangan sampai ada kerumunan yang bisa menimbulkan potensi penularan. Dan kepada semua yang bertugas harus menggunakan masker dan jaga jarak,"
"Mudik bukan kebutuhan yang mendesak. Dibandingkan dengan keselamatan jiwa, keselamatan keluarga,"
"Harapan besar saya yang luar biasa bahwa dengan perubahan ini dan penyempurnaan-penyempurnaan, apa pun di masa depan bahwa NU, Muhammadiyah, dan PGRI bisa kembali membimbing kami kembali."
