BERITA

Ini Penyebab Merosotnya Demokrasi di Indonesia

Ini Penyebab Merosotnya Demokrasi di Indonesia

KBR, Jakarta - Pakar Hukum Tata Negara dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Ismail Hasan menilai tindakan represi aparat keamanan dan gemuknya koalisi pemerintah menjadi penyebab merosotnya kualitas demokrasi di Indonesia.

"Aparat keamanan yang tidak persuasif bahkan represi akan sangat berpengaruh terhadap jaminan kebebasan berpendapat, yang mendapat skor terburuk dibanding indikator demokrasi lainnya," katanya saat dihubungi KBR, Selasa, (14/9/2021).

Apalagi, kata dia, visi restorative justice yang digaungkan Kapolri dengan implementasi penegakan hukum di lapangan sangat kontradiktif.

"Demi jaminan kebebasan sipil itu, aparat keamanan seharusnya menjamin kebebasan berpendapat warga negara, terlebih pada tindak pidana ringan maupun sumir seperti kritik via mural (lukisan di tembok/dinding)," katanya.

Baca: Mural, Simbol Negara dan Pembungkaman Kebebasan Berekspresi

Ismail menambahkan, sikap otoriter para elite pemerintah dengan mensomasi warga negara yang menggunakan haknya untuk berpendapat dan berekspresi juga membuat kualitas demokrasi Indonesia menurun.

Sebelumnya, sejumlah pejabat kompak menyomasi aktivis. Ada Kepala Kantor Staf Kepresidenan, Moeldoko yang mensomasi, dan melaporkan LSM pemantau korupsi Indonesia (ICW) ke polisi atas tuduhan pencemaran nama baik. 

Moeldoko menilai ICW tidak mampu membuktikan tudingan maupun mencabut pernyataan soal tuduhan pemburuan rente dalam peredaran Ivermectin dan ekspor beras.

Kemudian ada Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan, yang melayangkan somasi terkait dugaan tuduhan dan pencemaran nama baik kepada Koordinator LSM Kontras Fatia Maulidiyanti dan Aktivis HAM Haris Azhar.

Somasi itu berhubungan dengan konten YouTube Haris soal eksploitasi tambang di blok Wabu, Intan Jaya, Papua yang menyeret nama Luhut Binsar Pandjaitan.


Editor: Kurniati Syahdan

  • demokrasi
  • hari demokrasi sedunia
  • UIN Syarif Hidayatullah
  • Pakar Hukum Tata Negara
  • Demokrasi Indonesia
  • Represi
  • Kapolri

Komentar (0)

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!