KBR, Jakarta - Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita meminta para produsen tak buru-buru menaikkan harga produknya, meski nilai tukar rupiah terhadap dolar masih melemah.
Enggar mengatakan, pemerintah sedang berusaha keras menstabilkan nilai tukar rupiah. Ia menjanjikan kurs segera kembali normal.
Enggar juga meminta para pengusaha tak panik dan membuat perkiraan yang berlebihan soal kurs rupiah terhadap dolar.
"Sebenarnya siapa yang berani membuat perkiraan? Tidak ada satu pun orang di yang dunia bisa menduga itu. Karena situasinya, tidak ada yang bisa menghitung. Ya pakai domestik dong, kembangkan domestiknya. Dampak ke inflasi misalnya. Sebagai contoh, kemarin saja kita malah deflasi. Kita semua hands on, jadi mari kita sama-sama. Kita inflasi 3,5 persen, masih terkendalilah," kata Enggartiasto di Jakarta, Kamis (6/9/2018).
Enggartiasto mengklaim sangat memahami kesulitan para produsen yang harus mengimpor bahan baku dengan harga mahal akibat pelemahan nilai tukar rupiah. Oleh karena itu, kata dia, pemerintah siap membantu para produsen menjadwalkan kembali importasi bahan bakunya.
Menurut Enggar, produsen tak perlu panik dan mengimpor bahan baku produk dengan skala besar. Ia beralasan, kurs rupiah akan kembali menurun sehingga impor berikutnya akan terasa lebih murah.
Selain itu, kata Enggar, importasi besar-besaran justru bakal menekan neraca perdagangan sehingga defisit semakin besar.
Enggar mengatakan, fundamental ekonomi Indonesia saat ini masih sangat baik dibanding negara lain. Angka pertumbuhan ekonomi stabil di angka lima persen dan inflasi yang terjaga di kisaran 3,5 persen.
Bahkan, kata Enggar, pada Juli lalu tercatat deflasi. Adapun soal defisit transaksi berjalan, tambahnya, pemerintah sedang mengupayakan agar defisitnya menurun.
Editor: Gilang Ramadhan
"Semua akan kita periksa secara transparan dan hasilnya akan kita sampaikan."
"Isu yang berkembang selama ini kan adalah permintaan dari pihak pengusaha, asosiasi pengusaha, tentang pengurangan pesangon, dan mogok (kerja) agar ada hukuman pidananya."
"Dana Otsus telah habis dalam proses perjalanan dari pemerintah pusat hingga daerah, sehingga hanya meninggalkan sedikit uang untuk rakyat."
"Bahkan kebebasan berekspresi dan berpendapat mahasiswa Papua pun dibatasi,"
"Pasti ada sesuatu yang main di balik ini semua, tidak semata-mata bagian daripada apa yang dilakukan oleh mahasiswa."
"Cara Presiden hanya dengan menyatakan 'mari kita saling memaafkan', itu pernyataan yang tidak cukup menjawab persoalan-persoalan di Papua."
"Bahkan terhadap putusan CLS (citizen lawsuit) soal kabut asap di Kalteng misalnya, pemerintah masih melakukan perlawanan. Bagaimana nanti ketika terjadi kecelakaan nuklir?"
"Rakyat Papua menuntut pemisahan dari Indonesia sejak tahun 1960-an, termotivasi oleh serangkaian permasalahan sejarah, ekonomi dan politik."
Hoaks 7 kontainer surat suara tercoblos menjadi yang paling fenomenal pada Pemilu 2019
"Sekarang ini saya fasilitasi khusus orang-orang adat. Yang pemuda, dan mama-mama, berdialog. Nanti kelanjutan baru pemerintah."
"Ormas siapa pun yang menganggu, provokatornya harus ditangkap."
Pemerintah harus ganti rugi, tapi MA tidak memberi tenggat waktu untuk pembayarannya.
"Kami saat itu memang sudah ajak, untuk bagaimana kita bisa bicara baik-baik, malah kita, 15 orang di dalamnya itu langsung diancam."
Setiap orang yang menjadi korban diskriminasi ras dan etnis berhak mengajukan gugatan ganti rugi, seperti diatur dalam UU No. 40 Tahun 2008.
Polisi mengklaim tak melakukan tindakan rasialis
"Sekalipun langit bumi Surabaya akan retak karena rasisme, namun hukum wajib ditegakkan di bumi hiu dan buaya itu."
Polisi juga membawa istri terduga pelaku berinisial F dan ketiga anaknya ke Mapolda Jawa Timur.
Lima tahun mendatang, fokus Jokowi adalah soal sumber daya manusia atau human capital. 
Serangan Indonesia ke wilayah Timor Timur pada Desember 1975 dikenal sebagai 'Operasi Seroja'. 
Demi menjaga kualitas SDM di masa mendatang. 