KBR, Jakarta- Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan sikap resmi menolak rencana program dai bersertifikat dari Kementerian Agama (Kemenag). Wakil Ketua MUI Muhyiddin Junaidi mengatakan, program ini dikhawatirkan bisa disalahgunakan oleh kelompok tertentu untuk mengancam atau melarang dai yang berbeda sikap dengan kebijakan pemerintah.
Wakil Ketua MUI Muhyiddin Junaidi menambahkan, selama ini MUI bersama ormas-ormas Islam telah membekali kemampuan dai melalui lokakarya dan kegiatan sejenis. Ia menyarankan agar peningkatan kemampuan dai yang menjadi tujuan program sertifikasi ini, diserahkan kepada MUI dan ormas Islam.
Terkait anggapan program ini untuk mencegah paham radikalisme, Muhyiddin yakin para dai memiliki wawasan kebangsaan yang baik. Ia menentang tegas pernyataan Menteri Agama Fahcrul Razi yang mengaitkan masalah radikalisme dengan sikap dai, penceramah, atau ulama.
"Masalah radikalisme, jangan dikaitkan dengan sikap ulama, hafiz, atau ulama. Jangan berupaya mengaitkan isu radikalisme dengan para mubalig," tambahnya.
Muhyiddin mempersilakan jika pemerintah mau memberikan pembekalan materi terkait pencegahan paham radikalisme kepada para dai. Namun ia menolak jika pembekalan itu dibakukan menjadi sertifikasi.
Sebelumnya, Kemenag berencana membuat program dai bersertifikat. Program itu bertujuan meningkatkan kompetensi dan kualitas dai agar memiliki bekal dalam berdakwah.
Editor: Rony Sitanggang
"Takbir boleh dilakukan di masjid atau musala selama tidak ada jemaah terindikasi positif Covid-19 dengan pembatasan jumlah orang dan menerapkan protokol kesehatan yang berdisiplin tinggi."
"Yang tadinya kan kita sempat waktu covidnya turun kita konversi menjadi untuk tempat tidur noncovid kan. Nah sekarang untuk yang noncovid itu kita sudah mesti menyiapkan,"
Wakil Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, Oman Fathurrahman menjelaskan, penentuan tanggal 1 Syawal didasarkan pada perhitungan hisab hakiki dengan kriteria wujudul hilal.
"Kegiatan tersebut merupakan kerjasama antara Bareskrim Polri dengan KPK," kata Ali Fikri.
“Karena kita sudah pernah mencapai angka kasus di atas 10 ribu, di akhir tahun 2020 kemudian awal tahun 2021. Pada kondisi itu kan libur panjang..."
"Kita berjumlah 75 orang dan sudah senior. Saya sudah 16 tahun di KPK, Pak Novel sudah 18 tahun, banyak juga yang pengabdian di atas 10 tahun. Ini orang-orang yang pemahamannya tidak diragukan."
"rencana memberhentikan 75 pegawai KPK hanya karena hasil tes wawasan kebangsaan itu, jelas merupakan pelemahan KPK" 
"Padahal makin merata spending konsumsi kita, terutama di lebaran. Maka efek ungkitnya akan makin gede," 
Diperiksa sebagai saksi untuk tersangka penyidik KPK asal kepolisian, Stepanus Robin Pattuju.
Padahal, belanja daerah diharapkan dapat mendorong pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19.
Perlu ada tahapan partisipasi masyarakat, dengan cara memberi kesempatan publik mengakses naskah RUU KUHP.
"Apakah itu penundaan transfer, atau pemotongan transfer ke daerahnya. Ini merupakan permasalahan kompleks, mulai dari paradigma, kebijakan, hingga proses teknis."
"Kegiatan lain selain nonmudik di dalam satu wilayah kabupaten kota atau aglomerasi, khususnya di sektor-sektor esensial akan tetap beroperasi tanpa penyekatan apapun."
“Namun dengan adanya karakteristik bawaan virus Covid-19, kita tidak bisa kemudian berserah diri dan tidak berbuat apa-apa."
"Pemeriksaan genom ini, kata dia, untuk mengetahui apakah ada potensi mutasi virus B.1.617 ataupun B117,"
Artinya bahwa pola-pola atau bentuk kekerasan baik itu secara digital ataupun secara nyata, berikut juga dengan pembiaran-pembiaran atas sejumlah peristiwa yang terjadi
Ada potensi pelanggaran aturan serta penegakan hukum apabila ruang digital diisi dengan informasi yang keliru.
KPK tentu akan melaksanakan putusan tersebut dengan menyesuaikan kembali beberapa mekanisme proses kegiatan dimaksud.
Pemolisian prediktif menjadi salah satu janji Sigit saat menjalani uji kelayakan dan kepatutan calon kapolri di DPR, akhir Januari lalu.
Masyarakat diharapkan memahami keputusan pemerintah menurunkan nominal BPUM tersebut.
