Jokowi: Gunakan Medsos dengan Standar Moral Tinggi

Muncul media tanpa redaksi. Bisa membuat warga jadi wartawan. Ada berita, langsung dimunculkan. Ada informasi langsung dimunculkan. Rapat redaksi yang dulu tertata rapi, digantikan peran medsos.

BERITA | NASIONAL

Kamis, 01 Nov 2018 16:29 WIB

Jokowi: Gunakan Medsos dengan Standar Moral Tinggi

Presiden Jokowi. (Foto: Antara)

KBR, Tangerang - Presiden Joko Widodo mengatakan penggunaan media sosial harus dibarengi dengan standar moral yang tinggi. Ia mengakui, tidak mudah menertibkan penggunaan media sosial di negara itu, termasuk penertiban dari sisi regulasi.

"Muncul media tanpa redaksi. Bisa membuat warga jadi wartawan. Ada berita, langsung dimunculkan. Ada informasi langsung dimunculkan. Rapat redaksi yang dulu tertata rapi, digantikan peran medsos," kata Jokowi di ICE BSD, Kamis (1/11/2018).

Jokowi mengatakan, saat ini sumber informasi tidak dimonopoli oleh media massa, banyak jurnalisme warga bermunculan.

"Pemerintah belum mampu mengontrol itu (medsos,red)," katanya.

Presiden menyesalkan perkembangan teknologi saat ini banyak dimanfaatkan untuk menyebarkan konten-konten negatif. Konten yang dimaksud Jokowi, seperti ujaran kebencian, kabar bohong (hoaks) dan fitnah. Fenomena ini kata Jokowi terjadi hampir di seluruh negara.

"Jangan sampai karena ada teknologi baru, keterbukaan diperbolehkan, tapi karena moralitas tidak baik, itu digunakan untuk ujaran kebencian, fitnah dan hoaks," pungkas Jokowi.

Baca: Jokowi Ingatkan Siswa Tak Terhasut Hoaks Medsos

Sebelumnya, Masyarakat Anti-Fitnah Indonesia (Mafindo) menemukan 230 hoaks menyebar di media sosial selama Juli hingga September 2018. Akibatnya, mulai dari penurunan kredibilitas penyelenggara pemilu hingga konflik sosial yang efeknya perpecahan golongan.

Presidium Mafindo, Anita Wahid, menyebut dalam kurun itu mayoritas yang diproduksi melalui media sosial, berupa hoaks politik.

Data Mafindo merinci, pada Juli terdapat 65 hoaks beredar di media sosial, sebanyak 46 persen berupa hoaks politik. Kemudian Agustus berjumlah 79 hoaks dengan 63 persennya berupa hoaks politik. Lantas pada September sebanyak 86 hoaks, dan 59 persennya berupa hoaks politik.

"Bagaimana sekarang politik itu didominasi oleh hoaks. Bagaimana orang memandang kontestasi Pilpres 2019, apapun kontestasi lainnya, baik nanti Pileg, Pilgub, Pilbup, dan seterusnya itu akan didominasi oleh hoaks," kata Anita.

Sebelumnya tambah Anita, hoaks kerap mengikuti kasus yang berbau agama, kontestasi politik, kebencanaan, dan isu kesehatan. Namun kini, dominasi politik mereproduksi hoaks terkesan lebih masif. 

"Sekarang politik berisi hoaks. Sangat berkaitan dengan yang pertama, isu SARA. Kedua, prestasi kandidat."

Temuan lagi, menurut Mafindo saluran penyebaran hoaks didominasi penyertaan narasi dan foto yang dibagikan melalui grup WhatsApp dan Facebook.

Editor: Kurniati

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Kabar Baru Jam 11

Kabar Baru Jam 10

Kabar Baru Jam 8

Kabar Baru Jam 7

Survei Sebut Mayoritas Masyarakat Ingin Pandemi Jadi Endemi