KBR, Semarang- Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) meminta keterlibatan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam proses penyidikan kasus penembakan Brigadir J. Peneliti Kontras, Rozy Brilian menilai keluarga Brigadir J rentan menerima intimidasi, sehingga tidak dapat memberikan keterangan yang objektif.
“Kami sebenarnya meminta agar LPSK mengintervensi kasus ini agar keluarga dalam proses pengusutan, proses membantu agar kasus ini bisa terbuka secara transparan, itu tanpa mendapatkan intimidasi. Karena memang sangat besar potensinya bahwa keluarga akan ditekan, akhirnya tidak (dapat) memberikan keterangan secara objektif,” ungkap Rozy kepada KBR, Kamis (14/7/2022).
Peneliti Kontras, Rozy Brilian mengatakan LPSK perlu memastikan keluarga Brigadir J dapat memberikan keterangan yang transparan dan faktual, serta terbebas dari tekanan pihak-pihak tertentu, sehingga kasus penembakan Brigadir J tersebut dapat segera terungkap.
Baca juga:
Baku Tembak Polisi di Rumah Jenderal, Kapolri Libatkan Komnas HAM
HUT Bhayangkara ke-76, DPR: Baru Kerja Setelah Kasus Viral itu Sudah Kultur di Polri
Sebelumnya, keluarga sempat dilarang melihat jenazah Brigadir J oleh kepolisian. Terjadi sejumlah perbedaan keterangan dan informasi yang disampaikan oleh keluarga dan kepolisian, salah satunya terkait dengan kondisi jenazah Brigadir J. Kepolisian menyatakan terdapat tujuh luka dari lima tembakan, sedangkan keluarga menemukan empat luka tembak, sejumlah luka sayatan, serta terdapat jari tangan yang putus.
Penyebab Baku tembak Polisi
Juru bicara Mabes Polri Ahmad Ramadhan menyatakan status Bharada E yang diduga menembak rekannya Brigadir J di rumah Kadiv Propram Irjen Pol. Ferdy Sambo dilakukan sebagai upaya membela diri sekaligus membela istri atasannya. Bharada E menembak Brigadir J setelah terjadi peristiwa pelecehan terhadap istri Kadiv Propam Putri Ferdy Sambo di kediamannya di Komplek Polri Duren Tiga Nomor 46 kawasan Pancoran, Jakarta Selatan pada Jumat (8/7) sekitar pukul 17.00 WIB.
“Saat ini (statusnya) kami masih lakukan pemeriksaan, statusnya belum dikasih tau, karena posisinya adalah siapapun yang mendapat ancaman seperti itu pasti melakukan pembelaan. Jadi bukannya melakukan perbuatan karena motif lain, motif ya adalah membela diri dan membela ibu (istri Kadiv Propam),” kata Ahmad Ramadhan kepada wartawan di Mabes Polri Jakarta, Senin malam.
Ramadhan mengatakan hasil olah tempat kejadian perkara, pemeriksaan saksi-saksi diperoleh keterangan Bharada E melakukan penembakan sebanyak lima kali, sedangkan Brigadir J melakukan penembakan sebanyak tujuh kali.
Kata dia, pada tubuh Brigadir J terdapat tujuh luka tembak, termasuk luka sayatan. Ramadhan menjelaskan, dari lima tembakan terdapat tembakan yang mengenai dua bagian tubuh Brigadir J. Kata dia, sayatan berasal dari sepihan proyektil peluru yang mengenai tubuhnya.
Editor: Rony Sitanggang
Vonis rendah hakim terhadap para terdakwa tidak setimpal dengan kematian 135 orang akibat tragedi Oktober tahun lalu.
Tips Atur Bujet Self-Reward Aman di Kantong
"Jadi tuan rumah laga final pun sudah sangat siap. Pokoknya tugas saya sudah selesai."
"Kami sedang melakukan review kembali dengan kementerian keuangan untuk bisa memberikan budget tambahan,"
Berdasarkan pemaparannya, daging sapi impor asal Brasil itu tak bisa digunakan untuk kebutuhan selama puasa Ramadan.
Menurut Akmal penolakan Timnas Israel ini mengandung muatan politis terlebih lagi kini jelang Pemilu 2024.
Ikhtiar meningkatkan kesejahteraan lansia
Survei aplikasi kencan Seeking Arrangement menyebut jumlah sugar daddy di Indonesia itu paling banyak kedua se-Asia. Kemenparekraf membentuk satgas khusus guna menindak para turis yang berulah di Bali
Said mengatakan alasan pihaknya mengajukan uji materiil karena Permenaker Nomor 5 Tahun 2023 itu, bertentangan dengan Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law) Nomor 11 Tahun 2020.
Seperti, mempersiapkan tenaga kerja penduduk lokal di daerah tujuan investasi.
Hal itu tak sesuai dengan asas profesionalitas dan netralitas dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara.
Ada sembilan catatan terkait pasal-pasal bermasalah dan merugikan kalangan buruh dalam Perpu Cipta Kerja.
Afifuddin membantah adanya upaya mediasi dari PN Jakarta Pusat dalam menyelesaikan perkara itu. Menurutnya, pihak pengadilan tidak mengadakan mediasi.
Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengingatkan masyarakat menjaga persatuan, perdamaian dan tidak terprovokasi berita bohong atau diadu domba selama tahun politik.
Kenaikan harga pangan yang sudah tidak wajar yakni pada sektor bawang merah dan bawang putih yang kenaikannya mencapai 20 persen.
"Ternyata pemerintah cuma pemadam kebakaran saja. Jika harga sudah berterbangan naik baru menggelar operasi pasar."
Fobia ini menyebabkan penderitanya merasa takut secara berlebihan terhadap kematian.
Sebelum memimpin BI selama lima tahun belakangan, Perry menjabat sebagai Deputi Gubernur BI periode 2013-2018.
Majelis hakim menilai gugatan perwakilan kelompok cara tepat sebagai upaya yang efisien guna mewakili 324 anak korban gagal ginjal akut.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto beralasan, Perpu Cipta Kerja dapat menjadi salah satu solusi Indonesia dalam menghadapi krisis ekonomi global.
