Bagikan:

Elektrifikasi Angkutan Umum? Ini Syarat Organda ke Pemerintah

"Namun diperlukan infrastruktur lain seperti charging station atau mungkin nanti kemudahan baterai dan sebagainya Itu kan bisa menjadi persoalan,"

NASIONAL

Kamis, 11 Agus 2022 22:30 WIB

Elektrifikasi Angkutan Umum? Ini Syarat Organda ke Pemerintah

ilustrasi stasiun pengisian kendaraan listrik umum di area peristirahatan Tol Trans Sumatera. (Foto: Antara)

KBR, Jakarta - Organisasi Angkutan Darat (Organda) mendukung rencana pemerintah mempercepat peralihan dari kendaraan berbahan bakar fosil/BBM ke listrik.

"Kami menyambut baik, akan tetapi khususnya kalau kita bicara energi listrik untuk angkutan umum tentunya yang pertama adalah biaya pengadaan investasi untuk mobil listrik itu jauh lebih besar daripada mobil bahan bakar fosil. Itu fakta," kata Sekretaris Jenderal Organda, Ateng Aryono saat dihubungi KBR dari Jakarta, Kamis (11/8/2022).

Organda juga meminta pemerintah membangun instrumen dan infrastruktur pendukung kendaraan listrik. Pasalnya, kata Ateng, saat ini harga kendaraan, suku cadang, dan stasiun pengisian baterai menjadi kendala bagi pengusaha angkutan umum.

"Meskipun kalau dari sisi pemeliharaan mungkin lebih simpel, namun diperlukan infrastruktur lain seperti charging station atau mungkin nanti kemudahan baterai dan sebagainya Itu kan bisa menjadi persoalan," katanya.

Organda, lanjut Ateng, ingin agar pemerintah memberikan semacam kebijakan fiskal yang mendukung agar pengadaan kendaraan umum listrik ini bisa menjadi lebih murah.

"Misalnya, pembebasan bea masuk hingga ke konsumen sebagai end user harus dipermudah," jelasnya.

Baca: Jokowi Yakin Harga Mobil Listrik Akan Makin Murah

Ateng juga berharap biaya-biaya lain seperti Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) maupun perpajakan diberikan kemudahan stimulus-stimulus. Tujuannya, agar angkutan umum berbasis listrik bisa dilirik dan dipertimbangkan oleh pelaku usaha.

"Selain soal di atas, yakni infrastruktur charging bisa dipermudah dalam artian itu bukan menjadi sesuatu yang bisnis untuk ke bisnis tapi pemerintah melakukan atas nama pemerintah bagi seluruh masyarakat," ungkap Ateng.

Saat ini, belum banyak anggota Organda yang mengoperasikan angkutan umum berbasis listrik. Ateng beralasan, beberapa angkutan umum seperti bus, rata-rata masih terbatas beroperasi di perkotaan yang mudah akses pengisian baterainya.

"Kapasitas baterainya jadi masalah, tapi kalau digunakan dalam kota itu masih aman," imbuhnya.

Pemerintah Didorong Bangun Infrastruktur Kelistrikan

Hal senada juga diungkapkan Anggota Komisi VI DPR RI, Amin Ak. Ia mendorong pemerintah membangun dan mengembangkan infrastruktur kelistrikan di Tanah Air.

Sebab, kata dia, percepatan migrasi kendaraan berbahan bakar minyak atau BBM ke listrik akan terhambat jika tidak segera diimplementasikan.

Amin juga mendorong PT PLN sebagai BUMN penyedia listrik tunggal di Tanah Air mengambil peran lebih banyak terkait infrastruktu tersebut.

"Kalau tantangan listrik ini kan soal misalnya sekarang beli mobil listrik, ya kan orang butuh kepraktisan juga. Kalau infrastrukturnya ini kan belum siap, kan orang mikir. Di sisi lain harga BBM ini khususnya yang nonsubsidi sudah melangit, tapi yang subsidi pun saat ini kan sekarang pemerintah juga sangat besar menyedot APBN," ujar Amin saat dihubungi KBR, Kamis (11/8/2022).

Baca juga: Pertama di Indonesia, Jokowi Resmikan Pengisian Daya Mobil Listrik Tipe UFC di Bali

Legislator PKS ini mengatakan, pembangunan infrastruktur membutuhkan investasi yang tidak sedikit.

"Saya khawatir, rencana pemerintah untuk mewujudkan transisi kendaraan berbahan bakar fosil menjadi listrik akan sia-sia," katanya.

Amin mengingatkan pemerintah untuk terus berburu investor dan merealisasikan pembangunan infrastruktur pendukung bagi kendaraan listrik.

Ia juga mendorong Kementerian Investasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) bekerja keras dan meyakinkan pihak-pihak terkait program migrasi kendaraan listrik.

"BKPM yang menjadi leading sektor urusan ini, sehingga pengalihan model-moda transportasi atau transisi dari BBM ke listrik ini bisa segera terealisasi," jelas dia.

"Saya kira semuanya besar keinginannya, terutama dari Kementerian BUMN melaksanakan program-program itu tapi sekali lagi ini harus dilihat bahwa investasi awal tidak murah," pungkas Amin Ak.

Editor: Kurniati Syahdan

Kirim pesan ke kami

Whatsapp
Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NASIONAL

Kabar Baru Jam 11

Kabar Baru Jam 10

Kabar Baru Jam 8

Kabar Baru Jam 7

Laporan Temuan Ombudsman soal Penanganan Bencana

Most Popular / Trending