Bagikan:

Hapus DMO-DPO Sawit? Kemendag Klaim Migor Aman

"Sekarang sama persis mekanismenya, distribusikan dulu, tapi semua tercatat (dan) terlapor melalui sistem aplikasi SIMIRAH,”

NASIONAL

Jumat, 29 Jul 2022 07:59 WIB

DMO-DPO Sawit

DMO Sawit, harga tandan buah segar anjlok petani demo di Kantor Gubernur Kalbar di Pontianak, Jumat (15/7/22). (Antara/Jessica Helena)

KBR, Jakarta-  Pemerintah tengah merencanakan penghapusan kebijakan domestic market obligation (DMO) dan domestic price obligation (DPO) untuk komoditas minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) beserta turunannya. Fungsional Analis Perdagangan Direktorat Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, Ditjen Perdagangan Dalam Negeri, Kemendag, Indra Wijayanto memastikan mekanisme distribusi minyak goreng dalam negeri akan tetap terjaga melalui penggunaan sistem informasi Simirah (Sistem Informasi Minyak Goreng Curah).

“Kalau dulu kita serahkan semua mekanismenya kepada para pelaku usaha untuk mendistribusikan. Kalau sekarang sama persis mekanismenya, distribusikan dulu, tapi semua tercatat (dan) terlapor melalui sistem aplikasi Simirah,” tutur Indra dalam kegiatan diskusi “Dilema Minyak Goreng Sawit: Perspektif Stakeholder”, Kamis (28/7/2022).

Direktorat Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, Indra Wijayanto menambahkan sistem buatan Kementerian Perindustrian tersebut akan terus digunakan oleh Kementerian Perdagangan untuk melacak dan memantau proses distribusi dalam negeri CPO dan produk turunannya dari hulu ke hilir.

Baca juga:

Hingga kini, masih belum ada kepastian dari Kementerian Perdagangan kapan penghapusan kebijakan DMO dan DPO komoditas CPO akan dilaksanakan.

Wacana tersebut disambut baik oleh para petani dan pelaku usaha sawit, karena dinilai dapat kembali menaikkan harga tandan buah segar (TBS).

Di sisi lain, hal ini ditakutkan akan mengganggu ketersediaan dan keterjangkauan suplai maupun harga minyak goreng dalam negeri yang saat ini sudah mulai terjaga.

Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan telah menyatakan bahwa ia beserta para jajarannya masih mematangkan kembali wacana penghapusan kebijakan DMO dan DPO komoditas CPO, salah satunya memastikan para pengusaha sawit dapat menjamin kebutuhan dalam negeri tetap terpenuhi nantinya.

Editor: Rony Sitanggang

Kirim pesan ke kami

Whatsapp
Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NASIONAL

Kabar Baru Jam 11

Kabar Baru Jam 10

Kabar Baru Jam 8

Kabar Baru Jam 7

Laporan Temuan Ombudsman soal Penanganan Bencana

Most Popular / Trending