Tindak Politik Uang, Bawaslu Rancang Sistem Satu Atap

Tiga lembaga yang tergabung di sentra penegakan hukum terpadu (Gakkumdu) yakni Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan Agung bakal bekerja secara kolektif kolegial.

BERITA , NASIONAL

Jumat, 19 Agus 2016 13:51 WIB

Author

Ninik Yuniati

Tindak Politik Uang, Bawaslu Rancang Sistem Satu Atap

Ilustrasi: Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memaparkan tren data penggunaan anggaran negara untuk biaya politik pemilu. (Foto: Antara)



KBR, Jakarta - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) merancang pembentukan sistem satu atap penegakan pidana pemilu, terutama politik uang. Pimpinan Bawaslu Nasrullah mengatakan, dalam sistem ini, tiga lembaga yang tergabung di sentra penegakan hukum terpadu (Gakkumdu) yakni Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan Agung bakal bekerja secara kolektif kolegial.

Ia mengklaim, sistem satu atap ini belum pernah dibentuk pada pemilu-pemilu sebelumnya.

"Sangat diharapkan agar dalam wilayah penegakan hukum ini komitmennya kuat, karena dilandasi dengan peraturan bersama, karena peraturan bersama harus ditandatangani oleh Ketua Bawaslu, Kapolri dan Jaksa Agung. Nanti akan kami desain pola sentra gakkumdu satu atap di mana 3 institusi ini bekerja secara kolektif kolegial dalam menangani perkara-perkara pidana pemilu," kata Komisioner Bawaslu, Nasrullah usai rapat di Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Jumat (19/8/2016).

Dia pun menambahkan, Bawaslu bakal menjadi leading sector dalam sistem satu atap ini. "Bawaslu yang fasilitasi semuanya, anggarannya ada di Bawaslu semuanya," lanjutnya.

Bawaslu, kata dia, telah merampungkan draf peraturan bersama tentang sistem tersebut. Nantinya, peraturan itu harus ditandatangani bersama Kapolri dan Jaksa Agung.

"Kami menunggu dari tentu top leader dari masing-masing institusi tersebut, kami tinggal menerima masukan-masukan nanti dari masing-masing pimpinan lembaga tersebut," ujar Nasrullah.

Baca juga:

Nasrullah juga mengatakan, lembaganya bisa saja menggandeng insitusi lain seperti KPK dan PPATK untuk memperkuat penegakan hukum. Kata dia, kerja sama itu bisa dituangkan dalam nota kesepahaman bersama.

"Misal Bawaslu kan tidak bisa melihat rekening seseorang atau apapun misalnya, terkait dengan persoalan transaksi keuangan, maka Bawaslu bisa saja minta bantuan kepada PPATK dan selama ini kami punya MoU, kerja sama dengan PPATK, demikian juga dengan KPK," tuturnya.




Editor: Nurika Manan

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NASIONAL

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 8

What's Up Indonesia

Penyadapan Grup WhatsApp oleh Polisi Langgar Privasi Masyarakat

Kabar Baru Jam 7

News Beat