KBR, Jakarta- Presiden Joko Widodo menyebut manfaat tol laut kini bukan lagi
dirasakan masyarakat di kawasan tengah dan timur Indonesia, melainkan
hanya dikuasai sejumlah kecil perusahaan swasta. Hal itu Jokowi katakan
saat membuka rapat terbatas dengan menteri di bidang kematiriman,
sepulangnya dari kunjungan kerja di Papua dan Maluku.
Dalam kunjungan
itu, Jokowi mendapat aduan masyarakat soal harga yang kembali naik
beberapa waktu terakhir. Jokowi pun menduga kenaikan harga tersebut
disebabkan perdagangan berbagai komoditas telah dikuasai perusahaan
swasta yang menjalankan praktik monopoli.
"Ini tolong dikejar
dan diselesaikan. Sehingga tol ada, tapi harganya tetap, ya untuk apa
kita membuat tol laut? Tol laut dibangun untuk menurunkan cost, biaya
logistik kita, biaya transportasi kita, sehingga harga menjadi jatuh
turun. Tapi kalau nanti hanya dikuasai satu perusahaan, munculnya beda
lagi. Kita memberikan fasilitas pada dia. Ini yang tidak kita
kehendaki," kata Jokowi di kantornya, Rabu (30/10/2019).
Jokowi
lantas memerintahkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan
Investasi Luhut Panjaitan menelusuri kabar monopoli swasta tersebut.
Jika terbukti benar, Jokowi ingin Luhut mencari solusi paling efektif
untuk memotong dominasi swasta.
Jokowi berkata, pemerintah harus bisa
menciptakan persaingan yang sehat di daerah, agar tak ada lagi monopoli
swasta. Misalnya, menugaskan perusahaan BUMN menjadi kompetitor agar
harga bisa menurun.
Menurut Jokowi, masyarakat sempat
mengapresiasi tol laut yang pada awal pengoperasiannya bisa menurunkan
laju inflasi, karena harga pangan bisa ditekan 20 hingga 30 persen.
Masyarakat juga meminta rute, frekuensi, armada kapal tol laut ditambah
agar harga-harga komoditas semakin menurun. Namun menurut Jokowi,
program tol laut akan mubazir jika tol laut hanya monopoli swasta,
karena harga komoditas tetap mahal.
Baca juga:
- BPK Beberkan Proyek-proyek Negara yang Sisakan Masalah dan Kerugian
- Ini Fokus Proyek yang Dituntaskan Pemerintah pada 2019
Editor: Rony Sitanggang
"Terutama gerakan buruh, karena kita kan sering mogok kerja, aksi unjuk rasa. Itu kan metode-metode perjuangan kita."
Ada 3 jalur yang bisa ditempuh untuk 'melawan' RKUHP yang sudah disahkan. Namun, peluangnya bikin pesimistis. 
Presiden juga menyampaikan arahan terkait peningkatan investasi yang dinilai berkaitan erat dengan pembukaan lapangan kerja yang saat ini sangat dibutuhkan di Tanah Air.
Cara efektif UMKM membangun brand
Berdasarkan analisis Komnas HAM, beberapa prinsip kurang berpihak pada penegakan HAM.
Program '100 Pak Wisnu' dipromosikan melalui laman resmi promosi pariwisata Indonesia www.indonesia.travel.
"Semua ini akan nanti ada waktu tiga tahun agar undang-undang ini efektif berlaku. Dalam masa tiga tahun ini akan kita adakan sosialisasi."
Google menggelontorkan dana sejumlah 30 juta dollar atau setara Rp467 miliar untuk GNI Innovation Challenge 2022.
Maskapai swasta yang lain bisa, mengapa Garuda tidak?
Fungsinya sama dengan alat pembayaran lain, yakni bisa digunakan untuk membeli barang konsumtif dari sepatu, mobil, bahkan juga rumah.
Pada tahap pertama dibangun 200 unit di Desa Sirnagalih dengan target penyelesaian pada Januari 2023.
Kalaupun masalah impor itu sifatnya antisipatif saja
Kapolri Listyo Sigit Prabowo mengatakan Polri mendukung bergulirnya iklim kompetisi dan kegiatan olahraga khususnya sepak bola di Indonesia.
Draft Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana RKUHP 30 November 2022, tercantum masalah larangan unjuk rasa tanpa pemberitahuan yang ada di pasal 256.
Gak sekedar ngonten, media sosial bisa edukasi pemilih muda
Mendesak pemerintah menunda pengesahan RKUHP.
"Jadi yang sekarang yang penting berjalan dulu kemudian kita akan evaluasi lebih lanjut," 
"Saya ke sini untuk memastikan bahwa pertama yang relokasi hari ini dimulai pembangunannya. Hari ini relokasi dimulai pembangunannya," 
Pemerintah melakukan sejumlah upaya untuk meningkatkan penerapan program padat karya atau kegiatan yang dapat menyerap tenaga kerja.
