KBR, Jakarta- Presiden Joko Widodo menyebut manfaat tol laut kini bukan lagi
dirasakan masyarakat di kawasan tengah dan timur Indonesia, melainkan
hanya dikuasai sejumlah kecil perusahaan swasta. Hal itu Jokowi katakan
saat membuka rapat terbatas dengan menteri di bidang kematiriman,
sepulangnya dari kunjungan kerja di Papua dan Maluku.
Dalam kunjungan
itu, Jokowi mendapat aduan masyarakat soal harga yang kembali naik
beberapa waktu terakhir. Jokowi pun menduga kenaikan harga tersebut
disebabkan perdagangan berbagai komoditas telah dikuasai perusahaan
swasta yang menjalankan praktik monopoli.
"Ini tolong dikejar
dan diselesaikan. Sehingga tol ada, tapi harganya tetap, ya untuk apa
kita membuat tol laut? Tol laut dibangun untuk menurunkan cost, biaya
logistik kita, biaya transportasi kita, sehingga harga menjadi jatuh
turun. Tapi kalau nanti hanya dikuasai satu perusahaan, munculnya beda
lagi. Kita memberikan fasilitas pada dia. Ini yang tidak kita
kehendaki," kata Jokowi di kantornya, Rabu (30/10/2019).
Jokowi
lantas memerintahkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan
Investasi Luhut Panjaitan menelusuri kabar monopoli swasta tersebut.
Jika terbukti benar, Jokowi ingin Luhut mencari solusi paling efektif
untuk memotong dominasi swasta.
Jokowi berkata, pemerintah harus bisa
menciptakan persaingan yang sehat di daerah, agar tak ada lagi monopoli
swasta. Misalnya, menugaskan perusahaan BUMN menjadi kompetitor agar
harga bisa menurun.
Menurut Jokowi, masyarakat sempat
mengapresiasi tol laut yang pada awal pengoperasiannya bisa menurunkan
laju inflasi, karena harga pangan bisa ditekan 20 hingga 30 persen.
Masyarakat juga meminta rute, frekuensi, armada kapal tol laut ditambah
agar harga-harga komoditas semakin menurun. Namun menurut Jokowi,
program tol laut akan mubazir jika tol laut hanya monopoli swasta,
karena harga komoditas tetap mahal.
Baca juga:
- BPK Beberkan Proyek-proyek Negara yang Sisakan Masalah dan Kerugian
- Ini Fokus Proyek yang Dituntaskan Pemerintah pada 2019
Editor: Rony Sitanggang
"Kenapa tersangka? Karena sudah ada barang bukti yang cukup untuk jadi tersangka yaitu ada laporan polisi, ada keterangan saksi, ada bukti seperti video tersebut."
Ari Ashkara bukan satu-satunya Dirut Garuda yang diduga melanggar hukum.
“Kami masih banyak menemukan produk tiruan kami (Harley-Davidson) seperti baju, sarung tangan, suvenir yang bebas diperjualbelikan di Indonesia.”
"Feeling saya, empat atau lima tahun lagi kita sudah tiga mengimpor bahan-bahan petrokimia. Justru bisa kita ekspor."
"Sudah empat tahun ini belum ketemu jawabannya. Tapi sekarang Menkes sudah menyampaikan di ratas kemaren, tahun depan jurusnya sudah ketemu," 
"Provinsi ini masih didominasi oleh penggunaan batu bara, namun 'combined cycles' dapat dijadikan alternatif energi yang murah untuk menggantikan batu bara."
"Saya dan nanti dengan Menkominfo akan duduk bersama untuk melihat, ya untuk revisi UU ITE tentunya pasti," kata Menkumham Yasonna Agustus 2019 lalu.
"Tidak ada rehabilitasi kemudian juga reparasi. Itu tidak dikaitkan dengan amnesti."
"Merk kendaraan mewah tersebut di antaranya Lamborghini, Bentley, Audi, Mercedes-Bens, Range Rover, Jeep Rubicon."
"Apakah terjadi di Garuda atau BUMN lain, saya tidak menyampaikan hari ini ya berapa BUMN dan pelanggarannya seperti apa."
"Iya kalau gampang pintar, kan nggak juga. Hasil tahun ini juga jeblok semua."
"Kami sudah melakukan pengenalan tipologi soal-soal yang berdaya nalar tingkat tinggi pada Ujian Nasional. Tapi ternyata tidak bisa dilakukan secara sesaat, harus dengan perubahan budaya."
"Mahkamah Agung harus berbenah, melihat kembali apa problem internal dari Mahkamah Agung, sehingga disorot publik karena sering melakukan tindakan yang tidak pro dalam pemberantasan korupsi."
"Agustus 2019 jumlah pengangguran mencapai 7,05 juta orang, mengalami kenaikan 50 ribu orang jika dibandingkan dengan Agustus 2018."
"Kalau terjadi sesuai bisa langsung tekan panic button, kemudian polisi terdekat akan datang dan memberikan pelayan kepada korban tersebut,"
"Ini cuma soal Radikal, cuma data aja diinformasikan."
"Kita tentu memberikan perlindungan hukum kepada dia (Yuli Riswati), sehingga semua prosesnya berjalan baik. Dalam konteks hukum, tentu kita melihatnya sesuai dengan kaidah yang ada di sana."
"Menurut majelis hakim kasasi, kepada terdakwa (Idrus Marham) lebih tepat diterapkan dakwaan melanggar Pasal 11 UU Tipikor yaitu menggunakan pengaruh kekuasaannya sebagai Plt Ketua Umum Golkar."
Saksi mengatakan aparat memaksa masuk dan memanjat dinding samping dapur. Saat itu pagar asrama dikunci dan aparat tidak meminta izin atau memperkenalkan diri dan tujuan datang ke asrama.