KBR, Jakarta- Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo menegaskan tidak akan menanggapi soal 11 poin temuan Pansus Angket KPK soal pelaksanaan tugas dan kewenangan lembaga anti rasuah tersebut. Kata dia, KPK tidak memiliki hubungan apapun dengan Pansus Hak Angket tersebut.
Apalagi kata dia, pihaknya saat ini tengah menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi soal keabsahan Pansus.
"Kalau kita kan hubungannya dengan Komisi III, kalau dengan Pansus kan kita menunggu putusan MK," ucapnya kepada wartawan di Kantor KPK, Kuningan, Jakarta, Selasa (23/08).
Dia juga menegaskan tidak akan memenuhi panggilan Pansus soal apapun. Namun, beda halnya jika panggilan itu berasal dari Komisi Hukum (III) DPR RI. Pasalnya menurut dia, KPK memang rekan kerja Komisi Hukum DPR.
"Kalau komisi 3 yang ngundang ya kita datang orang partnernya koq," ucapnya.
Sebelumnya, Pansus Hak Angket KPK menyampaikan 11 poin temuan sementara berdasarkan hasil kerja pelaksanaan tugas dan kewenangan KPK. Hasil temuan sementara Pansus Angket KPK memunculkan kembali soal wacana mengenai dewan pengawas untuk lembaga antirasuah itu.
Wakil Ketua Pansus Hak Angket KPK Masinton Pasaribu mengatakan temuan sementara yang mereka sampaikan ke publik bukan kesimpulan kerja Pansus. Setelah mengumumkan hasil temuan itu, Pansus akan memanggil KPK untuk dimintai klarifikasi.
Editor: Rony Sitanggang
Kenaikan harga BBM nonsubsidi juga akan memicu inflasi dan pemborosan APBN.
Total sudah 73,6 persen pemda yang masuk kategori digital.
Kenaikan harga beras tertinggi didominasi terjadi di wilayah timur Indonesia.
"Kami ini masih butuh nasihat yang banyak, Pak Pendeta. Jadi mohon nasihatnya, mohon bimbingannya, mohon supportnya bagaimana kami bisa melakukan itu semua."
Pembangunan IKN Nusantara salah satu upaya pemerintah untuk mendorong pemerataan.
Celios menyebut kenaikan harga BBM terutama Pertamax memunculkan sejumlah kekhawatiran. Salah satunya perpindahan atau pergeseran dari pengguna BBM nonsubsidi beralih ke BBM subsidi.
Menurut Presiden Jokowi, hingga saat ini ini realisasi belanja produk dalam negeri di APBN baru 69 persen, sedangkan APBD 56 persen.
Upaya menghapus kawin tangkap di NTT
Mencari potensi cuan di emiten ramah lingkungan
Pemicunya yaitu informasi terkait adanya relokasi atau penggusuran terhadap masyarakat setempat.
43 persen masyarakat masih meminta informasi tata cara pengajuan KUR.
Nama Whoosh adalah singkatan dari Waktu Hemat Operasi Optimal Sistem Hebat.
Pengabdian Nining Elitos bagi perjuangan buruh
"Intimidasi bisa terkait kepada yang namanya peserta pemilu, kepada penyelenggara Pemilu, apalagi kepada pemilih"
"Kami bersepakat hingga pertengahan Oktober, bapak presiden, pengoperasian kereta api cepat Jakarta Bandung masih tidak dikenakan biaya atau gratis," 
"Masih terdapat 160 kabupaten kota yang penyerapan anggaran masih 0 persen"
Kawin tangkap merendahkan martabat perempuan
“Yang kita tuntut tentu pejabat tertinggi di Kepolisian Daerah Jawa Timur yang menjabat saat terjadi peristiwa yaitu Nico Afinta,"
Menyoal cekcok food vlogger dan perkara pelecehan yang dialami musisi perempuan.
