KBR, Bitung - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menghawatirkan sebutan "Biodiversity Hotspot" bagi Indonesia.
Meski Indonesia dikenal sebagai "Megabiodiversity Country" namun sebutan tersebut berarti: negara yang memiliki keanekaragaman hayati tinggi, tapi sekaligus menghadapi keterancaman atas kepunahannya juga tinggi.
Menteri Iingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengatakan ancaman kepunahan disebabkan karena bertambahnya kebutuhan lahan dan pemanfaatan sumberdaya alam hayati yang tidak dapat dihindari.
Hal itu merupakan dampak lahirnya pusat-pusat pertumbuhan, pembangunan, diiringi dengan perkembangan dan mobilitas penduduk.
"Tantangannya adalah bagaimana kita dapat mensinergikan dan menyeimbangkan antara tiga pilar pembangunan berkelanjutan, yaitu pilar ekonomi, pilar ekologi, dan pilar sosial budaya" kata Siti saat menghadiri acara puncak peringatan Hari Konservaai Alam Nasional (HKAN) 2018 di Taman Wisata Alam Batu Putih di Kota Bitung, Sulawesi Utara, Kamis (30/8/2018).
Siti mencontohkan wilayah Sulawesi, yang merupakan bioregion unik karena masuk ke dalam Garis Wallacea. Secara geologi wilayah ini merupakan wilayah terpisah dari Tataran Sunda di sebelah barat dan Tataran Sahul di sebelah timur.
Karena itu, Pulau Sulawesi memiliki sejarah alam yang membentuk berbagai tipe ekosistem yang kaya akan keanekaragaman hayati baik flora maupun fauna yang sangat unik.
Namun, menurut Siti, potret saat ini tidak begitu menggembirakan. Misalnya nasib Yaki (Macaca nigra). Karena maraknya perburuan dan hilangnya habitat, populasi Yaki sebagai satwa endemik Sulawesi Utara saat ini menurun hingga 80 persen dalam kurun waktu 30 tahun.
Karena itu, saat ini status Yaki menjadi satwa yang dilindungi dan menjadi simbol dari peringatan HKAN kali ini.
Menteri Siti Nurbaya mengklaim penegakan hukum dalam dua tahun terakhir makin kuat, terutama dalam hal konservasi dan pengawasan sumber daya alam. Meski begitu, kata Siti, kebijakan konservasi bukanlah kebijakan yang tunggal karena ada beberapa kebijakan lain di belakangnya.
Perlindungan jenis tumbuhan dan satwa, juga bukan satu-satunya langkah yang perlu diambil untuk mencegah terjadinya kepunahan jenis.
Langkah tersebut, kata Siti, harus diikuti upaya-upaya pengembangbiakan untuk meningkatkan kembali jumlah populasinya. Di antaranya dengan membolehkan pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa apabila jumlah populasi di alam telah aman, statusnya tidak dilindungi, dan telah dapat dikembangbiakkan sehingga pemanfaatannya tidak mengambil langsung dari alam.
Editor: Agus Luqman
Indonesia Hadapi Ancaman Kepunahan Keanekaragaman Hayati
Menteri Iingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengatakan ancaman kepunahan disebabkan karena bertambahnya kebutuhan lahan dan pemanfaatan sumberdaya alam hayati yang tidak dapat dihindari.

Menteri LHK Siti Nurbaya bersama Menko Perekonomian Darmin Nasution mengenakan kaus bergambar Yaki satwa dilindungi yang menjadi maskot peringatan Hari Konservasi Alam Nasional di Bitung, Sulawesi Utara, Kamis (30/8/2018). (Foto: KLHK)
Kirim pesan ke kami
WhatsappBerita Terkait
BERITA LAINNYA - NASIONAL
Permendikbud Pencegahan Kekerasan Ibarat Macan Kertas
Tapi masalah terbesar dari Permendikbud ini sampai hari ini adalah sosialisasi karena masih banyak yang belum tahu.
Megawati: Kenakan Tarif Bea Masuk untuk Gandum Impor
Sulitnya, gandum merupakan komoditas yang tak bisa ditanam di Indonesia.
Bisikan Jokowi ke Ganjar, Kerjakan Kedaulatan Pangan
Langsung bekerja dan memastikan kedaulatan pangan, jika terpilih menjadi Presiden nanti.
ODHA, Diskriminasi dan Lemahnya Aturan Perlindungan Kelompok Rentan
Penelitian LBH Masyarakat menunjukkan bahwa lebih 200 peraturan ketertiban umum di tingkat daerah bersifat multitafsir.
Zulhas Bagi-Bagi Uang ke Pedagang Pasar Tanah Abang, Alasannya?
Mulai dari Rp400.000 hingga Rp2 juta.
Menyoroti Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi
Kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi masih terjadi, meski pada November 2021 Kemendikbudristek sudah mengeluarkan peraturan menteri untuk mencegahnya.
Pemerintah Optimistis Stunting Turun 14 Persen di 2024
“Strateginya tetap sama ya, yakni sebelum lahir dan setelah lahir."
Pemerintah Belum Serius Mengatasi Prostitusi Anak
Puluhan anak menjadi korban prostitusi anak atau perdagangan orang melalui media sosial. Kasus ini terungkap setelah Polda menangkap seorang mucikari.
Pemerintah Integrasikan Transportasi Publik Jabodebek
Jokowi meminta agar seluruh moda transportasi bisa lebih mudah diakses dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat.
Panda Nababan: Berpolitik Tidak Mengenal Istilah Karbitan
Menurut politikus senior PDIP Panda Nababan, menjadi politikus juga bukan proses yang bisa dipaksakan.
Harga Beras Masih Tinggi, Pemerintah Tambah Stok Beras untuk OP
Diakui juga, distribusi pasokan masih menjadi kendala untuk memenuhi kebutuhan pasar.
Social Commerce Dilarang, Pedagang Untung atau Rugi?
Saat ini lebih dari 60 persen pelaku UMKM menggunakan media sosial untuk berjualan.
Seluk Beluk Gangguan Makan
Waspada Eating Disorder
Jadi Ketum PSI, Kaesang Akan Sowan Presiden
"Kami akan berencana untuk sowan dengan beliau bersama teman-teman PSI dan semua pengurus ya kita minta wejangan,"
Tolak Relokasi Pulau Rempang, Warga Dituduh Langgar UU ITE
"Ujaran kepada siapa kebencian itu dilakukan? Kan dia hanya meminta agar warga tidak menerima bantuan,"
Kaesang: PSI Terbuka untuk Semua Parpol
"Siap berkolaborasi asal ini ya saling win-win, tidak ada win-lose atau lose-win,"
Presiden Jokowi: Mau Pilih Prabowo, Anies, Ganjar, Silakan
"Mau milih Pak Prabowo silakan, mau milih Pak Anies silakan, mau milih Pak Ganjar silakan. Perbedaan pilihan itu wajar enggak perlu diributkan."
Melani Budianta, Menikmati Sastra Lintas Zaman
Buku-buku favorit Melani Budianta
Pro dan Kontra Larangan Social Commerce
Pelarangan itu kurang tepat.
Lama Menggantung, MenPAN-RB Desak Pengesahan RUU ASN
Kehadiran Undang-Undang Aparatur Sipil Negara nantinya juga akan mengatur penguatan budaya kerja, citra institusi, dan penataan tenaga non-ASN atau honorer.
Recent KBR Prime Podcast
Bedah Prospek Emiten Energi dan EBT
Google Podcasts Ditutup Tahun Depan
Kabar Baru Jam 7
30 Provinsi Kekurangan Dokter Spesialis
Kabar Baru Jam 8
Most Popular / Trending