Jatah Saham Freeport, Lapor ke MKD Menteri ESDM Siap Terima Risiko

"Sudirman Said menyatakan pelaporan ke MKD a didukung masyarakat."

KBR, Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said menyatakan tidak usah mempermasalahkan proses pelaporan yang dilakukan dirinya ke Mahkamah Kehormatan DPR. Ini disampaikan Sudirman Said saat ditanya mengenai pernyataan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan yang menyebut pelaporan Sudirman Said ke MKD tidak mendapat restu dari presiden.

Sudirman Said menyatakan pelaporan ke MKD tersebut juga didukung oleh masyarakat. Dia pun mengakui pelaporan itu merupakan inisiatif dirinya sendiri tanpa dorongan dari Wakil Presiden Jusuf Kalla atau siapapun.

"Begini komentar saya mengenai semua ini mari kita tunggu MKD untuk bekerja dan kita hormati proses di sana. Itu juga yang dikatakan presiden di berbagai kesempatan kan. Jadi tidak perlu lagi mempermasalahkan proses tapi kemudian kita tunggu," ujar Sudirman Said di Istana Kepresidenan, Jakarta.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said menambahkan dirinya siap menerima resiko apapun jika ternyata laporannya tersebut tidak benar. Saat ditanya kenapa dirinya tidak melaporkan hal tersebut ke penegak hukum, Sudirman menyebut kasus ini hanya persoalan etika.

"Tugas saya ya bukan ngelaporin-ngelaporin. Tugas saya bekerja saya hanya bekerja. Membereskan sektor ini. Begitu ada krikil ada masalah. Saya coba atasi begitu. Dan pada waktu proses ini kan memang urusannya etika jadi saya sampaikan kepada MKD," tambahnya.

Sebelumnya Menkopolhukam Luhut membantah terlibat dalam proses negosiasi perpanjangan kontrak Freeport.  Menteri   Luhut   menganggap aneh pelaporan kasus pencatutan nama presiden dan wakil presiden soal Freeport kepada Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD DPR.  Dalam transkip rekaman yang diserahkan Menteri ESDM Sudirman Said kepada MKD, nama Luhut ikut disebut-sebut.

• fee freeport
• jatah saham freeport
• Menteri ESDM Sudirman Said
• Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut Pandjaitan
• Mahkamah Kehormatan Dewan