KBR, Jakarta- Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan sikap resmi menolak rencana program dai bersertifikat dari Kementerian Agama (Kemenag). Wakil Ketua MUI Muhyiddin Junaidi mengatakan, program ini dikhawatirkan bisa disalahgunakan oleh kelompok tertentu untuk mengancam atau melarang dai yang berbeda sikap dengan kebijakan pemerintah.
Wakil Ketua MUI Muhyiddin Junaidi menambahkan, selama ini MUI bersama ormas-ormas Islam telah membekali kemampuan dai melalui lokakarya dan kegiatan sejenis. Ia menyarankan agar peningkatan kemampuan dai yang menjadi tujuan program sertifikasi ini, diserahkan kepada MUI dan ormas Islam.
Terkait anggapan program ini untuk mencegah paham radikalisme, Muhyiddin yakin para dai memiliki wawasan kebangsaan yang baik. Ia menentang tegas pernyataan Menteri Agama Fahcrul Razi yang mengaitkan masalah radikalisme dengan sikap dai, penceramah, atau ulama.
"Masalah radikalisme, jangan dikaitkan dengan sikap ulama, hafiz, atau ulama. Jangan berupaya mengaitkan isu radikalisme dengan para mubalig," tambahnya.
Muhyiddin mempersilakan jika pemerintah mau memberikan pembekalan materi terkait pencegahan paham radikalisme kepada para dai. Namun ia menolak jika pembekalan itu dibakukan menjadi sertifikasi.
Sebelumnya, Kemenag berencana membuat program dai bersertifikat. Program itu bertujuan meningkatkan kompetensi dan kualitas dai agar memiliki bekal dalam berdakwah.
Editor: Rony Sitanggang
Kepala ESDM Jawa Tengah, Sujarwanto menjelaskan, puluhan daerah berisiko longsor terletak di sepanjang sisi Barat hingga Selatan, atau yang merupakan area pegunungan dan pebukitan.
Keluarga dan lembaga sekolah harus cepat dan tanggap menghilangkan rasa bosan serta stres pada anak-anak.
Rumah juga belum tentu menjadi ruang aman bagi anak, sebab anak berpotensi menjadi korban kekerasan dari anggota keluarganya maupun kejahatan berbasis daring. 
"Alhamdulillah kita telah menerima dukungan Dose Sharing Vaksin Fast Track dari pemerintah Amerika Serikat, yaitu sebesar 2.632.500 dosis melalui jalur Covax Facility"
Sanksi ASN tukang bolos dan Konten Homofobik "Aku Bukan Homo"
Mau Hidup Berdampingan dengan COVID-19? Jokowi Beri Dua Syarat
Kesulitan Akses PeduliLindungi karena Tak Punya HP? Pemerintah Akan Fasilitasi
Pegawai KPK dipecat, Istana masih bungkam dan enggan menanggapi.
"Mungkin pada titik tertentu, perusahaan yang mengurus (keamanan data) bingung harus patuh kemana. Jangankan perusahaan, bahkan Kementerian (bingung) seperti itu,"
"Itu betul-betul benar ditawari ke BUMN akan disalurkan ke BUMN, maka itu bukan saja penghinaan, penistaan, tapi itu sekaligus refleksi dari sikap kemunafikan kelembagaan."
"Kita ingin melindungi mereka semuanya, terproteksi agar tidak terkena covid-19 dengan vaksinasi,"
Setiap pelaku perjalanan internasional wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi, sebagai syarat masuk ke Indonesia.
"Vaksinasi door to door ini kita lakukan untuk lebih memberikan pelayanan pada masyarakat secara langsung, karena dari pintu ke pintu,"
Pedoman itu diterbitkan melalui Surat Telegram (TR) Kapolri yang ditujukan kepada para Kasatwil Jajaran Polda se-Indonesia.
"Salah satu faktor penyebabnya adalah stres yang dialami seseorang karena adanya perubahan situasi sosial dan ekonomi sebagai dampak pandemi Covid-19."
Pegawai KPK: Ditawari Kerja di BUMN, Kami Ketawa, Marah dan Terhina
56 Pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) dipecat mulai 3 September 2021. 
INDEF: Potensi Penerimaan PPN Sembako itu Kecil!
"Pemerintah itu bisa mendapatkan cukai yang lebih tinggi, pendapatan yang lebih tinggi kalau tujuannya pendapatan negara adalah misalnya menaikkan cukai rokok yang secara signifikan," 
Jenis sanksinya mulai dari peringatan perbaikan Instalasi Pengolahan Limbah (IPAL), hingga penutupan sementara.
