Dituntut Buka Informasi Korupsi, Kejakgung Klaim Kekurangan Ribuan Pegawai

Kejaksaan Agung mengaku masih kekurangan sumber daya manusia. Itu sebabnya sejumlah divisi belum berjalan maksimal, termasuk divisi SIMKARI untuk manajemen informasi Kejaksaan.

BERITA , NASIONAL

Rabu, 30 Sep 2015 14:34 WIB

Author

Bambang Hari

Dituntut Buka Informasi Korupsi, Kejakgung Klaim Kekurangan Ribuan Pegawai

Gedung Kejaksaan Agung RI. (Foto: www.dpr.go.id)

KBR, Jakarta - Kejaksaan Agung mengaku masih kekurangan sumber daya manusia. Itu sebabnya sejumlah divisi belum berjalan maksimal, termasuk divisi SIMKARI untuk manajemen informasi Kejaksaan.

Juru Bicara Kejaksaan Agung, Amir Yanto mengatakan jumlah SDM yang dimiliki sekarang adalah sekitar delapan ribuan orang.

Jumlah tersebut dinilai masih belum ideal bagi institusinya. Meski begitu, ia tak merinci berapa jumlah SDM ideal yang seharusnya dimiliki lembaganya.

"Jangankan untuk mengelola Simkari. Kejaksaan secara keseluruhan memang kurang SDM. Kami contohkan di beberapa daerah hanya memiliki satu orang TU (Tata Usaha). Itu sangat kurang. Upayanya apa? Kami sudah meminta kepada Kementerian PAN dan RB. Tapi kan sekarang sedang moratorium, jadi tidak bisa," katanya.

Sebelumnya, LSM Antikorupsi ICW menuntut Kejaksaan Agung untuk membuka informasi mengenai perkara korupsi.

Aktivis ICW, Wana Alamsyah mengatakan, upaya ini penting mengingat Kejaksaan menanangani paling banyak perkara tiap tahunnya, dibanding Kepolisian dan KPK.

Selain itu, Kejaksaan juga memiliki instrumen untuk menyimpan, mengelola, dan menyajikan data penanganan perkara korupsi kepada publik, yang disebut Simkari (Sistem Informasi Manajemen Kejaksaan RI).

Namun ternyata, ICW menilai, instrumen SIMKARI tersebut belum maksimal digunakan.

Editor: Agus Luqman
 

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NASIONAL

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.