Lintas Kementerian Harus Akur Demi Rupiah

Nilai tukar rupiah yang kian terpuruk terhadap dolar AS (USD) diperkirakan memberikan pengaruh besar bagi kinerja merger dan akuisisi perusahaan di Indonesia pada tahun ini.

BERITA | NASIONAL

Kamis, 13 Agus 2015 13:34 WIB

Author

Iriene Natalia

Lintas Kementerian Harus Akur Demi Rupiah

Ilustrasi uang. Foto: Antara

KBR, Jakarta - Direktur Eksekutif INDEF, Enny Sri Hartati menyebutkan pelemahan rupiah yang disebabkan defisit neraca pembayaran, harus menjadi pekerjaan rumah yang harus ditangani menteri ekonomi baru. Dia yakin tiga menteri yang dipilih, yakni Darmin Nasution, Rizal Ramli dan Luhut Panjaitan mampu memperkuat koordinasi lintas sektor kementerian, yang selama ini menjadi masalah. Dia juga menyarankan adanya pemetaan di sektor perdagangan serta perubahan kebijakan ekonomi.

"Untuk menghilangkan ego sektoral memang perlu dari Pak Rizal (Ramli), Pak Darmin (Nasution), dan Pak Luhut (Pandjaitan) karena ini Menko yang harus mengharmonisasi dan menterpadukan antara semua menteri agar fokus bersatu untuk menghadapi persoalan. Yang kedua adalah, ini di-maping dulu bagaimana peluang dan tantangan. Mengenai perubahan kebijakan dari Tiongkok atau China, ini yang harus disusun suatu policy response dan ini tidak bisa sendiri," kata Enny kepada KBR (13/8/2015).

Sebelumnya, nilai tukar rupiah yang kian terpuruk terhadap dolar AS (USD) diperkirakan memberikan pengaruh besar bagi perekonomian di Indonesia pada tahun ini. Dampak lainnya penerimaan negara   tidak mencapai target hingga sentimen negatif dari investor.

Editor: Rony Sitanggang

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NASIONAL

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 20

Kabar Baru Jam 19

Kabar Baru Jam 18

Kabar Baru Jam 17

Menteri Nadiem Makarim Diminta Kaji Ulang Kebijakan Kampus Merdeka