Bagikan:

Polemik Tiket Naik Atas Nama Konservasi TN Komodo

"Kami tidak menerima kami menolak kenaikan tiket di taman Nasional Komodo jika itu tidak didengarkan maka kami akan memboikot di taman Nasional Komodo khususnya di pulau Komodo,"

NASIONAL

Rabu, 03 Agus 2022 21:42 WIB

Komodo

Pemandangan laut dari salah satu bukit di Pulau Rinca, NTT. (Foto: KBR/Aisyah Khairunnisa)

KBR, Jakarta - Pemerintah resmi menaikkan tiket masuk Taman Nasional Komodo, Nusa Tenggara Timur (NTT) mulai awal Agustus ini. 

Tiket yang semula Rp150 ribu naik menjadi Rp3,75 juta perorang. Naiknya harga tiket ini menuai protes dari berbagai kalangan, terutama para pelaku wisata dan masyarakat sekitar.

"Kami tidak menerima kami menolak kenaikan tiket di taman Nasional Komodo jika itu tidak didengarkan maka kami akan memboikot di taman Nasional Komodo khususnya di pulau Komodo," kata Ihsan Abdul Amir, salah seorang pekerja pariwisata di Labuan Bajo.

Beberapa waktu lalu Ihsan ikut berunjuk rasa bersama ratusan orang lain di depan kantor Bupati Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Mereka menolak rencana kenaikan harga tiket masuk kawasan Taman Nasional Komodo.

Ihsan mengatakan, warga menolak rencana naiknya tiket masuk karena sebagian besar hidup mereka bergantung pada pariwisata. 

Tingginya harga tiket dikhawatirkan akan menurunkan jumlah wisatawan yang berkunjung dan menggerus usaha masyarakat di sekitar Taman Nasional.

"Pertama masyarakat pulau Komodo 90 persen berada di pariwisata dan itu akan membunuh usaha mereka dan anak-anak mereka sangat kasihan ketika dinaikkan harga tiket, itu yang kami perjuangkan," kata Ihsan.

Baca juga:

Memberatkan pengusaha lokal

Penolakan juga datang dari pelaku usaha sektor pariwisata. Sekjen Asosiasi Agen Perjalanan Indonesia ASITA, Nofel Saleh Hilabi meminta pemerintah menunda kenaikan harga tiket masuk Taman Nasional Komodo. 

Menurutnya tiket 3,7 juta rupiah perorang akan memberatkan para wisatawan dan akan berdampak pada pengusaha lokal.

"Kenaikan ini menurut saya tidak bijak dan ini terlalu responsif sepertinya dipanggil dulu semua stakeholder pelaku usaha duduk bareng karena kan banyak paket-paket tour yang sudah terjual bahkan yang memang sudah booking taruh DP nah ini kan akhirnya di refund mereka yang tadinya mau terbang pesawatnya di refund nah refund pesawat kan juga nggak bisa 100 persen jadi yang mereka mau datang ke pulau Komodo jadi banyak yang cancel akhirnya ya rugi semuanya nah ini kan pemerintah tidak melihat dampak ini," kata Nofel dikutip dari CNBC Indonesia.

Nofel mengklaim dari laporan ASITA NTT, setiap harinya ada 50 kelompok wisatawan berkunjung ke Pulau Komodo. Setiap grup terdiri dari 50 hingga 200 orang. 

Menurutnya saat ini sudah ada ribuan orang per hari yang membatalkan perjalanan ke Pulau Komodo, dengan total kerugian hingga ratusan miliar rupiah.

"Saya tanya kerugian kira-kira berapa banyak ya kalau kerugian dalam total keseluruhan dalam beberapa paket yang sudah masuk itu kurang lebih termasuk tiket pesawat dan lain-lain itu jumlahnya fantastis bahkan kalau sampai Desember itu bisa sampai ratusan miliar karena jumlahnya banyak sekali," imbuhnya.

Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat mengakui, munculnya gelombang protes dari masyarakat yang menolak kenaikan harga tiket masuk Taman Nasional Komodo adalah masalah sosialisasi yang belum berjalan dengan baik. 

Viktor berjanji akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat, sebab naiknya tiket ini semata mata untuk menjaga ekosistem darat dan laut di kepulauan Komodo.

"Dan kawasan lautnya sekitarnya itu bisa terjaga dari pemboman ikan pencurian terhadap makanan Komodo yang juga dampaknya kepada nantinya kepada masalah di Nusa tenggara Timur khususnya bagaimana keindahan bawah laut kalau itu dibom terus itu akan mengalami kondisi dari hari ke hari kita akan kehilangan sekian banyak hasil reset dari teman-teman di beberapa kampus baik IPB Bogor menunjukkan bahwa kekayaan di pulau Komodo dan di pulau padar serta perairan di sekitarnya itu 24 triliun nah itu perlu dijaga kalau tidak maka makin lama makin habis," kata Viktor dikutip dari kanal Pemprov NTT.

Baca juga:

Sementara itu, organisasi lingkungan WALHI menyoroti argumen pemerintah menaikkan tiket untuk membatasi pengunjung serta untuk biaya konservasi.

Direktur Walhi Nusa Tenggara Timur Umbu Wulang Tanaamahu Paranggi mengatakan, argumentasi itu keliru. Umbu mengatakan jika pemerintah serius untuk melakukan konservasi di Taman Nasional Komodo, seharusnya pemerintah bisa menaikkan anggaran konservasi.

"Kalau mau mengurus konservasi seharusnya adalah anggaran untuk kepentingan konservasi harusnya dinaikkan. Misalnya untuk bagaimana memproteksi komodo dan keberlanjutannya, itu jauh lebih baik. Misalnya menaikkan anggaran untuk pengadaan sistem teknologi yang bisa memantau pergerakan komodo, untuk memantau jenis-jenisnya, bisa memantau proses-proses komodo itu. Atau misalnya menaikkan anggaran untuk membuat pusat studi, karena kita tahu untuk itu tidak ada ahli komodonya misalnya, itu lebih clear," kata Umbu saat dihubungi KBR.

Kelompok masyarakat dan berbagai pihak juga mencurigai naiknya tiket masuk itu ada kaitannya dengan sejumlah perusahaan yang sudah mendapat izin pinjam pakai lahan di kawasan Taman Nasional Komodo, dalam mengeksploitasi industri pariwisata di kawasan itu.

Editor: Agus Luqman

Kirim pesan ke kami

Whatsapp
Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NASIONAL

Kabar Baru Jam 11

Kabar Baru Jam 10

Kabar Baru Jam 8

Kabar Baru Jam 7

Upaya Polri Meningkatkan Kembali Kepercayaan Publik

Most Popular / Trending