Koalisi: Jokowi Berhak Coret Capim KPK Bermasalah

"Presiden punya hak penuh untuk mengevaluasi kinerja Pansel, dan menolak calon-calon tertentu jika ditemukan potensi masalah di masa yang akan datang."

BERITA | NASIONAL

Selasa, 03 Sep 2019 16:00 WIB

Author

Adi Ahdiat

Koalisi: Jokowi Berhak Coret Capim KPK Bermasalah

Koalisi masyarakat sipil membentangkan spanduk 'Jokowi Harus Berani' di area Bundaran HI, Jakarta, Minggu (1/9/2019). Mereka meminta Presiden berani mencoret Capim KPK bermasalah. (Foto: ANTARA/Hafidz Mubarak A)

KBR, Jakarta - Koalisi Kawal Capim KPK mendorong Presiden Jokowi agar menolak calon pimpinan (Capim) KPK yang bermasalah.

"Pansel (Panitia Seleksi) Capim KPK telah memberikan 10 nama kepada Presiden Joko Widodo. Dari nama-nama yang disampaikan kepada Presiden, sayangnya masih terdapat beberapa nama yang diduga memiliki rekam jejak buruk dan tidak berintegritas," jelas Koalisi dalam rilisnya yang diterima KBR, Selasa (3/9/2019).

Koalisi Kawal Capim KPK terdiri dari berbagai organisasi seperti ICW, AJI Indonesia, BEM UI, LBH Jakarta, Kontras, Transparansi Internasional Indonesia, serta puluhan lembaga pemerhati hukum dan korupsi dari berbagai wilayah Nusantara.

Puluhan lembaga itu meyakini bahwa, dari 10 nama yang diumumkan Pansel, ada nama-nama Capim KPK yang diduga memiliki rekam jejak buruk seperti:

  • Tidak patuh melaporkan harta kekayaan;
  • Pernah melakukan pelanggaran kode etik;
  • Pernah memperlambat penanganan perkara, dan;
  • Pernah menerima gratifikasi.

Koalisi juga menilai, Pansel cenderung memberi kemudahan kepada Capim tertentu saat proses wawancara dan uji publik. 

"Hal tersebut dapat terlihat dari pertanyaan yang diberikan oleh Pansel Capim KPK kepada calon. Pansel tidak menanyakan secara detil alasan ketidakpatuhan Capim KPK dalam melaporkan harta kekayaan," jelas Koalisi.


Presiden Punya Hak Penuh

Koalisi Kawal Capim KPK menegaskan bahwa presiden punya peranan sentral dalam menentukan pimpinan KPK baru.

"Dasar hukum pembentukan Pansel adalah Keputusan Presiden. Untuk itu maka Presiden punya hak penuh untuk mengevaluasi kinerja Pansel, dan menolak calon-calon tertentu jika ditemukan potensi masalah di masa yang akan datang," jelas Koalisi. 

Supaya hak itu bisa digunakan presiden dengan baik, Koalisi Kawal Capim KPK mendesak agar:

  1. Presiden harus mengevaluasi kinerja Pansel Capim KPK yang tidak mampu menjaring calon dengan rekam jejak baik.
  2. Presiden harus mencoret nama-nama Capim KPK yang diduga punya persoalan integritas.
  3. Presiden perlu mempertimbangkan masukan dari para tokoh dan masyarakat terkait dengan integritas yang dimiliki oleh Capim KPK.

"Penting juga saat ini jika Presiden dapat bertemu langsung dengan KPK untuk mendapatkan informasi terkini terkait 10 nama (Capim KPK) tersebut," tegas Koalisi.

Editor: Agus Luqman

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 20

Kabar Baru Jam 19

Kabar Baru Jam 18

Kabar Baru Jam 17

Perlindungan Hukum untuk Para Pembela HAM Masih Lemah