KBR, Jakarta - Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) menilai surat dari Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah kepada MKD bukan merupakan bentuk intervensi. Ketua MKD Surahman Hidayat mengatakan, isi surat Fahri hanya menegaskan agar MKD bekerja sesuai aturan. Yaitu tidak boleh membuka isi kasus yang sedang disidang di MKD. Utamanya kasus dugaan pelanggaran kode etik pemimpin DPR yang bertemu calon Presiden Amerika Donald Trump.
"Tidak (intervensi), itu sih tata administrasi yang dianut di lembaga DPR RI. Kan ada surat menyurat internal, ada surat menyurat eksternal. Internal kalau ada di bawah pimpinan, maka tentu ngasih tau dulu ke pimpinan, kita butuh ini ini ini," kata politisi PKS ini di kantor MKD, Rabu (23/9/2015).
Surahman menambahkan, dalam pasal 10 dan pasal 15 Peraturan DPR RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Beracara MKD, perkara yang tengah disidang memang tidak boleh dibuka ke publik. Publik hanya boleh mengetahui proses berjalannya sidang dan hasilnya nanti.
Sebelumnya Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengirim surat kepada MKD agar kasus dugaan pelanggaran kode etik Ketua DPR Setya Novanto dan Wakil Ketua DPR Fadli Zon tidak dibuka ke publik. Namun anggota MKD dari fraksi Hanura, Sarifuddin Sudding, menilai surat yang dikirimkan pada 17 September itu merupakan bentuk intervensi pemimpin DPR. ?
Editor: Rony Sitanggang
"Kita berharap di pasal ini ada tambahan satu pasal terkait larangan iklan, promosi, dan sponsor bagi industri tembakau dan turunannya," 
"Hal yang membuat kami di Ombudsman ini sungguh mengagetkan karena justru kemudian mempertanyakan hal-hal yang sifatnya kewenangan"
"12 provinsi prioritas, yang meliputi 7 provinsi dengan prevalensi stunting yang paling tinggi di Indonesia, dan 5 provinsi dengan jumlah anak stunting terbesar."
"Memerintahkan ada langkah-langkah cepat dalam sebulan ini untuk menunjukan kepada publik, bahwa negara kepolisian, TNI, dan aparat pemerintah lain itu bertindak cepat dan hadir untuk ini,” 
"Pendataan yang nantinya berkualitas dan bermanfaat menjadi sesuatu yang sangat penting."
"Munculnya kerusakan lingkungan dan kerugian masyarakat dalam skala besar oleh karena beroperasinya kapal-kapal isab yang akan mengisap pasir laut dalam jumlah besar,"
WALHI Riau menyebut Pulau Rupat, Pulau Karimun dan Pulau Lingga mengalami kerusakan akibat kegiatan tambang pasir laut. Pulau Rupat bagian utara mengalami percepatan abrasi.
Menurut Juru bicara KKP, PP 26/2023 ini mengatur tata cara serta tata kelola pemanfaatan sedimentasi di laut dan alat yang ramah lingkungan.
Di video yang sama, pilot Susi Air Philips Mark Mehrtens juga tampak menyampaikan pernyataan singkat.
Jadi rata-rata kurang lebih harga tiket tetap di 1 jutaan.
Jika memang dia tidak bisa hadir, maka semestinya harus ada pemanggilan sama seperti saya dan Haris dipanggil paksa oleh polisi.
Stop di Kamu!
Saya tadi memastikan ke MK 'Apa betul itu sudah diputuskan? Belum'
Agenda reformasi TNI seharusnya semakin mendorong TNI untuk konsisten dan fokus pada penguatan pertahanan negara, terutama dalam menghadapi ancaman dari luar.
Lidya berharap, perubahan Undang-Undang Sistem Perbukuan bisa menjamin tersedianya buku bermutu, murah dan merata.
Komisioner KPU, Idham Holik menyebut tidak benar informasi yang mengatakan bahwa Bawaslu belum mendapat akses ke Silon.
Aksi viral cover lagu di hutan bambu
"Bagaimana aturan seputar percaloan di tanah air? Sementara itu, korban NCII alias penyebaran konten intim non-konsensual, malah terancam dipolisikan dan sempat dilaporkan ke polisi."
Jika bonus demografi ini tidak dimaksimalkan, dapat berisiko menjadi bencana dengan peningkatan jumlah pengangguran.
