KBR, Jakarta - Kementerian Agama mensinyalir, pemberangkatan ilegal calon jemaah haji tak hanya melalui Filipina, melainkan juga negara lain. Inspektur Jenderal Kementerian Agama, Muhammad Jasin mengatakan, modus serupa bisa jadi terjadi di negara-negara dengan kuota haji berlebih. Umumnya, hal itu terjadi karena sebagian besar warga di negara tersebut adalah non-muslim.
"Yang sebanyak 177 itu memang diketahui akan diberangkatkan melalui Filipina. Tapi saya menduga, ada banyak kasus serupa--meski jumlahnya tidak sebesar itu. Ada yang diberangkatkan dari Thailand, Vietnam, atau bahkan Australia. Ini harus dicegah," kata Jasin kepada KBR, Selasa (23/8/2016).
Itu sebab, ia menyarankan persoalan ini dibicarakan melalui forum regional seperti ASEAN.
"Menurut saya, kalau sesama negara ASEAN bisa saja nanti dibentuk kerja sama regional antarnegara Anggota ASEAN untuk membahas itu. Apa boleh kuota yang tidak terpakai di negara tetangga dipakai oleh Indonesia, misalnya saja seperti itu. Tapi itu bukan domain Kementerian Agama. Itu menjadi domain Kementerian Luar Negeri," imbuhnya.
Baca juga:
Irjen Kementerian Agama M Jasin pun menambahkan, calon jemaah haji di Indonesia setiap tahunnya mengalami kelebihan kuota. Sehingga banyak dari jemaah yang menunggu hingga bertahun-tahun untuk pergi haji. Sementara itu, Pemerintah Arab Saudi tak bisa lagi menambah jumlah kuota sebesar 180 ribu peserta bagi Indonesia.
Perketat Biro Perjalanan Haji
Antisipasi lain Kementerian Agama, lanjut Jasin, dengan memperketat pengawasan biro perjalanan haji dan umroh. Sebelumnya bekas pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini mengaku sudah mengantongi sejumlah nama yang diduga terkait dengan keberangkatan ilegal calon jemaah haji asal Indonesia melalui Filipina.
Meski belum ingin membeberkan rinciannya, ia memastikan pemerintah akan memberikan sanksi berupa pencabutan izin bagi biro perjalanan haji yang terlibat.
"Ini melibatkan banyak pihak di berbagai wilayah di Indonesia. Hampir semua wilayah. Yang akan kami lakukan bukan hanya mencabut izin. Kami juga akan menelusuri orang-orang di balik biro perjalanan nakal ini, sehingga yang bersangkutan tidak bisa lagi mendapatkan izin apabila ingin mendirikan biro perjalanan haji," imbuhnya.
Baca juga:
Sebelumnya, 177 jemaah haji ditahan pihak Imigrasi Filipina lantaran diduga menggunakan paspor ilegal. Hal itu terungkap, kala ratusan jemaah haji itu diperiksa pihak imigrasi dan tak bisa berbicara Bahasa Tagalog. Menanggapi hal itu, otoritas Filipina akan meneruskan kasus tersebut ke pengadilan untuk membongkar sindikat paspor ilegal di sana.
Editor: Nurika Manan
Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengingatkan masyarakat menjaga persatuan, perdamaian dan tidak terprovokasi berita bohong atau diadu domba selama tahun politik.
Kenaikan harga pangan yang sudah tidak wajar yakni pada sektor bawang merah dan bawang putih yang kenaikannya mencapai 20 persen.
"Ternyata pemerintah cuma pemadam kebakaran saja. Jika harga sudah berterbangan naik baru menggelar operasi pasar."
Fobia ini menyebabkan penderitanya merasa takut secara berlebihan terhadap kematian.
Sebelum memimpin BI selama lima tahun belakangan, Perry menjabat sebagai Deputi Gubernur BI periode 2013-2018.
Majelis hakim menilai gugatan perwakilan kelompok cara tepat sebagai upaya yang efisien guna mewakili 324 anak korban gagal ginjal akut.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto beralasan, Perpu Cipta Kerja dapat menjadi salah satu solusi Indonesia dalam menghadapi krisis ekonomi global.
"Selama pemerintah tidak menguasai stok gabah, maka selamanya pemerintah akan menjadi bulan-bulanan para pemain swasta."
PYCH di Papua merupakan yang pertama di Indonesia.
Mahfud menambahkan, korupsi di Indonesia saat ini menjadi fenomena yang gila. Kata dia, praktik korupsi ada ketika kita menoleh ke segala penjuru.
Ia pun optimistis pertumbuhan ekonomi bakal bercokol di kisaran 5 hingga 5,3 persen tahun ini.
Syarat menjadi hakim MK berdasarkan undang-undang adalah harus memiliki integritas.
Top Three Hoax of The Week
"Apakah RUU Usul Inisiatif Badan Legislasi DPR RI tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) dapat disetujui?"
“Dengan segala hormat kami fraksi Partai Keadilan Sejahtera menolak Perpu Nomor 2 Tahun 2022 dan menyatakan walk out"
“Kami akan menanyakan kepada setiap fraksi apakah Rancangan Undang-Undang tentang (Perpu) Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja dapat disetujui?
Cara Memberi Tahu Anak soal Keuangan Orang Tua
"Memerintahkan kepada Terlapor untuk melakukan verifikasi administrasi perbaikan terhadap dokumen persyaratan perbaikan yang disampaikan oleh Prima," 
Salah satu anggota koalisi dari Perhimpunan Jiwa Sehat (PJS) melihat hal itu pada Pasal 4 Ayat (3) dalam RUU Kesehatan.
Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGE) bakal fokus menggarap potensi energi terbarukan atau renewable energy untuk pengembangan bisnis panas bumi.
