KBR, Jakarta - Pemerintah telah memverifikasi sebanyak 17.400 rumah yang rusak akibat gempa bumi di Nusa Tenggara Barat (NTB). Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Willem Rampangiley mengatakan, belasan ribu rumah itu ada di Lombok Utara, Lombok Barat, Lombok Timur dan Lombok Tengah.
"Sekarang ini kami melakukan pendataan dan verifikasi telah mencapai 17.400 rumah. Jumlah akhirnya berapa, kami belum tahu. Tapi kami akan terus melakukan ini secepat-cepatnya agar pemulihan ini dapat dilakukan dengan baik," kata Willem di Kantor Wakil Presiden, Senin (27/8/2018).
Willem mengatakan, rumah yang telah diverifikasi akan diberikan bantuan sebesar Rp50 juta untuk kategori rusak berat, Rp25 juta rusak sedang dan Rp10 juta untuk rusak ringan. Hingga saat ini, pemerintah telah menyalurkan bantuan untuk 6.190 rumah pada termin pertama.
Ia pun menjelaskan, dana bantuan tersebut tak dicairkan sekaligus melainkan bertahap. Dengan pencairan pertama sebesar Rp10 juta.
"Arahan dari Bu Menkeu bahwa kita bagikan dulu R10 juta, kan enggak mungkin dikasih langsung 50 juta, tentu ada pentahapan. Jadi kebijakan itu juga salah satu percepatan untuk pemulihan," terang Willem.
Pemerintah memperkirakan jumlah rumah rusak akibat gempa Lombok lebih dari 70 ribu unit. Jumlah ini kemungkinan bertambah sebab pendataan dan verifikasi masih berlangsung.
Baca juga:
- Kendala yang Ditemukan Memasuki Masa Transisi Penanganan Gempa Lombok
- Penanganan Gempa Lombok Jadi Pesan Utama Jokowi ke Mensos Baru
Editor: Nurika Manan
Bagaimana perlindungan pada anak yang terancam UU ITE seperti pada SFA? Lainnya, perkara orisinalitas dalam dunia fesyen.
"Untuk mengusung Bapak Ganjar Pranowo memenangkan sebagai presiden Republik Indonesia 2024," 
"Dia akan menyebut juga dibiayai oleh siapa dalam praktiknya selama ini. Artinya itu hal yang sangat mudah untuk dilakukan,"
"Saya sangat menghargai sekali komitmen Dato Seri Anwar Ibrahim untuk memperkuat perlindungan pekerja migran Indonesia,"
Megawati menyatakan bila menang Pemilu, maka program pembangunan akan dipercepat
"Jadi isinya yang harus dilakukan evaluasi, revisi dari aturan SKB 2 Menteri yang kemarin. Maka untuk menjamin kebebasan beragama kita tentu negara wajib hadir."
Ananta meminta program data tunggal Kemenkop UKM dapat segera diselesaikan dalam akhir periode pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Tingkat keparahan dari kekeringan yang akan terjadi kurang lebih hampir sama dengan bencana kekeringan yang terjadi pada 2019.
Kita akan melakukan tindakan yang tegas, termasuk bila ada oknum anggota Polri yang terlibat.
Tahap pertana ini ada 60 unit sepeda motor listrik.
"Ya dituduh bahwa saya punya saham, dituduh bahwa saya punya bermain tambang di Papua, saya tidak pernah lakukan."
Aturan tersebut ditentang para pegiat lingkungan, termasuk bekas Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.
"Modalitas pak Ganjar Pranowo itu sangat kuat. Itulah yang disampaikan bapak Presiden Jokowi."
Strategi cerdas sandwich generation agar bisa sejahtera
"Jadi kalau 30 hari itu digunakan dengan lebih cepat oleh Mahkamah Agung, maka sebelum penyusunan daftar calon sementara bisa dilakukan koreksi oleh partai politik."
Batas akhir pelaporan LHKPN 31 Maret 2023.
Nilai ekonomi dari produk ilegal itu diperkirakan mencapai Rp10 miliar.
Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan evaluasi akan dilakukan terhadap kinerja satgas.
"Kunjungan saya ke Malaysia akan saya gunakan untuk menyelesaikan beberapa perundingan penting yang sudah berjalan bertahun-tahun dan tidak selesai."
"Keputusan bakal capres dan cawapres akan diputuskan Pak Prabowo selaku Ketua Umum Partai Gerindra dan Cak Imin selaku Ketua Umum PKB. Dari PKB hanya mengajukan satu nama yaitu Muhaimin Iskandar."
