KBR, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memastikan pemerintah akan membubarkan lagi organisasi anti-Pancasila.
Sebelumnya, pada 19 Juli lalu, Kementerian Hukum dan HAM resmi membubarkan ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dengan mencabut izin status badan hukum.
Tjahjo Kumolo mengatakan pembubaran ormas termasuk HTI mengacu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Ormas yang akan dibubarkan pemerintah, kata Tjahjo, tidak selalu ormas agama, melainkan ormas apapun yang melanggar ketentuan dalam Perppu itu.
"Ormas apapun yang terdaftar, baik yang terdaftar di pemerintah maupun yang tidak. Kalau dia punya pikiran, program, yang bertentangan dengan NKRI, dengan Pancasila, dengan Bhineka Tunggal iIka, ya harus dilarang. Tidak melulu di ormas agama, tapi ormas apapun. Setelah HTI akan ada juga yang dibubarkan, pasti akan diumumkan," kata Tjahjo di kantornya, Rabu (9/8/2017).
Baca juga:
-
Pembubaran HTI, Kemendagri Jamin SKB Tak Picu Persekusi
-
Selain HTI, 5 Ormas di Jateng Terindikasi Anti-Pancasila
Tjahjo juga yakin kalangan DPR akan mendukung Perppu Ormas untuk disahkan menjadi undang-undang.
"Karena DPR kan juga semua anggota fraksinya mendukung Pancasila. UUD 1945, NKRI, Bhineka Tunggal Ika. Itu komitmen anggota DPR dan seluruh parpol. Semua asasnya Pancasila," kata Tjahjo.
Pencegahan dan pengawasan ormas anti-Pancasila, kata Tjahjo, juga menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.
Dirjen Politik Hukum dan Pemerintahan Soedarmo mengatakan, Mendagri telah mengeluarkan instruksi terkait hal ini. Namun, ia menegaskan instruksi ini dikeluarkan jauh hari sebelum pembubaran HTI.
"Perda itu kan sudah lama kita buat, bukan menindaklanjuti terkait dengan pembubaran HTI. Umum, membuat siskamling, itu kan kaitannya nanti radikalisme, terorisme, narkoba,"
Soedarmo yakin perda yang dihasilkan tidak akan memunculkan kebijakan diskriminatif. Ia beralasan, proses pembuatan perda dilakukan bersama DPRD.
"Kan ada sebagai penyeimbang di daerah itu, DPRD. Jadi kan tidak mungkin ada diskriminasi," tutur Soedarmo.
Baca juga:
- Diminta Menpora untuk Klarifikasi soal HTI, Adhyaksa: Kurang Ajar!
- Gubernur Soekarwo Siapkan Perda Larangan Keberadaan Ormas Anti-Pancasila di Jawa Timur
Editor: Agus Luqman
Bagaimana perlindungan pada anak yang terancam UU ITE seperti pada SFA? Lainnya, perkara orisinalitas dalam dunia fesyen.
"Untuk mengusung Bapak Ganjar Pranowo memenangkan sebagai presiden Republik Indonesia 2024," 
"Dia akan menyebut juga dibiayai oleh siapa dalam praktiknya selama ini. Artinya itu hal yang sangat mudah untuk dilakukan,"
"Saya sangat menghargai sekali komitmen Dato Seri Anwar Ibrahim untuk memperkuat perlindungan pekerja migran Indonesia,"
Megawati menyatakan bila menang Pemilu, maka program pembangunan akan dipercepat
"Jadi isinya yang harus dilakukan evaluasi, revisi dari aturan SKB 2 Menteri yang kemarin. Maka untuk menjamin kebebasan beragama kita tentu negara wajib hadir."
Ananta meminta program data tunggal Kemenkop UKM dapat segera diselesaikan dalam akhir periode pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Tingkat keparahan dari kekeringan yang akan terjadi kurang lebih hampir sama dengan bencana kekeringan yang terjadi pada 2019.
Kita akan melakukan tindakan yang tegas, termasuk bila ada oknum anggota Polri yang terlibat.
Tahap pertana ini ada 60 unit sepeda motor listrik.
"Ya dituduh bahwa saya punya saham, dituduh bahwa saya punya bermain tambang di Papua, saya tidak pernah lakukan."
Aturan tersebut ditentang para pegiat lingkungan, termasuk bekas Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.
"Modalitas pak Ganjar Pranowo itu sangat kuat. Itulah yang disampaikan bapak Presiden Jokowi."
Strategi cerdas sandwich generation agar bisa sejahtera
"Jadi kalau 30 hari itu digunakan dengan lebih cepat oleh Mahkamah Agung, maka sebelum penyusunan daftar calon sementara bisa dilakukan koreksi oleh partai politik."
Batas akhir pelaporan LHKPN 31 Maret 2023.
Nilai ekonomi dari produk ilegal itu diperkirakan mencapai Rp10 miliar.
Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan evaluasi akan dilakukan terhadap kinerja satgas.
"Kunjungan saya ke Malaysia akan saya gunakan untuk menyelesaikan beberapa perundingan penting yang sudah berjalan bertahun-tahun dan tidak selesai."
"Keputusan bakal capres dan cawapres akan diputuskan Pak Prabowo selaku Ketua Umum Partai Gerindra dan Cak Imin selaku Ketua Umum PKB. Dari PKB hanya mengajukan satu nama yaitu Muhaimin Iskandar."
